Mengulik Kembali Krisis Ekonomi 1998

Dampak Terhadap Politik Indonesia

Pada saat krisis ekonomi di Indonesia pada 1998, Indonesia mengadakan sidang umum MPR untuk menentukan dan memilih calon presiden dan wakil presiden yang baru. Nyatanya, satu-satunya calon yang dicalonkan oleh fraksi-fraksi di MPR yaitu Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden Indonesia selama enam periode. Tidak adanya calon lain yang dicalonkan dalam pemilihan presiden yang baru ini membuat Soeharto kembali dilantik menjadi presiden RI untuk periode yang ketujuh. MPR pun mengeluarkan TAP No. V/MPR/1998 untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Soeharto. TAP tersebut memperbolehkan/memberikan wewenang kepada Soeharto sebagai Presiden RI untuk mengambil setiap langkah yang dianggapnya layak dan bisa menyelesaikan masalah-masalah serta gejolak sosial akibat krisis ekonomi.

Terpilihnya Soeharto sebagai presiden RI untuk periode yang ketujuh membuat banyak masyarakat kesal dan memberikan tekanan dan desakan yang berat kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan politik dan perbaikan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi desakan agar Soeharto mundur dari bangku presiden karena dianggap tidak bisa mengatasi masalah dan krisis ekonomi ini. Masalah ini kemudian memanas dan mencapai puncaknya pada Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Soeharto yang pada saat itu sedang menghadiri pertemuan G-15 di Kairo, Mesir pun akhirnya menjawab tuntutan pengunduran dirinya namun ia mengatakan bahwa pengunduran dirinya harus dilakukan secara konstitusional. Masyarakat pun semakin mendesak Soeharto sampai ia akhirnya mengeluarkan instruksi Presiden nomor 16 tahun 1998 untuk menjaga keamanan nasional. Pada 19 Mei 1998, Soeharto juga mengundang tokoh-tokoh seperti KH Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan KH Alie Yafie untuk membahas pembentukan Komite Reformasi. Namun hal ini tidak terjadi karena tokoh-tokoh yang diundang menolak bergabung dalam komite ini dan akhirnya membuat Soeharto mengundurkan diri dari bangku kepresidenan pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Solusi Penanganan Krisis Ekonomi

Berikut beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi seperti pada tahun 1998:

1. Stabilisasi nilai tukar rupiah

2. Pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal yang berfokus untuk mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban keuangan negara dan meningkatkan kas negara sebagai bentuk antisipasi jika terjadi krisis

1. Pengelolaan utang luar negeri bisa dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan IMF (International Monetary Fund) untuk mengatur dan mengelola utang luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengawasi utang-utang negara yang ada dan mengurangi utang jangka panjang yang kurang stabil serta meningkatkan utang jangka panjang yang lebih stabil.

2. Pemerintah meningkatkan jumlah ekspor sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan juga untuk meningkatkan pendapatan negara.