Mohon tunggu...
Josua Pardede
Josua Pardede Mohon Tunggu... Bankir - Chief Economist - PermataBank

Mathematician who becomes an economist.

Selanjutnya

Tutup

Financial Artikel Utama

Kinerja Ekonomi Terkini dan Jurus Pemerintah dalam Menangkal Dampak Resesi Global

11 November 2022   19:25 Diperbarui: 13 November 2022   09:03 991
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi resesi (Sumber: shutterstock)

Dalam pelaksanaannya pemerintah dapat membantu melalui pelonggaran ekspor ataupun dari sisi subsidi pupuk atau barang input utama lainnya. 

Dengan penurunan harga komoditas dan potensi penurunan volume permintaah, dampak resesi diperkirakan dapat lebih terbatasi oleh intervensi dari sisi supply agar biaya dapat ditekan. Di sisi lainnya, pemerintah mungkin dapat mengadvokasi perpindahan ke pasar domestik di kala masa resesi.

Selain dari sisi ekspor, pemerintah dapat juga menintervensi perekonomian dari sisi pelonggaran aturan investasi, terutama bagi para investor domestik. 

Dengan terjadinya resesi yang mendorong investor untuk wait and see, pemerintah mungkin dapat mendorong para pelaku usaha domestik melalui berbagai pelonggaran aturan investasi lanjutan, dengan harapan bahwa investor domestik dapat berperan dalam investasi di kala resesi global.

Dari sisi konsumsi, diperkirakan dampaknya terbatas, terutama bila tingkat inflasi masih dapat dikendalikan secara umum. Namun demikian, potensi tekanan dari komponen konsumsi masyarakat adalah dari sisi tingkat pengangguran yang meningkat, terutama dari sektor-sektor yang terdampak. 

Pada tahun 2008, tingkat pengangguran Indonesia cenderung tidak terdampak oleh resesi global. Hal ini menandakan bahwa potensi dampak terhadap pengangguran relatif sangat terbatas. Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasinya melalui kebijakan kartu pra-kerja yang sebelumnya sudah diterapkan.

Tantangan utama pemerintah adalah terkait ruang APBN yang sangat terbatas pada tahun 2023 mendatang akibat normalisasi kebijakan APBN. 

Dengan batas defisit kembali ke level 3%, pemerintah perlu memilah prioritas kebijakan, apakah perlu lebih defensif (prioritas antisipasi resesi global), ataukah lebih agresif (meneruskan prioritas pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun