Pemimpin Indonesia untuk rakyat, jadi biarkan rakyat memilih pemimpinnya. Saya dan juga kita pasti berharap wacana pemilu tak langsung hanya angin lalu saja. Hanya sebuah wacana yang tidak terwujud.
Kasihan rakyat pemimpin mereka dipilih MPR. MPR menjadi punya kedaulatan penuh atas rakyat. Jangan sampai demokrasi kita mundur, padahal kabinet Pak Jokowi Indonesia Maju. Karena itu, kita harus maju bukan mundur bukan?.
MPR tidak diberi lagi kekuasaan penuh atas rakyat. MPR bukan bos lagi di negeri ini. Rakyatlah berkedaulatan atau punya kuasa untuk memilih pemimpinnya. Sebuah negara berdiri untuk kepentingan rakyat.
Tidak lebih baik
Pemilu tak langsung tidak lebih baik dari pemilu langsung. Begini, kalau kita hanya berlandaskan pada pemilu Presiden dan wakil Presiden secara langsung hanya menghabiskan anggaran negara, atau banyak Politik uang dan korupsi, emangnya pemilu tak langsung tidak demikian?.
Siapa yang bisa menjamin MPR akan tidak "pilih kasih" dalam memilih pemimpin di Indonesia?. Bukan tak mungkin akan ada "kongkalikong" saat pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Bukan tak mungkin akan ada politik uang didalamnya. Jadi, semua punya keburukan. Tidak ada jaminan pemilu tak langsung dan langsung akan baik bagi negeri ini.
Sekarang, kita jangan mundur lagi. Masyarakat Indonesia dan tokoh lainnya dan para aktivis sudah sepakat bahwa Indonesia bereformasi sebagai negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada kebebasan berpendapat dan berekspresi serta pemilu maupun pilkada langsung dipilih rakyat.
Maka, kesepakatan itu kita jaga sama-sama marwahnya. Jangan lagi mundur ke belakang. Sudahlah, tak perlu membahas itu panjang karena tak relevan lagi di zaman ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
