BUMN Tambah Merugi, Menteri Rini Telah Gagal

Menjelang akhir tahun 2017, publik dikejutkan dengan laporan Tempo berupa kerugian BUMN mencapai 23 perusahaan dengan nilai kerugian mencapai Rp 5,23 triliun. Tentu ini sangat jauh dari target Kementerian BUMN yaitu hanya rugi 10 BUMN di tahun 2017, bahkan baru tanggal 29 Nopember 2017 Deputi BUMN yang baru di angkat Ahmad Bambang (mantan Wadirut Pertamina yang di copot Menteri BUMN) dalam pernyataan yang dikutip media menyatakan target kerugian BUMN 2017 hanya 10 perusahaan. 

Isu holding BUMN yang di goreng besar-besaran salah satu cara untuk menutup aroma tidak sedap kerugian BUMN. Apakah mengejutkan, tentu saja tidak, karena salah satu Netizen Kompasiana sudah menulis tentang anjloknya kinerja BUMN pada triwulan pertama 2017 https://www.kompasiana.com/ariefnulis/kinerja-bumn-turun-jokowi-dalam-bahaya_5918d7735897731941f00915.

Selain kerugian BUMN, maka target keuntungan BUMN di tahun 2017 sebesar 197 triliun atau meningkat 21% dari realisasi laba BUMN 2016 sebesar Rp 164 triliun tidak akan tercapai. Tentu target laba BUMN 2017 sangat sulit tercapai, karena per semester 1 tahun 2017 Laba BUMN justru turun Rp 1 triliun. Kemudian pada triwulan 3 Tahun 2017 periode Januari-September 2017 memang BUMN sektor perbankan labanya meningkat, namun laba Pertamina justru turun 29% dari US$ 2,88 miliar atau setara Rp 38,9 triliun menjadi US$ 1,99 miliar atau setara Rp 26,8 triliun. 

Terlebih inefisiensi Pertamina yang kembali naik, maka diperkirakan di tahun 2017 laba Pertamina hanya di kisaran Rp 28 triliun, bandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 42 triliun. Ada selisih penurunan laba Rp 14 triliun di Pertamina di era kepemimpinian Elia Massa Manik. Maka sudah tidak mungkin bagi Kementerian BUMN merealisasikan target keuntungan BUMN 2017 sebesar Rp 197 triliun. Artinya sudah 3 tahun berturut-turut laba BUMN tidak tercapai, ditambah jumlah BUMN yang merugi di tahun 2017 meningkat dibandingkan 2016. Sayang luput dari pengamatan publik, tentang "hattrik" gagal mencapai target.

Menteri Rini lebih suka kumpulin Direksi BUMN dibandingkan Suruh Direksi BUMN bekerja

Silahkan Googling maka akan banyak ditemukan berita Menteri Rini kumpulin Direksi BUMN, mulai raker ke Karimunjawa, sampai yang terbaru di akhir 2017 melakukan raker di Bengkulu. Dalam konteks Raker tentu sangat baik, namun di era digital apakah mesti selalu kumpulin Direksi BUMN, mestinya melalui Video Conference maka kegiatan semacam ini dapat pula dilakukan. 

Tatap muka Menteri dengan Direksi BUMN tetap perlu, tetapi tidak harus sering dilakukan. Sesuai protokol di BUMN, maka kehadiran Direksi BUMN akan diikuti dengan staf pendukung, mulai jajaran protokol, humas, materi dan lainnya. Jika 118 Dirut BUMN kumpul, maka jumlah yang hadir bisa mencapai 500 orang ditambah jajaran kementerian BUMN maka akan lebih dari 600 yang hadir. Jika yang hadir seluruh Direksi BUMN, dapat dipastikan acara akan dihadiri lebih dari 2.000 orang. Maka dapat dibayangkan berapa biaya yang keluar. 

Mestinya maskapai Garuda Indonesia menikmati peluang ini, namun sayangnya BUMN ini terus saja merugi. Sudah dapat pasar yang dapat dikatakan monopoli, karena standar penerbangan BUMN umumnya adalah Garuda, masih saja rugi.

Program "seolah-olah"BUMN hadir setiap kegiatan bersifat nasional tentu baik-baik saja, karena akan ada dana CSR yang digelontorkan. Namun karena sifatnya tidak berkelanjutan, maka dana tersebut cenderung habis pada setiap event. Seperti BUMN hadir untuk negeri di setiap momen 17 agustus, maka setiap provinsi menghabiskan dana sekitar Rp 6-7 miliar, untuk 34 provinsi maka sudah ratusan miliar dalam bentuk pembagian sembako, jalan sehat dan sebagainya. Kegiatan bersifat charity lebih menonjol dibandingkan kegiatan community developent.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Galau, BUMN sudah disuntik PMN masih saja rugi

Pada rapat kerja dengan DPR di bulan pada 7 September 2017 sebagaimana dikutip Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani galau karena ada 6 BUMN yang rugi bersihnya bertambah setelah negara menyuntik modal melalui Penyertaan Modal Negara (PNM), ke enam BUMN tersebut adalah PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara IX dan PT Perkebunan Nusantara X.

Sekadar Holding, tidak mampu tingkatkan kinerja BUMN

Public issue yang diangkat Menteri Rini di tahun 2017 adalah "Holding BUMN", seolah-olah jika ada holding, maka kinerja BUMN akan meningkat. Tentu pemikiran ini sangat salah, karena bicara holding tidak sekedar menyatukan laporan dari setiap perusahaan yang menjadi anggota Holding, tetapi bagaimana mampu meningkatkan kinerja BUMN itu sendiri. Saking seriusnya mem-PR-kan holding, sampai Kementerian Kominfo menyelenggarakan diskusi dengan forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema "Mengapa Perlu Holding BUMN"?. Sukses story yang diangkat adalah Semen Indonesia.

Sebenarnya holding di Semen Indonesia (dulu bernama Semen Gresik) sudah dilakukan sejak tahun 1995, saat Semen Padang dan Semen Tonasa dijadikan anak usaha Semen Gresik. Tahu hasilnya", sampai tahun 2005 atau 1o tahun sejak holding Semen Gresik dibentuk kinerja grup BUMN semen tersebut (3 perusahaan) keuntungan selama 10 tahun fluktuatif dikisaran Rp 300 miliar sd 400 miliar. 

Keuntungan Semen Gresik (sekarang Semen Indonesia) melonjak sejak tahun 2005-2014 dari Rp 500 miliar menjadi Rp 5,4 triliun, lalu menurun lagi di tahun 2015 sebesar Rp 4 triliun dan diperkirakan tahun 2017 keuntungan kembali turun di angka Rp 2,5 triliun. Keuntungan di tahun 2017 sebesar Rp 2,5 triliun ini adalah sama dengan keuntungan di tahun 2008 atau 9 tahun yang lalu.

Artinya meski sudah holding sejak lama, ada titik dimana kinerja Semen Indonesia kembali menurun. Apa yang dialami Semen Indonesia tidak separah apa yang terjadi di Holding perkebunan, karena holding perkebunan terus merugi sejak dibentuk tahun 2015 yang lalu. Sudah disuntik modal negara tahun 2016 seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai September 2017 kinerja BUMN perkebunan termasuk PTPN 3 yang menjadi holding justru terus merugi. 

Berarti menjadi holding tidak serta merta membuat BUMN untung, tetapi pengelolaan setiap perusahaan yang ada didalamnya adalah yang paling utama. Kinerja perusahaan anggota holding yang cemerlang, tentu secara konsolidasi akan menjadikan kinerja holding juga cemerlang. Meski kinerja Holding Perkebunan, justru karir Elia Massa Manik moncer dengan diangkat jadi Dirut Pertamina menggantikan Dwi Soetjipto.

BUMN Jagoan Itu Terus Bertumbangan

Selain Semen Indonesia yang dalam 3 tahun terakhir kinerjanya terus menurun, pada saat asset dan kapasitas produksi terus bertambah. Maka ada 2 BUMN yang dulu sangat populer sebagai BUMN jagoan, yaitu PGN dan ANTAM yang untungnya senantiasa diangka "triliun". Pada daftar perusahaan yang merugi sampai Desember 2017 yang dirilis oleh Tempo, salah satunya adalah ANTAM dengan kerugian mencapai Rp 331,480 miliar, bandingkan dengan tahun 2012 saat ANTAM masih mencetak laba Rp 2,99 triliun.

PGN ditahun 2016 masih mencetak untung Rp 4 triliun, namun ditahun 2017 keuntungannya akan anjlok, karena sampai dengan semester 1 (Januari-Juni 2017) keuntungan PGN hanya Rp 670 miliar dan sampai semester 3 2017 capaian laba hanya Rp 1,3 triliun (silahkan Googling untuk menguji data).

Dari sisi harga saham, maka ketiga BUMN Semen Indonesia, ANTAM dan PGN harga saham terus turun. Jika di tahun 2014 harga saham Semen Indonesia masih menyentuh Rp 16.200 maka sepanjang tahun 2017 hanya bergerak antara Rp 9.000 -- Rp 10.000 menurun kisaran 40% atau Pemerintah kehilangan uang dalam bentuk penurunan harga saham sebesar Rp 40,33 triliun. 

Harga saham PGN di awal Desember 2017 bergerak dikisaran Rp 1.600, sangat jauh dibandingkan harga saham PGN tahun 2014 yang mencapai Rp 6.000 atau turun 73,3% atau negara kehilangan uang dalam bentuk penurunan harga saham sebesar Rp 107,9 triliun. Harga saham ANTAM saat ini adalah Rp 610 sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 895 atau menurun 31,8% sehingga pemerintah kehilangan uang dalam bentuk penurunan harga saham sebesar Rp 6,7 triliun. 

Total 3 BUMN ini saja negara kehilangan uang dalam bentuk penurunan harga saham sebesar Rp 154 triliun. Beberapa BUMN perbankan yang sudah jadi perusahaan publik harga saham juga menurun, sehingga akumulasi kehilangan uang dalam bentuk penurunan harga saham tentu juga meningkat.

Ibaratnya skandal Bank Century Rp 6,7 triliun, atau skandal Korupsi E-KTP Rp 2,3 triliun tentu jauh dibawah kerugian negara karena penurunan harga saham. Memang tidak ada unsur pidana saat terjadi penurunan harga saham. Namun menunjukkan bahwa Menteri BUMN dan Direksi BUMN tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Tidak cakap menjaga aset negara.

Mengapa perbandingannya tahun 2014? Karena kinerja BUMN 2014 harus diakui sebagai kinerja Pemerintahan SBY dengan Menteri BUMN Dahan Iskan.

Masa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal kurang dari 2 tahun, mesti melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan kinerja BUMN. Mengganti nahkoda Kementerian BUMN merupakan cara terbaik untuk menyelamatkan BUMN. Memang sulit dan terasa pahit, sebagai bekas Kepala Tim Transisi Jokowi saat terpilih menjadi Presiden mengganti orang dekatnya itu. Namun, 2019 adalah pertaruhan Jokowi memilih meningkatkan persepsi positif ataukah mempertahankan pembantu Presiden yang tidak cakap dan justru menurunkan kinerja Jokowi.