Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk objek retribusi Jasa umum. Salah satu sumber PAD kabupaten/kota.
Orang-orang sepertinya, juga turut menentukan besarnya biaya penunjang operasional bagi seorang bupati atau wali kota. Sebab, besarnya biaya penunjang kepala daerah kabupaten/kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi besarnya PAD.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Kalau ketentuan itu belum berubah, satu contohnya, untuk PAD di bawah atau setara Rp5 miliar, bupati atau wali kota mendapat minimal Rp125 juta dan maksimal 3 persen per bulan.
Setiap hari puluhan, bahkan ratusan kendaraan yang dilayani Pak Sukirman. Mulai dari yang mewah dan baru, sampai yang paling rombeng alias butut.
Menariknya, dia tak pernah menahan para pemiliknya atau merasa dongkol, bilamana mereka mengambil kendaraannya. Mengapa? Karena kendaraan-kendaraan itu memang bukan miliknya.
Meskipun berada di depan mata dan di "wilayah kekuasaannya" Pak Sukirman juga tak pernah memakainya. Kenapa? Tersebab kendaraan-kendaraan tersebut memang bukan kepunyaannya.
Selain melayani langganan dengan senyuman dan selalu mengucapkan terima kasih, dia selalu menjaga kendaraan yang dititipkan tersebut dengan baik.
Dari aktivitas Pak Sukirman, setidaknya ada beberapa hikmah, filsafat hidup yang kami petik. Yakni, tidak sombong, ikhlas, amanah, pandai bersyukur dan rajin sedekah.
Sebanyak apa pun kendaraan "dikuasainya" per hari, tak menjadikannya sombong. Pun saat semuanya meninggalkannya. Pak Sukirman juga tak sedih. Ia tahu betul, segalanya itu hanya titipan pelanggannya. Semua dilepasnya dengan tulus hati; ikhlas.
Begitu pula yang kita miliki di dunia ini. Hanya sementara. Cuma sesuatu yang dititipkan-Nya. Saat lahir pun sehelai benang pun tak kita bawa.
