Seumpamanya ditanya. Di mana alamat kantor BRK Syariah, BNI 46, BRI, BCA, Bank Mega, BSI, Panin Bank, dan/atau Bank Mandiri? Warga Pulau Bengkalis, termasuk yang bermastautin di ceruk kampung, pasti tahu.
Tapi kalau diminta keterangan bank apa pertama kali beroperasi di pulau yang berbatasan dengan Selat Malaka di bagian timur, utara dan barat ini? Mungkin banyak yang menggelengkan kepala. Tak kenal akan. Tidak tahu sama sekali.
Lebih-lebih bila pertanyaan itu dilontarkan pada generasi milineal. Generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000-an.
Pertengahan 1906, Gerard Vissering melakukan kunjungan ke Bengkalis dan daerah lain di pantai timur Sumatera.
Lawatan itu dilakukannya di awal kepemimpinannya sebagai Presiden De Javasche Bank (DJB). Gerard Vissering adalah presiden DJB (1906 hingga 1912), dan De Nederlandsche Bank (1912 sampai 1931).
DJB berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Williem I. Bank dari Jawa ini merupakan bank yang pernah mendunia.
Meskipun bank ini didirikan Pemerintah Belanda, namun hampir semua asetnya adalah harta-harta yang dikeruk dari bumi Indonesia.
Tujuan bank ini didirikan untuk membantu permasalahan keuangan dan perekonomian kolonial Hindia Belanda yang memburuk sesudah bangkrutnya VOC.
VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang lebih dikenal sebagai Kompeni Belanda adalah persekutuan dagang Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, salah satunya di Indonesia.
Hasil visitasi Vissering tersebut dikemas dalam sebuah laporan perjalanan yang menggambarkan kondisi sosial serta potensi ekonomi di Bengkalis dan wilayah lain di pantai timur Sumatera yang sangat baik.
Kala itu, alat tukar dan pembayaran yang dominan digunakan di Sumatera Timur, termasuk daerah pantai timur Sumatera, bukan gulden Hindia Belanda.
Tapi mata uang negara lain, seperti Poundsterling Inggris, Yen Jepang, Real Spanyol, Real Meksiko, Dollar Hongkong, dan mata uang Serawak.
Banyaknya uang asing yang beredar di Sumatera Timur karena banyak pemilik perkebunan di daerah ini merupakan warga asing dari berbagai negara.
Keuntungan prospek usaha perkebunan di Sumatera Timur tersebut membuat orang-orang benua Eropa dan Amerika datang.
Maraknya penyebaran uang asing di Sumatera Timur itu dianggap mengganggu otoritas pihak DJB sebagai bank sirkulasi yang mencetak mata uang yang berlaku untuk seluruh wilayah Hindia Belanda.
Bervariasinya mata uang asing tersebut serta banyaknya mata uang token lokal yang beredar, membuat DJB memutuskan mendirikan empat kantor cabang DJB sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan di Sumatera Timur atau Sumatera Oostkust.
Keempat kantor cabang tersebut adalah DJB Agentschap Bengkalis (berdiri 27 Juni 1907), DJB Agentschap Medan (1907), DJB Agentschap Tanjung Balai (1908), dan DJB Agentschap Tanjung Pura (1908).
Kantor DJB di Bengkalis ini merupakan kantor kedua di Sumatera setelah Padang yang didirikan pada 1864.
Tugas keempat Agentschap tersebut untuk mengimbangi tekanan uang-uang asing serta menguatkan posisi DJB bank sirkulasi atau Octrooi.
Penduduk lokal dan semua pengusaha asing didorong menggunakan mata uang DJB, sehingga menjadi mata uang tunggal (guldenisasi).
Guldensisasi yakni sebuah program Pemerintah Hindia Belanda agar adanya satu kesatuan penggunaan mata uang dan untuk mengatasi tekanan mata uang asing.
Kantor Cabang De Javasche di Bengkalis pada masa tersebut menggunakan bangunan yang berada di sebelah Rumah Asisten Residen.
"Bekas tapak kantor De Javasche Agentschap Bengkalis tersebut berada di sebelah Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Di Laut," jelas Datuk Seri H. Zainuddin Yusuf, Ketua Umum MKA LAMR Kabupaten Bengkalis, Kamis, 2 Februari 2023.
Sampai kapan DJB Agentschap Bengkalis beroperasi. Sejauh ini belum diperoleh informasi pasti. Tapi ada yang mengatakan hingga 31 Maret 1922?
Dinasionalisasi Menjadi Bank Indonesia
Setelah kemerdekaan Indonesia diakui dunia secara de jure, status DJB belum berubah.
Penyebabnya, pasal-pasal yang terkait bidang keuangan dan status kepemilikan bank sirkulasi sama seperti ketentuan dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pun dengan personalia kepemimpinannya. Hampir seluruhnya dijabat orang Belanda.
Hal itu membuat, segala hal yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap DJB berkenaan dengan perekonomian, harus dikonsultasikan lebih dahulu ke Belanda.
Kondisi itu tentu sangat menghambat Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter dan ekonomi yang dikehendakinya.
Pada tahun 1951, DJB mulai dinasionalisasi. Pemerintah Indonesia bersedia membayar semua saham yang ada hingga 120% dari harga normal.
Setelah lunas pembayaran lunas, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.
UU yang ditetapkan 6 Desember 1951 dan diundangkan 15 Desember 1951 itu, terdiri dari 8 pasal.
Saat itu Menteri Keuangan dijabat Jusuf Wibisono, dan Menteri Kehakiman Moehammad Nasroen.
Lahirnya UU Nomor 24 Tahun 1951, maka DJB bermetamorfosis menjadi Bank Indonesia (BI). Perannya sebagai Bank Sentral di Indonesia dan bank sirkulasi.
Kala itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunya tiga peran utama, yakni di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran.
Sedangkan sebagai bank sentral, BI juga memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi sebagai bank komersial layaknya DJB. ****
