Kita tinggal menanti, apakah peraturan Mendagri itu masih dianggap sakti tidak oleh PSSI?. Jika iya, maka mereka bisa melaksanakan mekanisme organisasi, dengan mengganti Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri karena terbentur peraturan menteri (dengan asumsi ia berhasil menjadi jawara di Pilkada Sumut).
Menurut Statuta PSSI, jika Ketua Umum mengundurkan diri, Wakil Ketua Umum akan menjadi penggantinya sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum. Seperti ketika La Nyalla mengundurkan diri sebagai Ketua Umum, ia digantikan Hinca Panjaitan yang Waketum dalam Kongres Luar Biasa PSSI.
Saat ini Joko Driyono yang menjadi Waketum dinilai sebagai sosok yang paling tepat menggantikan Edy Rahmayadi jika memang benar mau meletakkan jabatannya di PSSI. Segudang pengalaman Joko Driyono tak diragukan lagi untuk itu.
Selain dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dalam kompetisi sebagai CEO PT Liga Indonesia (operator Indonesia Super League), pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur ini juga pernah menjadi Sekjen PSSI. Saat ini, Selain sebagai Waketum ia juga menjadi Wakil Presiden Federasi Sepakbola ASEAN (AFF), jabatan yang kedua kalinya bagi Indonesia setelah era Ketua Umum PSSI Kardono di tahun 1984.
Sebaliknya, jika nanti Edy Rahmayadi terpilih jadi Gubernur Sumut dan tetap ngotot merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, maka makin lunturlah respek masyarakat terhadap PSSI. "Bermartabat" yang diusung pengurus PSSI saat ini akhirnya tak lebih jargon belaka.
Bisa dibayangkan bagaimana rapat-rapat pengurus PSSI akan berlangsung di Medan atau kota-kota lain di Sumut. Itu karena kesibukan ketua umumya. Jika rapat di Jakarta, rakyat Sumut pun akan mempertanyakan kemana gubernurnya, kok lebih mementingkan PSSI daripada warganya.
Saat menjabat Pangkostrad pun rapat-rapat Exco PSSI atau jumpa pers lebih sering diadakan di Markas Komando Strategis Angkatan Darat (Makostrad) dan Markas Divisi I Kostrad, ketimbang di Grand Rubina Business Park, Kuningan, Jakarta Selatan yang jadi kantor sementar PSSI karena adanya renovasi di GUBK Senayan.
Kantor itu pun tak lagi ditempati, karena PSSI sudah pindah ke sebuah rumah mewah di Kemang Timur, Jakarta Selatan sejak akhir Januari 2018 lalu.
Lebih terhormat jika Edy Rahmayadi berani memutuskan sikapnya tentang jabatan di PSSI, tanpa menunggu berakhirnya Pilkada 2018 di Sumut.
Jika ia menang dan tetap rangkap jabatan, bisa diperkirakan cibiran yang akan datang. Apalagi jika kalah, lalu kembali ke PSSI.
Setidaknya, keberanian bersikap dan merelakan jabatan di PSSI itu langkah yang akan mendapat acungan jempol. Bersikap fair, seperti slogan yang selalu diusung di lapangan "My Game is Fair Play". ***
