Dengan munculnya film film karya anak bangsa, masyakarat Indonesia lebih mendapatkan banyak pilihan film untuk ditonton dan diharapkan untuk tidak membajak film - film buatan anak bangsa yang dapat membantu perekonomian negara serta mengapresiasi kreatifitas dan kerjakeras para produser, sutradara, dan para pemain Indonesia.
Sebuah Solusi
Dengan demikian, setelah mengetahui berbagai bentuk kekurangan dalam industri perfilman milik bangsa, perlu diketahui bahwa diperlukan adanya upaya dan dukungan untuk mencapai kembali dimasa kejayaan perfilman Indonesia. Tak hanya upaya internal melalui perbaikan dalam proses produksi itu sendiri, tetapi juga diperlukan adanya dukungan eksternal dari pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri.
Peran pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung terbesar yang seharusnya terus ditingkatkan agar industri perfilman Indonesia dapat berkembang dan memiliki kualitas yang semakin baik. Peranan pemerintah dalam ikut membangun insdutri ini, dapat dimulai dari pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan hak cipta dan kasus pembajakan yang terus ada di Indonesia.
Pemerintah harus mulai tegas dalam menetapkan peraturan dan sanksi yang jelas bagi para oknum ilegal dan secara sengaja telah membajak film – film Indonesia yang berdampak buruk bagi pihak produksi. Selain itu, pemerintah hendaknya mendukung film – film karya anak bangsa yang diputar di bioskop dengan cara memberikan pajak yang lebih tinggi pada film asing dibandingkan film lokal. Dengan begitu, masyarakat akan mulai mempertimbangkan untuk menonton film lokal.
Namun itu saja tidak cukup, pemerintah juga harus ikut andil menjadi fasilitator bagi pihak produksi agar karya – karyanya dapat lebih bermutu. Anak – anak kreatif bangsa Indonesia pun sudah memperlihatkan dari karyanya melalui film yang diproduksi dengan menyumbangkan rating yang baik. Bahkan, masih banyak karya – karya kreatif lain yang kurang mendapat sorotan pemerintah, sehingga beberapa tidak dijamah, dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia.
Hal ini perlu ditingkatkan penyedia wadah bagi film – film di Indonesia, menampung potensi anak-anak bangsa ini melalui festival nasional, adanya komunitas – komunitas perfilman juga yang mendapat dukungan fasilitas dan ruang untuk menunjukkan karya – karyanya.
Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan peran badan perfilman Indonesia (BPI) yang dinilai lambat oleh masyarakat dan menimbulkan perdebatan mengenai penyensoran sebuah film. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa hal tersebut diperlukan terutama seputar publikasi yang mengandung pornografi.
Tetapi, untuk sebagian masyarakat milenial menyatakan tidak perlu sensor film agar tidak merusak seni dan budaya sebuah film. Maka dari itu, seharusnya perlindungan dari pemerintah terhadap perfilman nasional dapat bekerja sama dengan lembaga – lembaga terkait hal ini untuk menelaah kembali dalam pembuatan dan penayangan sebuah film demi kenyamanan para penggemar film.
Dan juga belum optimalnya penggunaan sumber daya alam demi kemajuan film nasional atau lokal dimana masih adanya campur tangan dari pihak asing. Hal tersebut dapat diatasi dengan kerjasama bersama Menteri Pariwisata dan Budaya Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk dimasukkan ke dalam unsur sebuah film, yang bertujuan juga agar kekayaan tanah air lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sendiri.
Kontribusi antara pemerintah, masyarakat sebagai penggemar film – film bioskop, para produser, aktris dan aktor dengan perusahaan atau rumah produksi berbagai film perlu ditingkatkan. Bukannya saling mengevaluasi satu sama lain dengan mengeluarkan berbagai strategi untuk kepentingan posisinya.
