Menunggu Kebijakan Tepat Tanggulangi Polusi Jakarta

Belum ada solusi

Merespon kondisi kualitas udara DKI Jakarta yang kian memburuk, sejauh ini pemerintah masih belum menemukan solusi. Adapun solusi seperti konversi pertalite ke pertamax serta rencana pengenaan pajak pencemaran lingkungan yang baru-baru ini dicokolkan di media masih menyisakan pro dan kotra.

Kebijakan pertalit ke pertamax bukanlah win win solution sebab ini justru menambah beban pengeluaran masyarakat DKI Jakarta. Padahal, yang perlu dibijaki adalah aktivitas pembakaran batubara oleh PLTU Banten. Demikian halnya dengan pengenaan pajak pencemaran lingkungan. Yang namanya perusahaan, terlebih PLTU, itu kemampuan finansialnya gede, kalau cuma dihukum dan dikenaik pajak pencemaran lingkungan, seberapapun besarnya, bukankah itu porsinya sangat kecil bagi perusahaan? Sudah pasti mampu bayar, bahkan dituntut pajak sekali, bisa bayar dua kali lipat, asalkan aktivitas terus berlanjut.

Oleh karenanya kita perlu menunggu ketegasan pemerintah dalam penanganan pekatnya polusi udara di langit Jakarta dan sekitarnya. Di negara manapun, yang namanya pembangunan itu pasti mengorbankan lingkungan. Namun setidaknya, perlu kebijakan tepat bagaimana membuat proses pembangunan itu minim dampak lingkungan. Jangan sampai kita menjaga mata air dengan genangan airmata.*