Untuk dapat melakukan ekspor langsung, sebelumnya Pemda DIY merencanakan pembangunan unit pengolahan ikan berstandar ekspor setelah Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo rampung.
Lambatnya Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sudah sering mengundang sorotan. Seperti dalam bahasan kegiatan Public Hearing Pansus DPRD DIY tentang Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelabuhan Perikanan Pantai di Balai Kalurahan Jangkaran Temon pada S28 Februari 2023.
Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto yang berlokasi di Karangwuni Kapanewon Wates, dan dibangun secara bertahap dari Tahun 2005 dengan anggaran yang cukup besar. Ironisnya, sampai saat ini kondisinya belum dapat dipergunakan sesuai rencana.
Akhid Nuryati, SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Akhid Nuryati dalam paparannya menyampaikan bahwa sesuai visi Gubernur DIY, laut menjadi halaman depan maka Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto menjadi salah satu pintu gerbang Samudera Hindia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pelabuhan itu didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5.000 nelayan setiap tahun, dengan produksi tangkapan sebesar 27.400 ton / tahun atau senilai 276 milyar tahun.
Pembangunan Perikanan Tanjung Adikarto telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 450 Milyar dari berbagai sumber anggaran, namun kondisi saat ini belum bisa dioperasionalkan karena sedimentasi pasir yang tinggi di pintu masuk dermaga / muara sungai serang,
Selain itu panjang break water di sisi barat masih kurang 150 meter, dan panjang breakwater di sisi timur 170 meter, membuat jalur masuk keluar perahu nelayan menjadi tidak aman.
Dalam pernyataannya, DPRD Kabupaten Kulon Progo mendesak agar Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto segera dapat dioperasikan, karena bila operasional akan mempunyai efek yang luar biasa (multiplayer effect) bagi nelayan, pariwisata dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
Tidak Berdampak
Masih jauhnya terwujudnya visi misi Sri Sultan itu membuat prihatin Erwin Aji Nugroho, S.S, pengamat masalah sosial.
