Pantaskah Wakil Rakyat Membahas Kenaikan Gaji di Tengah Pandemi?

Politisi muda PSI, Tsamara Amany juga sempat mengunggah kejadian ini di sejumlah akun media sosialnya. Ia menilai bahwa PSI siap menerima resiko dimusuhi karena menjaga uang rakyat dan justru menilainya sebagai suatu kehormatan.

Tsamara menyatakan sikap PSI akan konsisten dan terus berjuang menolak rencana ini. Jika suara PSI akan kalah karena hanya terdiri dari 8 orang, maka PSI akan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menolak rencana tersebut.

Dukungan dari pengguna media sosial juga mengalir deras untuk PSI melalui akun medsos Tsamara. Sebagaian besar menyayangkan rencana kenaikan anggaran yang diusulkan DPRD DKI Jakarta dan memberikan dukungan agar PSI menggagalkan rencana tersebut.

Sejumlah petinggi partai kemudian ikut-ikutan mengungkapkan kekecewaan atas kejadian ini. Namun, beberapa berdalih bahwa aksi walk out itu bukan mewakili fraksi. Sejumlah alasan disebutkan misalnya memilih ikut rapat secara virtual sehingga tidak terlihat secara fisik dan tetap mendengarkan pandangan Fraksi PSI.

Alasan pembelaan lainnya mengungkapkan jika saat itu sedang coffee break, sehingga ada yang keluar karena mau merokok, karena mau buang air kecil, ada yang keluar karena memang punya sikap yang sama.

Apapun alasan yang disampaikan oleh sejumlah petinggi parpol, kejadian ini telah terlanjur banyak disorot publik. Bagaimanapun, rencana menaikkan gaji, tunjangan dan dana kegiatan seperti yang diberitakan memang tidak tepat untuk dilakukan di masa pandemi covid-19.

Sesuai data covid19.go.id per hari rabu (16/12/2020), jumlah kasus positif covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai 155.122 kasus. Angka ini menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan penularan virus corona tertinggi dan menyumbang 24,6% kasus secara nasional.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD DKI Jakarta seperti kurang berempati dengan kondisi yang dialami warga Jakarta. Bukankah seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta saat ini sibuk membahas bagaimana efektifitas kinerja pemerintah DKI dalam penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19?

Apakah memang pantas untuk membicarakan kenaikan gaji, tunjangan dan dana kegiatan anggota dewan di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi sementara rakyat harus bersabar di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kenyataan tidak ada kenaikan UMP di tahun 2021?