Proximity merujuk pada tingkat kedekatan geografis, budaya, dan ekonomi suatu kebijakan yang dapat memengaruhi persepsi dan implementasi kebijakan tersebut. Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru karena keamanan geografisnya dari bencana alam, pertimbangan adaptasi budaya dan sosial masyarakat lokal, serta potensi ekonominya yang besar yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi ibu kota baru.
Perception merujuk pada bagaimana kebijakan ini dipandang oleh berbagai pemangku kepentingan dan publik. Perspektif publik dipengaruhi oleh keterlibatan media serta relevansi persepsi internasional dalam menarik investasi asing dan meningkatkan citra Indonesia.
Selain keempat aspek yang telah diuraikan, proses agenda setting pemindahan IKN juga dapat dipahami melalui konsep problem stream (arus masalah), political stream (arus politik), dan policy stream (arus kebijakan) yang dikemukakan oleh John Kingdon (1995). Konsep-konsep tersebut mendukung dalam analisis permasalahan yang timbul, dinamika politik, dan proses pembuatan kebijakan terkait pemindahan IKN.
Problem stream mengacu pada identifikasi dan perumusan masalah yang mendorong adanya tuntutan akan langkah-langkah kebijakan. Hal ini meliputi masalah kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar Jawa.
Politic stream mengacu pada dinamika politik yang mempengaruhi ketersediaan kesempatan politik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memiliki peran utama dalam mendorong agenda pemindahan IKN sebagai bagian dari Visi Indonesia Maju tahun 2045.
Policy stream mengacu pada proses perumusan dan penyelidikan berbagai kebijakan yang relevan dan solusi-solusi yang tersedia untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya merancang rencana pemindahan IKN dengan studi kelayakan dan infrastruktur, didukung oleh pengusaha kebijakan untuk pengaruh politik, serta dukungan ahli untuk keberhasilan pemindahan tersebut.
Melalui rangkaian proses agenda setting ini, pemindahan IKN pada era Presiden Joko Widodo menjadi sebuah langkah strategis dalam merespons tantangan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek penting yang melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan.
Dukungan penuh dari pemerintah, pengusaha, dan ahli menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan rencana pemindahan IKN, menggarisbawahi keberadaan policy window atau jendela kebijakan yang menghasilkan bentuk kebijakan tersebut. Komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas juga tersirat dalam dukungan tersebut.
Sumber:
Aisa, S., & Hasibuan, R. R. A. (2020, Juni). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota terhadap Ekonomi di Indonesia, Jurnal At-Tawassuth, 5(1), 183-203. Retrieved from https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7947/3697
Ayundari. (n.d.). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Retrieved from Kemenkeu: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html
