Kontroversi Sitti Hikmawatty Menjadi Pelajaran Berharga bagi Pejabat Publik

Sebagai seorang pejabat publik yang tugasnya mengurus masyarakat baik dalam hal pelayanan publik dalam bidang sosial, hukum, agama, budaya dan lainnya, serta sebagai pengayom masyarakat harusnya tidak melakukan hal-hal yang aneh dan merugikan dirinya sendiri.

Sekarang, banyak sekali kontroversi dalam hal ucapan maupun tindakan pejabat publik kita yang dinilai masyarakat bermasalah dan meresahkan. 

Hampir sama dengan para artis kontroversial yang membuat publik membuka mata untuk melihat dan membuka mata hanya untuk panjat sosial.

Contohnya, Sitti Hikmawatty seorang anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengeluarkan pernyataan kontroversial di media daring Tribun Jakarta.com berjudul "KPAI Ingatkan Wanita Berenang di Kolam Renang Bareng Laki-laki Bisa Hamil, Begini Penjelasannya".

Pernyataan itu sangatlah menggemparkan bagi banyak masyarakat. Bayangkan saja, di media sosial netizen atau warganet ribut soal pernyataan itu. Sampai banyak celotehan dan komentar publik yang kontra dengan itu. Bahkan pernyataan itu dibuat bercandaan oleh warganet.

Hingga akhirnya Sitti dipecat dengan tidak hormat. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota KPAI periode 2017-2022. 

Keputusan menindaklanjuti surat KPAI dan surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meminta Pemberhentian Sitti (Kompas, 18/4/2020).

Pelajaran berharga

Pemberhentian Sitti dengan tidak hormat harus jadi pelajaran berharga bagi semua pejabat publik atau negara agar tidak suka membuat pernyataan kontroversial yang membuat masyarakat gaduh.

Beragam komentar netizen dan publik berseliweran di media sosial dan menjadi perhatian. Banyak pertanyaan, bagaimana bisa wanita hamil di kolam berenang bersama laki-laki?. Pernyataan Sitti tersebut pun dapat membuat masyarakat takut untuk berenang. 

Lagipula, dasar pernyataan beliau tidak ditemukan dan sangat tidak ilmiah. Tak tahu apa maksud dan tujuannya berkata demikian, yang pasti itu sangat meresahkan dan mengejutkan.

Selama ini di kolam renang saja, antara laki-laki dan wanita sering bersama berenang tapi tidak ada yang berkomentar mereka hamil karena berenang bersama.

Kehamilan bagi wanita terjadi oleh karena adanya hubungan intim atau seksual antar sesama jenis. Selain itu, masyarakat tidak tahu dan percaya mengenai berenang bersama dapat menyebabkan kehamilan.

Itu adalah pernyataan sangat kontroversial dari seorang pejabat publik yang mengurusi perlindungan anak.

Kedepannya, pejabat publik seperti kepala daerah, DPR, Menteri, Kepala instansi maupun lembaga pemerintah bahkan Presiden sekalipun jangan pernah memberikan pernyataan yang kontroversial. Itu akan mengundang celotehan dan komentar publik yang kasar, sehingga kita gaduh.

Harusnya berikan pemahaman dan pengetahuan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat teredukasi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Berikan informasi terpercaya dan akurat karena itu yang membuat wawasan luas bagi masyarakat. Bukan dengan berkata yang tidak-tidak.

Dilansir dari Kompas, 28/4/2020, Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Jakarta yang juga pengamat perlindungan anak, Prof Irwanto, pemberhentian tidak hormat Sitti dari anggota KPAI menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik. Tanpa langkah tegas dalam bentuk pemberhentian, para pejabat tidak akan belajar, bahkan menganggap biasa-biasa saja ketika mengeluarkan pernyataan bermasalah ke publik. Padahal, sebagai pejabat publik, seseorang mesti memberikan pernyataan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah sebabnya, pejabat publik harus jadi panutan atau tauladan bagi masyarakat. Mereka adalah cerminan tokoh bangsa yang bisa dijadikan bahan acuan dan pedoman dalam bersikap dan bertindak.

Jangan pernah melupakan apa yang menjadi tanggung jawab pejabat publik. Apa yang menjadi tugas pejabat publik. Pejabat publiklah yang disorot oleh masyarakat saat ini. Ketika ada kontroversi kata maupun tindakan.

Maka itu akan jadi konsumsi publik, sehingga dapat merusak pikiran jika hal itu tidak sesuai fakta dan data serta dapat menciptakan kerusakan moral jika itu ajakan-ajakan negatif dan merugikan.