Mencari Apa
Lalu, kembali pada pertanyaan awal, apa yang hendak dicari oleh PSS Sleman dengan membentuk TGPF ini?
Adanya tim ini seolah peristiwa itu begitu luar biasa, sehingga ada tim gabungan yang sepertinya pertama kali dilakukan di Liga 1. Mengalahkan kasus lain yang melibatkan suporter di klub-klub lain seperti penghadangan dan pelemparan bus pemain lawan. Bahkan adanya suporter lawan yang tewas dan belum dituntaskan hingga kini meski sudah terjadi beberapa tahun lamanya.
Padahal, bagi Polda DIY itu bukan perkara sulit dibandingkan kasus lain yang sudah dipecahkan oleh mereka.
Selain rekaman cctv, ada banyak saksi yang bisa mengungkapkan pelaku pengeroyokan itu. Terutama petugas yang membiarkan suporter masuk ruang konferensi pers, yang sekali lagi harusnya steril. Tanpa kartu identitas (ID Card) media dan menutupi wajah jelas tidak bisa sembarangan masuk.
Maka tak mengherankan jika sehari setelah peristiwa itu, PSS menyatakan menyerahkan pengusutan pengeroyokan itu kepada polisi. Hal ini juga seiring dengan laporan pihak Madura United FC ke Polda DIY.
Pembentukan TGPF bisa menimbulkan anggapan bahwa kasus ini sangat berat, sehingga tak cukup diserahkan kepada polisi saja.
Terlepas apa hasil kerja dari TGPF, manajemen PT PSS semestinya mengakui dengan lapang dada bahwa selama empat tahun ini mereka belum berbenah soal kinerja Panpel. Ini yang utama. Bukan dengan membentuk TGPF, agar tampak keren dari segi nama.
Hasil yang dinanti bukanlah sekedar hasil penangkapan oknum suporter yang mengeroyok, tapi bagaimana LIB juga menegur dan membantu pembenahan kinerja Panpel PSS. Apakah ada yang salah dengan regulasi dan pelatihan menjelang kompetisi digulirkan? Ataukah sumber daya manusia di PSS yang harus di-upgrade?.
Peristiwa serupa, pengeroyokan oleh suporter, pernah terjadi pada 21 Juni 2019. Saat itu PSS Sleman menjamu Bhayangkara FC, yang kebetulan hasilnya imbang 1-1.
Korbannya justeru dari manajemen PT PSS, yakni Manajer Umum Akademi PSS Sleman, Johannes Sugianto.
