Belakangan, bersamaan dengan situasi dan kondisi dinamika sosial politik  menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) khususnya Pemilihan Presiden pada 2024 mendatang -- suasana perpolitikan di negeri ini cenderung menghangat.
Persoalan atau isu yang cukup mencuat di antaranya berkait dengan bakal calon presiden yang sudah diusung serta mendapat dukungan dari beberapa pihak. Â Sementara untuk calon wakil presidennya pun mulai digadang-gadang siapa yang bakal menjadi pasangan masing-masing calon presiden.
Berkait hal tersebut, pertanyaan yang menarik dikemukakan yaitu siapa mendukung siapa, mengapa dan bagaimana hal tersebut dilakukan, disusul maksud-maksud tertentu yang seringkali menimbulkan multitafsir sehingga wacana terus berkembang menjadi isu publik yang saban hari disampaikan lewat media.
Seperti pernah disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut dukungan politiknya terhadap para bakal calon atau sebagai kandidat presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.
Di satu sisi pada beberapa pertemuan beliau mendukung Prabowo sebagai capres, di sisi lain juga jauh sebelumnya bersama Ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (21 April 2023) sepakat dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung partainya.
Mencermati persoalan ini, berbagai kalangan tak kalah serunya menyampaikan tanggapan, saling mengemukakan pendapat sekaligus ikut memarakkan wacana yang diliput dan disampaikan melalui media, di antaranya menyebutkan bahwa Jokowi  dinilai "berwajah dua" atau masih "abu-abu" dalam mendukung para kandidat presiden dalam Pemilu 2024 nanti.
Tak hanya itu, di level akar rumputpun termasuk di warung-warung pinggir jalan di seputaran penulis, wacana ini masih menjadi topik diskusi. Kognisi sosial terus berkembang seperti dalam diskusi kelompok kecil tersebut, pro-kontra menjadikan dinamika yang menarik mengingat setiap warga berkesempatan angkat bicara dalam suasana santai. Itulah dampak dari perilaku para elit politik dan ternyata bergulir hingga lapisan bawah, suasana demikian jarang ditemui pada zaman orde baru bahwa setiap Pemilu -- hasilnya sangat mudah ditebak. Â
Terhadap perkembangan wacana tersebut, sesungguhnya Jokowi telah merespons isu publik tersebut, dikatakam bahwa beliau tak masalah jika sikapnya ditafsirkan memberi restu (mendukung) untuk Prabowo dan Ganjar berlaga pada pemilihan mendatang (Kompas.com, 06 Juli 2023, headline).
Hal sama seperti pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya, istilah "cawe-cawe" presiden Jokowi terhadap pilpres 2024 juga mendapat sorotan dari berbagai pihak, bahkan ada beberapa kalangan menyebut netralitas sebagai presiden dipertanyakan, ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal ini presiden tak perlu melakukan intervensi dalam urusan pemilihan presiden tahun depan.
Itu semua tentunya tak ada yang salah, setiap pendapat layak dihargai/dihormati alias dibolehkan.
Dalam perspektif demokrasi di negeri ini, siapa saja, semua pihak, setiap orang/warga negara Indonesia dibolehkan atau punya hak untuk menyatakan pendapat maupun aspirasinya, bahkan dijamin dalam undang-undang.
Nah, sebagai warga negara sayapun punya pendapat, atau mungkin dapat pula dikatakan ikut meramaikan wacana yang belakangan banyak menghiasi teks-teks dalam media maupun dalam forum komunikasi warungan.
Menurut pendapat (subjektif) saya, apa yang disampaikan Jokowi tentunya perlu dipahami dan tidak lebih sebagai penerapan konsep-konsep kepemimpinan, memberikan dukungan, do'a maupun restu bagi siapa saja yang datang kepadanya. Selama apa yang hendak dilakukan masih dalam prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dukunganpun akan diberikan.
Persoalan atau isu paling krusial sesungguhnya terletak pada masing-masing cara pandang yang berbeda, terlebih jika dilandasi like and dislike yang pada gilirannya akan selalu memproduksi wacana melalui strategi dan taktik mengubah kata-kata disertai "bumbu penyedap" -- agar menarik perhatian khalayak dan seolah merasa yang paling benar.
Parahnya lagi bilamana dukungan lebih diartikan sama dengan memilih siapa yang didukung tersebut. Padahal, perkataan mendukung dalam persoalan ini tidak/bukan serta merta memilihnya.
Di sini perlu dibedakan bahwa mendukung bukanlah sama dengan memilih (menyoblos) dalam pilpres nanti. Dan persoalan memilih ini tak layak bila disampaikan karena menyangkut rahasia bagi setiap orang/pemilih.
Siapapun calon yang maju dalam Pilpres 2024 nanti, semuanya ada di tangan rakyat sebagai pemilih, hasil akhir pemungutan suara akan dihitung oleh lembaga berwenang yaitu KPU yang diumumkan secara terbuka.
Sejenak kembali pada persoalan dukung mendukung, juga soal "cawe-cawe" Jokowi dalam kaitan Pilpres 2024, memang sangat wajar bilamana mengundang multitafsir, dan semua orang bolah-boleh saja berinterpretasi sesuai sudut pandangannya.
Namun pada bagian lain, seperti lazimnya dalam perspektif kepemimpinan, salah satu tugas dan fungsi dalam memimpin adalah melakukan regenerasi, menyiapkan calon-calon yang bakalan meneruskan rencana kerja atau program yang telah dirancang supaya berkelanjutan di kemudian hari.
Dalam pemahaman luas, regenerasi dapat pula mengandung pengartian bahwa  betapa perlunya seorang pemimpin  (leader) menyiapkan beberapa sosok sebagai calon yang akan menggantikannya.
Hal demikian menjadi layak karena siapapun yang bakal meneruskan kepemimpinan diharapkan memiliki visi yang sama demi pengembangan termasuk melanjutkan program-program jangka menengah serta meletakkan dasar bagi jangka panjang untuk kepentingan dan kemajuan bangsanya.
Demikianlah artikel opini singkat ini sekadar ikut nimbrung meramaikan wacana yang tak lain hanyalah sebagai salah satu upaya meredam kontroversi soal dukung mendukung capres 2024.
Setidaknya, diharapkan pula tulisan ini ikut berkontribusi meminimalisir kemungkinan terjadinya "bola liar" yang berpotensi merembet menjadi isu-isu yang tidak menunjang suasana kondusif menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
Salam damai menyongsong Pemilu 2024.
JM (8-7-2023).
