Hal inilah yang membuat BI ga objektif. Dengan Membuat BI menjadi independen, keputusan untuk mengatur uang beredar menjadi lebih objektif, sehingga kepastian terhadap peredaran uang bisa diwujudkan.
Langkah kedua untuk memulihkan kepastian kepada mata uang rupiah, pemerintah perlu menebali cadangan devisa nya. Sebelumnya, Presiden Suharto sudah menandatangani Letter of intent dengan IMF pada Bulan Januari 1998 agar IMF mau memberikan bantuan uang kepada Indonesia. Bantuan IMF ini sangat penting, karena negara lain juga mau memberi bantuan utang kalau IMF sudah terlebih dahulu memberi utang kepada Indonesia.
IMF sendiri sebenarnya hanya memberikan bantuan 10 Miliar dollar. Akan tetapi, total bantuan yang menunggu sinyal dari IMF terlebih dahulu itu ada 27 Miliar dollar dari total pinjaman 38 miliar dollar yang diterima Indonesia.
Namun, keburukan IMF adalah mereka memberi syarat-syarat yang terlalu mencampuri perekonomian Indonesia dan mereka juga menunda-nunda memberikan pinjaman sampai Indonesia benar-benar melakukan syarat-syarat yang ditetapkan oleh IMF. Padahal keadaan ekonomi Indonesia saat itu sangat genting.
Tapi presiden Habibie ingin adanya kepastian di Indonesia agar dapat meningkatkan kepercayaan dunia pada nilai Rupiah. Habibie kemudian segera memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh IMF, termasuk menutup bank-bank yang bermasalah. Total ada 38 Bank yang akhirnya ditutup oleh Habibie. Tapi hal ini malah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mereka menarik uang-uang mereka untuk mengamankan uang mereka dari runtuhnya perbankan.
Karena itu, langkah ketiga yang diterapkan Habibie adalah beliau meningkatkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia hingga ke angka 70% dan menjamin 100% uang masyarakat di perbankan. Sebelumnya, tidak ada kebijakan yang menjamin uang masyarakat di perbankan. Dengan adanya jaminan ini, ada kepastian dalam sistem finansial di Indonesia sehingga masyarakat menjadi kembali percaya dengan sistem finansial di Indonesia.
Tapi masalah masih belum selesai. Utang luar negeri dari swasta di Indonesia masih sangat besar dan kreditor dari luar negeri cukup panik dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Habibie merestrukturisasi utang swasta melalui skema yang bernama Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA.
INDRA ini memastikan dan menjamin perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri agar tidak terkena risiko nilai tukar. Misalnya INDRA menggunakan kurs pembayaran utang luar negeri di angka 6.500, maka pengusaha tidak perlu khawatir utangnya akan bertambah kalau kurs rupiah melemah. Pemerintah akan menomboki selisih kerugian kurs tersebut. Pengusaha hanya perlu membayar besaran utang pada kurs rupiah sebesar 6.500 per dollarnya.
Langkah ini memberikan kepastian kepada kreditur luar negeri, sehingga kepercayaan terhadap Rupiah semakin membaik.
Selain dibidang ekonomi, beliau juga ingin mewujudkan kepastian dibidang politik dan sosial. Langkah yang telah dilakukan beliau antara lain membebaskan tawanan politik pada era Orde Baru, membuat pemerintahan yang lebih demokratis dengan menjunjung kemerdekaan pers, menghapus sistem pribumi dan non pribumi, dan meresmikan pendirian Komnas perempuan untuk melindungi perempuan-perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, mengingat pada masa itu, pemerkosaan baru marak terjadi, terutama pada perempuan etnis Tionghoa.
Dan langkah taktis beliau yang bertujuan untuk memberi kepastian membuahkan hasil. Rupiah Turun dari 16.650 menjadi 6.500 dan selanjutnya stabil di angka 8000 rupiah per dollarnya. Pemikiran beliau yang berlandaskan prinsip pesawat ini patut kita kagumi sebagai ide cemerlang dari sang profesor yang telah menyelamatkan bangsa ini dari krisis ekonomi yang bisa saja semakin memburuk kalau tidak ditangani dengan tepat.
