Upaya Reboisasi "Tembok Hijau Tiongkok" Menuju Karbon Netral

Tiongkok, suatu negara berpopulasi 1,4 miliar, dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, telah membuat komitmen berani untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060.

Untuk memenuhi janji tersebut, negara yang gencar mengkampayekan peralihan ke energi terbarukan ini telah memulai kebijakan penanaman pohon yang ambisius. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memerangi ancaman perubahan iklim dengan memanfaatkan solusi berbasis alam. Upaya, efektivitas, dan signifikansi global dari kebijakan penanaman pohon Tiongkok serta menyoroti potensinya sebagai model sangat menarik untuk diperhatikan lebih lanjut.

Upaya penanaman pohon Tiongkok berakar pada tantangan lingkungan yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan urbanisasi yang cepat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara selama 3 dekade yang belum pernah terjadi sebelumnya, emisi karbon dan tingkat polusi udara juga meningkat.

Menurut Global Carbon Project, emisi karbon Tiongkok meningkat 80% antara tahun 2000 dan 2018, mencapai 10,06 gigaton karbon dioksida pada tahun 2018. 

Menyadari perlunya suatu tindakan, pemerintah Tiongkok meluncurkan serangkaian program reboisasi, dimulai dengan proyek "Great Green Wall" pada tahun 1978.

Inisiatif ini bertujuan untuk menanam pohon di sepanjang tepi Gurun Gobi untuk menghentikan desertifikasi dan melindungi lahan pertanian. 

Pada tahun 1999, program "Grain for Green" dimulai, yang mendorong petani untuk mengubah lahan pertanian marginal menjadi hutan sebagai ganti subsidi gandum.

Menurut laporan Administrasi Kehutanan dan Rumput Nasional, program ini telah memulihkan lebih dari 28 juta hektar lahan.

Dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah meningkatkan upaya penanaman pohonnya, meluncurkan beberapa inisiatif baru. Program "Kota Hutan Nasional" yang diluncurkan pada tahun 2004, mempromosikan pengembangan hutan perkotaan dan ruang hijau. 

Pada tahun 2020, 194 kota di Tiongkok telah diberi gelar "Kota Hutan Nasional", dengan cakupan ruang hijau rata-rata 39,4%, seperti dilaporkan oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan.

Kebijakan "Garis Merah Ekologis" yang diperkenalkan pada tahun 2017 bertujuan untuk melindungi ekosistem kritis dan hotspot keanekaragaman hayati dari pengembangan.  Kebijakan ini telah mengidentifikasi 2,4 juta kilometer persegi lahan, atau sekitar 25% dari total luas daratan Tiongkok sebagai zona ekologi kunci.

Kemudian pada tahun 2021 Tiongkok meluncurkan "Kampanye Penghijauan Nasional," sebagaimana berupaya untuk menanam 36.000 kilometer persegi hutan baru setiap tahun.

Efektivitas kebijakan penanaman pohon Tiongkok dapat dilihat dalam peningkatan signifikan cakupan hutan dan kapasitas penyerapan karbon.

Menurut Administrasi Kehutanan dan Rumput Nasional, tingkat cakupan hutan Tiongkok telah meningkat dari 12% pada awal tahun 1970-an menjadi lebih dari 23% saat ini, dengan total 64 juta hektar hutan baru yang ditanam sejak tahun 2000. 

Hutan-hutan ini diperkirakan menyerap lebih dari 1,5 miliar ton CO2 setiap tahun, memberikan kontribusi substansial bagi upaya mitigasi iklim Tiongkok. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Sustainability menemukan bahwa antara tahun 2000 dan 2017, Tiongkok menyumbang 25% dari peningkatan bersih luas daun global, dengan upaya penghijauan negara itu mengimbangi 2,7% dari emisi karbon tahunannya.

Selain manfaat lingkungan, kebijakan penanaman pohon Tiongkok juga telah menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang signifikan. Proyek reboisasi telah menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor kehutanan dan telah berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan.

Pekerjaan ini tidak hanya terbatas pada penanaman dan pemeliharaan pohon, tetapi juga meliputi industri turunan seperti ekowisata dan produk hutan non-kayu, yang semakin memperkuat ekonomi lokal.

Kebijakan penanaman pohon Tiongkok secara bertahap berpengaruh terhadap kebijakan pengurangan emisi karbon di Tingkat global. Negara ini telah menerapkan contoh penting tentang bagaimana proyek infrastruktur hijau besar-besaran dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional. 

Dengan menghadapi tantangan perubahan iklim, kebijakan seperti ini menawarkan wawasan bagi negara lain yang berjuang dengan masalah serupa. Upaya Tiongkok ini menunjukkan bahwa dengan investasi yang cukup dan perencanaan yang matang, inisiatif berbasis alam dapat membawa perubahan signifikan dalam upaya global untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan ekologis.

Meskipun demikian tentu masih ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan dari upaya ini. Kritikus menunjukkan bahwa beberapa program penanaman pohon telah mengabaikan pentingnya keanekaragaman hayati, dengan menanam satu jenis pohon secara masif yang tidak selalu cocok dengan ekosistem lokal. Hal ini dapat mengurangi manfaat ekologi dari hutan yang baru terbentuk dan menyebabkan masalah lingkungan jangka panjang. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan pemilihan spesies dan manajemen hutan yang berkelanjutan saat merancang dan melaksanakan program penanaman pohon. 

Lebih lanjut, kebijakan penanaman pohon harus dipandang sebagai bagian dari solusi yang lebih luas dan terintegrasi untuk perubahan iklim yang mencakup pengurangan emisi dari sumber lain, seperti industri dan transportasi.

Kebijakan penanaman pohon Tiongkok secara umum telah menunjukkan hasil yang mengesankan dalam meningkatkan cakupan hutan dan menyerap karbon, memberikan kontribusi penting terhadap upaya mitigasi iklim. Namun untuk memaksimalkan potensi penuh dari proyek ini, perlu ada pendekatan yang lebih terintegrasi dan berfokus pada keberlanjutan yang mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan langkah-langkah pengurangan emisi lainnya. 

Dengan pendekatan yang tepat, inisiatif ini tidak hanya akan membantu Tiongkok memenuhi target iklimnya, tetapi juga dapat memberikan contoh yang berharga bagi negara lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.