Pantaskah Wakil Rakyat Membahas Kenaikan Gaji di Tengah Pandemi?

Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut dan berdampak pada sektor ekonomi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Situasi ekonomi yang sedemikian sulit telah banyak menyebabkan gelombang PHK terjadi dimana-mana.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah beberapa waktu lalu mengungkap data bahwa ada sekitar 2,56 juta orang pengangguran, sebanyak 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan tidak kurang dari 24,03 juta orang bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorten hours) karena Pandemi Covid-19.

Secara umum, ini berarti tidak kurang dari 29,12 juta penduduk Indonesia usia kerja telah terdampak secara ekonomi akibat pandemi covid-19. Jika dipersentasekan, sebanyak 14,28% masyarakat penduduk usia kerja terdampak dari 203,97 juta penduduk usia kerja.

Pada November lalu, Menaker Ida Fauziyah juga telah memastikan tak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Alasannya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan sehingga keputusan untuk menaikkan UMP dan UMK dianggap akan menambah beban perekonomian.

Meski keputusan ini dirasa berat, namun nampaknya masyarakat bisa menerimanya dengan lapang dada. Berharap tidak ada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari di tahun depan sehingga dengan penghasilan yang sama, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cukup.

Namun, ditengah upaya masyarakat memahami dan mengerti setiap situasi ekonomi yang terjadi, beredar kabar tak sedap dari wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. 

Dikabarkan, DPRD DKI Jakarta justru mengusulkan kenaikan gaji, tunjangan dan dana kegiatan dari sekitar Rp 2,7 Milyar per tahun menjadi Rp 8,38 Milyar per tahun.

Dengan kalkulasi sederhana, jika jumlah kenaikan anggaran ini dibagi dengan jumlah seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang berjumlah 106 orang, maka rata-rata setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan menghabiskan dana APBD sekitar Rp 700 juta per bulan selama tahun 2021 seperti yang tertuang dalam KUA-PPAS DPRD DKI Jakarta 2021.

Berita ini semakin ramai dibicarakan lantaran terjadi aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta ketika Fraksi PSI yang berjumlah 8 orang dan sebagian besar adalah generasi muda hendak membacakan pandangan umum di sidang paripurna pada senin (14/12/2020) lalu. Fraksi PSI dikabarkan menolak rencana kenaikan ini dalam anggaran daerah 2021.

Ternyata aksi walk out anggota DPRD DKI Jakarta itu menuai kritik dari berbagai pihak. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago kepada kompas.com mengatakan, anggota Dewan yang walk out malah merugikan citra mereka sendiri dan partai. Dengan memprotes PSI, terlihat bahwa ada keinginan dari anggota Dewan untuk naik gaji di tengah pandemi.

Sementara, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga kepada kompas.com menyampaikan, bentuk aksi walk out anggota DPRD DKI Jakarta itu dinilai sebagai sikap yang kekanak-kanakan.

Politisi muda PSI, Tsamara Amany juga sempat mengunggah kejadian ini di sejumlah akun media sosialnya. Ia menilai bahwa PSI siap menerima resiko dimusuhi karena menjaga uang rakyat dan justru menilainya sebagai suatu kehormatan.

Tsamara menyatakan sikap PSI akan konsisten dan terus berjuang menolak rencana ini. Jika suara PSI akan kalah karena hanya terdiri dari 8 orang, maka PSI akan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menolak rencana tersebut.

Dukungan dari pengguna media sosial juga mengalir deras untuk PSI melalui akun medsos Tsamara. Sebagaian besar menyayangkan rencana kenaikan anggaran yang diusulkan DPRD DKI Jakarta dan memberikan dukungan agar PSI menggagalkan rencana tersebut.

Sejumlah petinggi partai kemudian ikut-ikutan mengungkapkan kekecewaan atas kejadian ini. Namun, beberapa berdalih bahwa aksi walk out itu bukan mewakili fraksi. Sejumlah alasan disebutkan misalnya memilih ikut rapat secara virtual sehingga tidak terlihat secara fisik dan tetap mendengarkan pandangan Fraksi PSI.

Alasan pembelaan lainnya mengungkapkan jika saat itu sedang coffee break, sehingga ada yang keluar karena mau merokok, karena mau buang air kecil, ada yang keluar karena memang punya sikap yang sama.

Apapun alasan yang disampaikan oleh sejumlah petinggi parpol, kejadian ini telah terlanjur banyak disorot publik. Bagaimanapun, rencana menaikkan gaji, tunjangan dan dana kegiatan seperti yang diberitakan memang tidak tepat untuk dilakukan di masa pandemi covid-19.

Sesuai data covid19.go.id per hari rabu (16/12/2020), jumlah kasus positif covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai 155.122 kasus. Angka ini menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan penularan virus corona tertinggi dan menyumbang 24,6% kasus secara nasional.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD DKI Jakarta seperti kurang berempati dengan kondisi yang dialami warga Jakarta. Bukankah seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta saat ini sibuk membahas bagaimana efektifitas kinerja pemerintah DKI dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19?

Apakah memang pantas untuk membicarakan kenaikan gaji, tunjangan dan dana kegiatan anggota dewan di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi sementara rakyat harus bersabar di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kenyataan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021?