Secara ekonomi Vanuatu yang memiliki mata uang Vanuatu vatu (VUV) itu memiliki GDP (PPP) 2017 total $723 juta dan per kapita $2.631. GDP secara nominal tahun 2017 mencapai AS$ 773 juta dan per kapita AS$ 2.814. Tahun 2015 PBB menetapkan Vanuatu sebagai negara paling rawan mengalami bencana alam di dunia.
Bagaimana hubungan diplomatik Vanuatu dengan negara lain? Vanuatu mempunyai hubugan diplomatik dengan 65 negara di dunia. Saat ini hanya ada empat negara yang mempunyai kedutaan di Port Villa, ibu kota Vanuatu yakni Australia, Tiongkok, Selandia Baru, dan Perancis serta satu kantor perwakilan Uni Eropa.Â
Lalu ada 35 perwakilan non-residen yang pada umumnya negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Vanuatu melakukan perangkapan dari Canberra, Australia (23 negara termasuk Indonesia), 4 negara melakukan perangkapan dari Port Moresby, PNG, termasuk AS, dan 3 negara merangkap dari Suva, Fiji seperti Jepang, serta 5 negara lain merangkap dari negara lain.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu ini tidak terlepas dari kunjungan pribadi Perdana Menteri Vanuatu Carlot Korman tahun 1982 yang sangat kagum dengan kemajuan Indonesia. Kemudian tahun 1985 secara resmi hubungan diplomatik kedua negara dibuka. Namun keadaan negara Vanuatu itu sangat dinamis dan pergantian pemerintahan merupakan hal yang biasa di Vanuatu. Tahun 1996 misalnya tentara Vanuatu (The Vanuatu Mobile Force), menculik presiden Vanuatu karena pemerintah tidak membayar gaji mereka.
Hubungan Indonesia dan Vanuatu juga sangat dinamis, tergantung siapa yang memerintah. Pada acara peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2015 misalnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menlu Vanuatu, Maltek Salto Kilman yang antara lain menyepakati pembukaan Kedutaan Vanuatu di Jakarta. Namun beberapa hari kemudian PM Vanuatu menyatakan tidak benar ada niat Vanuatu untuk membuka kantor kedutaan di Jakarta.
Itulah sekelumit tentang Vanuatu di kawasan Pasifik yang membuat berita tentang Indonesia karena membawa aktivis kemerdekaan Papua Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu KT HAM PBB tgl 25 Januari 2019 lalu.
