1. Penyalahgunaan Kekuasaan
Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dalam posisi pemerintahan, politik, atau bisnis. Mereka yang korup menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk uang dan kekuasaan.
2. Keuntungan Pribadi
Korupsi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh politik. Tindakan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kemakmuran atau kedudukan sosial individu atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umum atau keadilan.
3. Sumber Daya Publik
Korupsi sering terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, seperti dana publik, proyek infrastruktur, layanan publik, atau kontrak pemerintah. Korupsi dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana publik, suap dalam pengadaan proyek, penyuapan pejabat pemerintah, atau pemerasan untuk mendapatkan fasilitas atau izin tertentu.
Korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan. Beberapa dampak tersebut adalah:
1. Merusak Etika dan Moral Sosial
Korupsi dapat merusak nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Ketika tindakan korupsi menjadi lebih umum, hal itu menciptakan budaya yang membenarkan praktik-praktik tidak etis dan mengabaikan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas. Hal ini dapat menggerus kesadaran moral masyarakat dan membentuk persepsi yang salah bahwa korupsi adalah hal yang biasa dan dapat diterima.
2. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Korupsi membuat lingkungan bisnis tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Praktik korupsi seperti pemerasan atau suap menghalangi investasi asing dan merugikan pertumbuhan ekonomi. Investor enggan beroperasi dalam lingkungan yang korup karena risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum dan kurangnya kepastian dalam transaksi bisnis.
