Asas a communi observantia non est recedendum memiliki arti "One must not depart from common observance" dalam bahasa inggris, dan dalam bahasa Indonesia memiliki arti bahwa 'seseorang tidak seyogianya menyimpang dari keberlakuan hukum umum.'
A communi observantia non est recedendum merupakan asas yang menekankan keberlakuan hukum yang sudah dan masih hidup serta meresap dalam suatu lingkungan masyarakat, dan tidak terbatas hanya pada bentuk norma tak tertulis, melainkan dapat melebar kepada adat istiadat, budaya, tradisi, dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Arron Xavier dalam buku Guide to Latin in International Law 2 ed. menyatakan bahwa asas ini memiliki arti "a common practice must not be abandoned" dimana beliau merujuk pada suatu keberlakuan hukum adat yang telah ditetapkan memberikan obligasi untuk terus ditaati.
Berdasarkan padanan kata, asas a communi observantia non est recedendum berangkat dari bahasa latin, dan hal ini merujuk pada keberlakuannya sejak zaman romawi kuno, yang kemudian dicucurkan oleh Lord Coke kemudian mengendap pada sistem hukum Common Law yang pada awalnya berbunyi " it is commonly said."
Sedimentasi nilai tersebut kemudian dimutakirkan dalam pertimbangan para hakim sistem common law untuk memutus perkara. Salah satu kasus yang meneguhkan keberlakuan asas ini dalam hukum terekam dalam kasus O'donnel melawan Gleen terkait sengketa tambang, dan para hakim kemudian berargumentasi bahwa asas ini kemudian membungkus ide tentang ketaatan hukum, interpretasi, konstruksi nilai, dan sebuah konstruksi yudisial. Pada kasus tersebut, asas ini menjadi dasar untuk menemukan hukum dan berakhir pada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seruan daripada aturan harus berdiri pada fakta.
Pemaknaan a communi observantia non est recedendum ini dapat disederhanakan pada dalam bahasa Indonesia, yang secara terang beririsan dengan pepatah "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.". Pepatah tersebut secara nyaring menyatakan bahwa setiap daerah memiliki budaya, tradisi, serta hukum adat yang berlaku. Secara sederhana, hal ini langsung mengarah pada hukum adat di Indonesia. Dan makna tentang keberlakuan hukum umum yang sebaiknya ditaati itu yang menjadikan kedua pepatah ini memiliki rantai penghubung.
Similiarisasi yang bertautan antara kedua nilai yang secara faktual tumbuh di territori yang sangat berbeda, dimana asas a communi observantia non est recedendum secara pasti lahir dari benua Eropa, dan "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung," lahir dan adalah peribahasa Indonesia, menjustifikasikan bahwa ada nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap insan, termasuk dalam hukum.
Bahwa Indonesia ternyata juga memiliki pepatah yang berbunyi dan bermakna kuat, pada esensinya dapat dijadikan legal-maxim daripada penggunaan terma-terma latin dan asing lainnya sebagai dasar argumentasi dalam membentuk putusan adalah menurut penulis cukup menarik, terutama untuk melestarikan bahasa Indonesia serta mendekatkan hukum pada masyarakat.
Namun hal ini kemudian dikembalikan pada kekuatan sruktur kalimat, pemaknaan tajam dan dalam serta dapat diterima berdasarkan kebiasaan dan perilaku, serta kesadaran kolektif yang tumbuh dalam masyarakat untuk membingkai pepatah yang bersifat dinamis itu kedalam bentuk-bentuk positivitisme hukum. Â Karena, bagaimanapun hukum memiliki bahasanya sendiri dan penggunaan diksi latin sebagai asas sudah diterima secara global.
Kembali pada topik, dalam sistem Common Law, A communi observantia non est recedendum digunakan sebagai dasar argumentasi hukum oleh hakim-hakim, dan hal ini sedikit berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Civil Law bersubtansi Pancasila.
Di Indonesia, pemaknaan asas tersebut memiliki pergeseran makna karena hukum umum di Indonesia adalah hukum positif dan bukan hukum adat, sehingga rasio-logis yang digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk menentukan putusan akan sangat tergantung pada ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundangan, termasuk juga asas yang sengaja dituangkan dalam peraturan perundangan sebagai panduan menggunakan.
Hal ini bermuara pada implementasi asas A Communi observantia non est recedendum bersifat spesial. Kekhususan ini tertuang pada pasal 5 ayat 1 UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
Dimana dalam penjelasan undang-undang tertuang :
"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."
Dan dari frasa 'rasa keadilan masyarakat' inilah kemudian asas a communi observantia non est recedendum dapat diberlakukan.
Selain digunakan untuk menemukan hukum yang tidak tertulis, asas ini juga dapat digunakan dalam menjatuhkan putusan etika. Hal ini karena etika merupakan nilai tentang perilaku bertindak berdasarkan nilai kesusilaan dan kepantasan. Kumpulan nilai itu tidak jarang dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundangan yang hanya berlaku bagi subjek hukum dalam bingkai tertentu demi mempertahankan keluhuran martabat. Konsekuensi daripada kumpulan nilai keluruhan tertuang secara formal adalah penciptaan suatu budaya sektoral yang memiliki tolak ukur konkrit, dan a communi observantia non est recedendum otomatis berlaku hanya terhadap subjek hukum dalam naungan kode etik tersebut.
Demikianlah, asas a communi observantia non est recedendum merupakan asas yang lekat dengan adat-istiadat, secara konkrit digunakan pada sistem hukum Common Law, dan dapat digunakan sebagai landasan berfikir memutus perkara etik.
Referensi :
Lord Coke. Diakses dari Common Law.com
Reports of Cases Argued and Determine..., Montana Reports Vol IX. Montana Supreme Court.
Fellmeth; Aaron. Guide to Latin in International Law. Oxford University Press.
Peribahasa Nusantara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Opini :
Azis. Arasy. Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat. Diakses dari Hukum Online.
Sirken; Faustinus. Dalam Bingkai Peribahasa "Di Mana Bumi Dipijak Di Situ Langit Dijunjung Tinggi." Diakses lewat Binus University.
Oktavira; Bernadetha. Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law. Diakses dari Hukum Online.
Peraturan perundangan :
UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU 6 tahun 2014 tentang Desa.
Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
