Belva Mundur karena Polemik Kartu Prakerja dan Persepsi Publik

Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara menyatakan dirinya mundur sebagai Staf Khusus Presiden. Hal itu diungkapkannya di halaman Instagram miliknya @belvadevara dan banyak dikutip oleh berbagai media di Indonesia.

Alasan mengenai mundurnya Belva sesuai di pemberitaan yang ada dan halaman Instagram miliknya adalah polemik kartu Prakerja dan persepsi publik bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah Pandemi Covid-19.

DEMI KEBAIKAN

Saya pribadi melihat bahwa keputusan Belva ini serta merta untuk kebaikan bangsa. Saat ini kita sedang sulit, malah tambah sulit dan ribut akibat perusahaan Ruang Guru milik Belva yang masuk dalam jajaran pelatihan online Kartu Prakerja.

Saya melihat desakan, kritikan tajam yang datang padanya dan stafsus lainnya membuat Belva mengambil jalan tengah bagaimana keributan mengenai peran perusahaannya dapat mereda.

Disini juga, Belva telah menunjukkan jiwa kesatria dirinya, dimana dia mementingkan sebuah kebaikan terhadapnya dan bangsa ini.

Ada beberapa pandangan dari para pengamat yang menyatakan bahwa Belva dan Stafsus lainnya lebih baik memilih mau jadi pemilik atau pendiri perusahaan atau mau jadi Stafsus Presiden.

Hal itu agar tidak adanya kesan konflik kepentingan berupa mencampuradukkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara terkait kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Kita juga pasti menerima keputusan itu dengan lapang dada. Setidaknya, tidak ada lagi tanggapan maupun kritik tajam kepadanya di masa-masa sulit ini.

Sudah terlalu banyak kita baca dari berbagai media online mengenai kritik soal perusahaan Ruang Guru masuk dalam pelatihan kartu Prakerja. Belum lagi, salah satu Stafsus yakni Andi Taufan yang waktu lalu banjir kritik dan desakan agar mundur.

Saya pribadi menilai Belva Mundur demi kebaikan dan meredam polemik dan persepsi  publik terhadapnya.

SOAL KARTU PRAKERJA

Belva menegaskan bahwa verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.

Namun, meski begitu, serangan dan desakan berada di pundak Belva. Masyarakat mungkin mempunyai perspektif yang berbeda soal itu, sehingga beranggapan peran perusahaan Belva sebagai bentuk konflik kepentingan.

Di satu sisi, memang kita tidak bisa menyalahkan Belva karena hal itu sudah sesuai kebijakan dan aturan pemerintah. Tapi, kritikan itu bukan datang ke pemerintah mengenai bagaimana aturan perusahaan milik Stafsus Presiden kok masuk kedalam pelatihan Kartu Prakerja.

Kritikan malah datang ke Belva, sehingga bagi saya disini, Belva mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Ya, nasi sudah menjadi bubur. Apapun yang sudah terjadi tak bisa disesali karena semua telah terjadi. Tinggal kita mengkritik saja secara khusus mengenai penerapan kartu Prakerja, apakah efektif atau tidak dan bukan lagi mengkritik Belva.

Kita kritik saja pemerintah terkait Kartu Prakerja menurut pendapat kita masing-masing.