Baru-baru ini ada berita yang menarik perhatian Indonesia tentang Vanuatu. Katanya Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) Michelle Bachelet Jeria, telah menerima delegasi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di markas besar PBB Jenewa, tanggal 25 Januari 2019. Namun dalam pertemuan itu muncul aktivis kemerdekaan Papua, Benny Wenda yang membuat sewot Pemerintah Indonesia.
Siapa Benny Wenda? Dia lahir di Lembah Baliem, 17 Agustus 1974 (44), merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, dan pernah diputuskan pengadilan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun karena aktivitas separatisnya.Â
Namun dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada tanggal 27 Oktober 2002, dan diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian ke Vanuatu karena dianggap punya hubungan keluarga dengan tokoh Vanuatu lalu dengan dibantu oleh sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Eropa melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Di mana itu Vanuatu?
Vanuatu itu berada di Kawasan Pasifik dan berpenduduk 272.459 orang. Merdeka tanggal 30 Juli 1980 dari Inggris dan Perancis. Vanuatu merupakan negara kepulauan yang berbentuk huruf Y dan terdiri dari 82 pulau yang relatif kecil dan hanya 65 pulau yang didiami penduduk. Kalau naik pesawat diperlukan 3 jam 15 menit dari Auckland, Selandia Baru ke Port Vila, Vanuatu. Demikian juga dari Sydney, Australia ke Port Vila diperlukan 3 jam 15 menit penerbangan.
Ada 14 pulau yang relatif besar (dengan luas lebih dari 100 km2) yakni: Espiritu Santo, Malakula, Efate, Erromango, Ambrym, Tanna, Pentecost, Epi, Ambae atau Aoba, Gaua, Vanua Lava, Maewo, Malo dan Aneityum atau Anatom. Luas wilayah Vanuatu seluruhnya hanya sekitar 12.189 km2.
Kota terbesar yang merupakan ibu kota Vanuatu adalah Port Vila (berpenduduk 51.437 jiwa), di pulau Efate. Dalam kunjungan Dubes Wiryono Sastrohandoyo sebagai dubes RI pertama yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Vanuatu tahun 1997, saat itu di kota Port Vila belum ada lampu lalu lintas dan hanya ada satu hotel dengan fasilitas yang seadanya namun dengan harga yang mahal. Saat itu belum ada bengkel mobil sehingga kalau ada mobil mogok biasanya akan dibiarkan di pinggir jalan menjadi besi tua.
Ada tiga bahasa resmi di Vanuatu yakni: Bislama (pidgeon Inggris), Perancis dan Inggris. Menurut UNESCO, orang berusia 15--24 tahun hanya 74% yang mengenyam pendidikan.Â
Pemerintahan di Vanuatu menganut sistem demokrasi parlementer yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Charlot Salwai (sejak 11 Februari 2016), dan Presiden Tallis Obed Moses (mantan pendeta kelahiran 24 Oktober 1954 dan menjabat Presiden sejak 6 Juli 2017). Menurut konstitusi Vanuatu, presiden yang dijabat selama lima tahun merupakan simbol pemersatu rakyat Vanuatu dan jabatan keupacaraan (ceremonial).
Perdana Menteri Vanuatu dipilih oleh parlemen Vanuatu yang terdiri dari 52 anggota (suara mayoritas dari tiga perempat quorum). Kemudian PM memilih dewan menteri yang jumlahnya tidak boleh melebihi seperempat jumlah anggota Parlemen yang unikameral dan dipilih setiap empat tahun sekali. Charlot Salwai Tabimasmas(kelahiran Vanuatu, 24 April 1963) merupakan politisi dan mantan akuntan.
