Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hemengkubuwono X tentang bagaimana masyarakat Yogyakarta bisa berbudaya maritim, dalam kenyataannya masih jauh dari realita.
Apa yang disampaikan oleh Sultan HBX bukan barang baru, atau disampaikannya baru-baru saja bagi warga Yogyakarta. Visi itu sudah ia sampaikan 7 tahun lalu, usai dilantik sebagai Gubernur DIY di Istana Negara, 10 Oktober 2017.
Menurut Sri Sultan, Jogja akan mengembangkan Pantai Selatan dengan menggarap sektor maritim dan bahari. Pengembangan di sektor maritim ini dapat menjadi kekuatan baru bagi masyarakat Yogyakarta. Hal ini mengingat, lahan yang terbatas untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman.
Karena itu, wajah Jogja kini menghadap ke Selatan alias Samudra. Program ini selaras dengan visi kemaritiman Presiden Jokowi. Sektor agraris tak lagi jadi hal utama dalam pengembangan ke depan.
Pengembangan bahari ini juga sesuai dengan realitas ruang di Jogja. Wilayah provinsi ini memang tak terlalu luas dan lahan semakin terbatas.
Apa yang hendak dicapai dengan perubahan tersebut? Menurut Sri Sultan tidak sekadar fasilitasi pendaratan kapal atau pengadaan kapal, tapi bagaimana masyarakat Yogyakarta bisa berbudaya maritim.
Budaya tersebut sebenarnya sudah ada di masyarakat Jawa, namun perlu dibangkitkan kembali. Tinggal bagaimana mengkreasikan kembali menjadi napas baru.
Visi Gubernur DIY itu makin diperjelas dalam penjelasannya usai Rapat Paripurna DPRD Yogyakarta, 9 Agustus 2022. Mengambil tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja", wajah DIY akan dialihkan menghadap ke Selatan. Diharapkan, ini bisa menjadi titik balik perubahan arah pembangunan , sekaligus gaya hidup manusia Jogja.
Konsep dagang layar sebagai jargon yang menambah khasanah pencapaian kesejahteraan warga DIY, dari yang semula hanya mengandalkan dari sektor pertanian.
Sektor perairan khususnya laut selatan masih menjadi sebuah pajangan yang sebenarnya apabila digali lebih dalam kaya akan nilai ekonomi.
Data menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai 99.149 panjang garis pantai, dan 14.572 jumlah pulau dan 6.292.156,82 km2 dibanding luas daratan yang hanya 1.913.578,68 km2.
Peluang ini ditangkap Gubernur DIY dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Laut selatan DIY untuk kemuliaan masyarakat Jogja.
Mangkrak
Dalam realisasinya, visi dan misi yang mengagumkan dari Sri Sultan masih jauh terwujud. Berbagai langkah, termasuk pembangunan Pelabuhan, desa-desa maritim dan lainnya bahkan masih memiliki berbagai masalah.
Hal itu jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Jika Pembangunan fisik saja tidak beres, bagaimana akan berbicara tentang Pembangunan jiwa kemaritiman seperti yang diharapkan oleh Sri Sultan.
Padahal, seperti dinyatakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, potensi ekspor hasil tangkapan ikan di laut selatan cukup tinggi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nelayan.
Dikutip dari Antaranews, Kepala DKP DIY, Bayu Mukti Sasongka, di Yogyakarta ,15 Agustus 2023 mengatakan sejumlah ikan hasil tangkapan nelayan DIY yang bernilai ekspor, antara lain cakalang, layur, tongkol, dan tuna dengan volume tangkapan mencapai 3.000 ton per tahun.
Selama ini ikan tuna, tongkol, dan cakalang selama ini banyak diekspor ke Malaysia, China, dan Jepang melalui Surabaya, Jawa Timur.
Khusus untuk hasil tangkapan ikan tuna, kata dia lagi, ditampung terlebih dahulu oleh Asosiasi Tuna Indonesia yang ada di Surabaya.
Sedangkan untuk ikan layur diekspor lewat pengepul di Cilacap, Jawa Tengah," jelasnya.
Untuk dapat melakukan ekspor langsung, sebelumnya Pemda DIY merencanakan pembangunan unit pengolahan ikan berstandar ekspor setelah Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo rampung.
Lambatnya Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah sering mengundang sorotan. Seperti dalam bahasan kegiatan Public Hearing Pansus DPRD DIY tentang Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai di Balai Kalurahan Jangkaran Temon pada S28 Februari 2023.
Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yang berlokasi di Karangwuni Kapanewon Wates, dan dibangun secara bertahap dari Tahun 2005 dengan anggaran yang cukup besar. Ironisnya, sampai saat ini kondisinya belum dapat dipergunakan sesuai rencana.
Akhid Nuryati, SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati dalam paparannya menyampaikan bahwa sesuai visi Gubernur DIY, laut menjadi halaman depan maka Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto menjadi salah satu pintu gerbang Samudera Hindia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pelabuhan itu didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5.000 nelayan setiap tahun, dengan produksi tangkapan sebesar 27.400 ton / tahun atau senilai 276 milyar tahun.
Pembangunan Perikanan Tanjung Adikarto telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 450 Milyar dari berbagai sumber anggaran, namun kondisi saat ini belum bisa dioperasionalkan karena sedimentasi pasir yang tinggi di pintu masuk dermaga / muara sungai serang,
Selain itu panjang break water di sisi barat masih kurang 150 meter, dan panjang breakwater di sisi timur 170 meter, membuat jalur masuk keluar perahu nelayan menjadi tidak aman.
Dalam pernyataannya, DPRD Kabupaten Kulon Progo mendesak agar Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto segera dapat dioperasikan, karena bila operasional akan mempunyai efek yang luar biasa (multiplayer effect) bagi nelayan, pariwisata dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Tidak Berdampak
Masih jauhnya terwujudnya visi misi Sri Sultan itu membuat prihatin Erwin Aji Nugroho, S.S, pengamat masalah sosial.
Erwin mengatakan, perlu ditelusuri secara mendalam apakah belum terwujudnya visi misi itu tak hanya terkait dengan sumber daya manusia yang minim, tapi juga dengan berbagai program pembangunan sektor kelautan yang mangkrak dan tidak berhasil.
"Banyaknya sekolah kelautan di Jogja juga tidak berdampak signifikan dalam dalam memecahkan masalah ketersediaan sumber manusia yang berkualitas dalam hal perikanan. Khususnya perikanan tangkap."
Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pelabuhan menjadi kewenangan Propinsi maka semua asset milik pemerintah Daerah Kulon Progo telah diserahkan menjadi asset milik Pemerintah DIY, sehingga Pemerintah Kuon Progo hanya dapat menunggu instruksi dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
"Banyak alumni sekolah tersebut lebih memilih untuk bekerja di bidang administrasi seperti kantor bea cukai. Sebagian lainnya bahkan lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.," ujar Erwin.
Ditambah lagi dengan berbagai program seperti pasar ikan higienis, Tanjung Adikarto, pasar ikan di Kulonprogo, dan pelabuhan Gesing, meskipun telah menelan biaya yang tidak sedikit, saat ini justru terbengkalai dan tak termanfaatkan.
Kondisi yang memprihatinkan itu menimbulkan kesenjangan yang mencolok antara visi gubernur, yang telah menggembor-gemborkan kampanye maritim dengan realitas lapangan yang masih stagnan,
Perkara perlunya review bagi Pelabuhan Tanjung Adikarto juga pernah disampaikan oleh Calon Presiden, Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Kampung Ganjar di Dusun Jimatan, Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, DIY, 15 November 2023.
"Maka nanti coba kita review ya, kenapa mangkrak, bagaimana bisa menuntaskan dan disiapkan kalau itu sudah ada dan mengerjakan, ada nggak masyarakat yang sekitar atau orang lain yang berminat datang ke situ bisa mengoptimalkan yang ada di situ? Jadi kita tuntas," ujarnya.
Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam Pilpres juga menekankan bahwa keberadaan Tanjung Adikarto harus dibarengi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Jika tidak, dia khawatir Tanjung Adikarto akan terus mangkrak.
Berkaca dari berbagai permasalahan yang ada, juga yang menjadi sorotan Erwin, pemerintah daerah DI Yogyakarta sudah saatnya segera melakukan langkah-langkah nyata. Terutama evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah dijalankan, serta upaya yang lebih serius dalam memperbaiki kondisi sektor maritim DIY.
Jika tidak bergegas, visi misi Gubernur DIY hanya menjadi tumpukan naskah, dibarengi dengan kegagalan Pembangunan fisik yang sudah ada. Jiwa bahari yang diharapkan juga masih berupa buih di lautan yang dengan lemahnya menyentuh tepian Pantai. ***
