Ketiga, Konsep pembangunan dari pemerintah yang berkesinambungan yang jelas, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Telah di jelaskan pada awal prinsip pembangunan yang diusung Orde Baru yakni mengutang untuk pembangungan, sekarang saatnya membangun Indonesia dari keringat peluh yang dihasilkan diri sendiri Indonesia walaupun harus bertahap sesuai dengan pendapatan yang diraih. Tentu hal ini akan efisien jika saja pembangunan ekonomi yang tepat sasaran tanpa adanya korupsi dari lembaga pemerintah terkait.
Keempat, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor, memberdayakan dan menajemen pajak dengan baik.
Kelima, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. Bila kita cermati dengan tingkat pendidikan tinggi rata-rata penduduknya akan memberikan penghasilan yang besar bagi penduduk akan memperkuat ekonomi nasional melalui pengurangan tenaga kerja luar negeri. Bila kesejateraan penduduk besar tentu akan memberikan pajak sangat besar sehingga negeri ini memperoleh pendapatan yang besar.
Dari solusi Ekonomi nasionalis populis tersebut akan berhasil bila ada sinergi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lemabaga-lembaga tersebut juga perlu menginvestigasi detail uang yang tergolong ‘haram’ sehingga bisa dipakai untuk menyelesaikan jebakan utang yang terjadi (misalnya dengan jalan meminta penghapusan utang ‘haram’ tersebut). Utang haram ini penulis contohkan seperti utang luar negeri yang diberikan ekslusif untuk pemerintah padahal utang tersebut melanggar hukum-hukum nasional. Tidak lupa hal terpenting yakni adanya kemauan rakyat untuk berubah dan bergerak bersama untuk menghasilkan negara Indonesia yang mandiri dan bertekad bangkit serta mengakhiri utang luar negeri dan juga kontrol masyrakat secara administratif dan penggunaan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Masalah yang dideskripsikan diatas merupakan akibat dari utang luar negeri yang bersifat internal, implikasi yang terjadi yang mungkin karena dampak utang luar negeri justru sangat membahayakan, menjadikan sebagai ketergantungan baru negara negara berkembang terhadap negara maju dan ketergantungan inilah awal mula ‘jebakan utang luar negeri’.
Utang pemerintah indonesia pada saat ini, khususnya utang luar negeri, sudah berperan sebagai faktor, yang mengganggu APBN. Bahkan faktor gangguan yang berasal dari utang luar negeri tersebut sudah menampakkan signal negatif sejak orde baru ketika terjadi transfer negatif. Utang pokok dan bunga yang dibayar kepada negara donor dan kreditor ketika itu sudah lebih besar dari utang yang diterima oleh pemerintah. Hubungan utang dengan ekonomi rakyat terlihat pada APBN sekarang ini, yang sulit dijelaskan sebagai bentuk anggaran suatu pemerintahan yang normal. APBN dengan beban utang yang berat, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri, merupakan simbol yang rumit dan kompleks dari instrumen kebijakan ekonomi negara ini. Dalam keadaan seperti ini, maka ekonomi masyarakat sangat terganggu. Utang luar negeri Indonesia sudah menjadi beban kronis dari APBN sehingga anggaran negara tersebut tidak memiliki ruang yang memadai untuk kepentingan lain yang lebih penting. Anggaran pengeluaran habis terkikis oleh pengeluaran untuk utang luar negeri. Dengan demikian, APBN Indonesia sudah menjadi instrumen yang sulit bergerak, kartu mati, dan bahkan mengganggu ekonomi nasional secara keseluruhan belum lagi ditambah dengan korupsi dari utang tersebut.
Utang luar negeri merupakan ‘Virus’ mematikan yang menyerang perekonomian negara berkembang dalam jangka yang sangat lama karena akumulasi dari utang luar negeri yang akan lebih besar setiap tahunnya jika terus meminjam. Utang luar negeri ini penulis menyebutkan seperti ‘mesin pembunuh negara berkembang’
Maka dari itu, deskripsi pemikiran diatas semoga dapat dijadikan bahan masukan dalam menanggulangi persoalan utang luar negeri di Indonesia. Indonesia membutuhkan suatu tim ekonomi yang solid dan mampu berperan menemukan solusi bagi kemajuan peerekonomian nasional yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan perekonomian rakyat menuju kesejahteraan.
Salam Kompasiana.
Manado, 2 Juli 2015.
Sumber:
