Polisi Penjaga Kehidupan: Aspek Pertanggungjawaban Hukum atas Kelayakan Pengaman Perlintasan Sebidang

Penulis: Brigadir Satu Taruna John Anderson Batara Aryasena dan Brigadir Satu Taruna Aiman Dzaky Rahadian

Deritan besi beradu dengan aspal, suara klakson kereta yang memekakkan telinga, dan tragedi yang tak terelakkan. Begitulah gambaran serangkaian kecelakaan mematikan yang terjadi di perlintasan kereta api di Jawa Timur. Dalam rentang waktu yang mengejutkan, kecelakaan fatal telah merenggut nyawa warga di perlintasan tanpa palang pintu, mengguncang kesadaran kita akan urgensi keselamatan transportasi publik.

Pada tahun 2023 hingga Maret 2024, jumlah data kecelakaan kereta api secara nasional mencapai 414 kasus. Kasus ini relatif mengkhawatirkan karena merugikan sejumlah pihak termasuk KAI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Jumlah data kecelakaan kereta api di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai angka 173 kasus. Angka ini naik sekitar 21 persen dari tahun sebelumnya. Kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa hal namun hal yang menjadi perhatian adalah kurangnya sistem peringatan awal (early warning system) seperti Sirine, palang, rambu, dan perangkat lain yang menunjang. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena berurusan dengan keselamatan masyarakat di Jawa Timur. Data ini juga didukung oleh pendapat KAI yang menyatakan adanya 2.556 bidang perlintasan kereta api yang tidak dijaga yang relatif lebih besar daripada yang dijaga yaitu 1.514 bidang perlintasan kereta api. Masalah ini perlu diberikan solusi agar kasus kecelakaan kereta api berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

Bukti empiris kecil ini memperlihatkan bahwa kecelakaan kereta api karena kurangnya sistem peringatan awal (early warning system) tidak mendapatkan atensi yang sesuai. Pasalnya, dengan memberikan sistem tersebut, angka kecelakaan maupun hal tragis lainnya dapat berkurang atau bahkan hilang.

Tabrakan KA Sancaka vs. Truk di Ngawi (Sumber: Kompas.com)

Rangkaian kejadian ini bukan sekadar statistik kecelakaan biasa. Di balik setiap angka, tersimpan kisah kehilangan yang mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Mengapa perlintasan-perlintasan ini dibiarkan tanpa pengaman memadai? Siapa yang harus bertanggung jawab? Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 sebenarnya telah mengatur dengan jelas standar keselamatan perlintasan sebidang dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk memastikan keamanan warganya.

Lebih jauh lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah menetapkan standar keselamatan yang harus dipenuhi. Namun realitas di lapangan berbicara lain. Kelalaian dalam menyediakan infrastruktur keselamatan dasar ini bukan hanya pelanggaran administratif semata. Dalam kacamata hukum pidana, khususnya KUHP Pasal 359, kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat diancam dengan pidana paling lama lima tahun. Sementara Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka-luka dengan gradasi hukuman sesuai tingkat keparahan.

Bupati Ngawi Meresmikan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api (Sumber: RRI.co.id)

Situasi ini menuntut tindakan nyata dan segera. Pemerintah patutnya menjadi penegak utama dari permasalahan ini. Amanat dari hukum wajib dilaksanakan dan sudah sepatutnya penegak keamanan masyarakat yakni Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan dan memastikan keamanan masyarakat sesuai dengan fungsinya. Mengutip dari pendapat Irjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda DL, M.Si Chryshnanda Dwilaksana, Polisi Republik Indonesia bukan saja sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan tapi jauh lebih daripada itu, yaitu penjaga kehidupan.

Sesuai dengan commander wish Listyo Sigit, bahwa Polri membawa perubahan yang nyata tanpa mengurangi rasa humanis pada setiap jajaran kepolisian. Tindakan humanis ini nyatanya harus dilakukan agar pemolisian Indonesia semakin mantap. Dalam arti, Presisi yaitu Prediktif, Responsibilitas, Keadilan Transparan. Prediktif sebagai suatu nilai bermaksud untuk memprediksi, mengantisipasi, sehingga mencegah melalui aksi preventif keamanan masyarakat.

Langkah pertama yang harus diambil adalah pemetaan menyeluruh perlintasan tanpa palang pintu, diikuti penempatan petugas penjaga sementara dan pemasangan rambu peringatan sebagai solusi darurat. Dalam jangka menengah, instalasi palang pintu di titik-titik kritis, pengembangan sistem peringatan dini, dan pelatihan petugas harus menjadi prioritas. Sementara untuk jangka panjang, diperlukan evaluasi menyeluruh infrastruktur perlintasan, modernisasi sistem pengamanan, dan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan.

Saat ini, telah dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Dalam hal ini, sedang disusun rencana kolaborasi antara Polres Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk melakukan perencanaan pembangunan palang pintu di area yang tidak memiliki palang pintu melalui surat rekomendasi. Hal ini menandakan bahwa polri memiliki peran vital dalam perannya sebagai penjaga kehidupan. Aparat penegak hukum seyogyanya melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi keamanan masyarakat sesuai dengan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. 

Kecelakaan kereta api ini semakin menguatkan Peran Polisi aktif sebagai Penjaga Kehidupan untuk melaksanakan tugasnya. Ini bukan sekadar masalah administratif atau infrastruktur semata, tetapi menyangkut nilai kemanusiaan yang fundamental. Pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan, dan tindakan konkret untuk mencegah tragedi serupa tidak bisa ditunda lagi. Keselamatan warga adalah hak asasi yang harus dijamin negara, dan kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. 

Sejauh ini, aksi nyata Polisi sebagai Penjaga Kehidupan sudah dapat kita lihat dari kolaborasi Polres Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan ini perlu ditingkatkan di level provinsi bahkan nasional sehingga potensi-potensi kerawanan keselamatan kecelakaan kereta api dapat menurun.

Sudah saatnya kita bergerak dari sekadar berbela sungkawa menjadi aksi nyata. Setiap palang pintu yang terpasang, setiap sistem pengaman yang diaktifkan, adalah langkah vital dalam mencegah tragedi berikutnya. Karena pada akhirnya, tidak ada yang bisa menggantikan nilai sebuah nyawa yang hilang akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah.

Melalui tulisan ini, kami Taruna Akpol selaku penulis berusaha mewujudkan esensi Polisi sebagai penjaga kehidupan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Ngawi, dengan cara aktif menganalisis peristiwa melalui fakta yang terjadi, kemudian merespon dengan aksi nyata demi terwujudnya tujuan Polri sesuai Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.