Catatan Akhir Tahun 2018

Di tahun 2018 ini Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dan masing-masing pimpinannya dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun secara umum sistem ini jauh lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya, namun bukan tanpa cacat. 

Omongan cerdas dan penampilan menawan para calon kepala daerah selama kampanye sering bertentangan setelah menjadi penguasa. Akibatnya sejak era reformasi hingga Oktober 2018 terdapat 434 kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Bagaimana kita melihatnya? Apakah korupsi makin marak di era reformasi dibandingkan di era sebelumnya? Jawabannya pasti tidak! Banyaknya kasus korupsi di era reformasi ini menunjukkan hukum sudah diterapkan dan penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah bekerja optimal.

Walau para koruptor itu sudah begitu cerdik melakukan kegiatannya, bahkan menggunakan kode atau sandi yang tidak mudah dimengerti, namun dengan kecanggihan aparat KPK maka tindakan korupsi itu bisa diendus dan diproses menurut hukum yang berlaku.

Tentu saja para pejuang kemerdekaan zaman dulu tidak pernah membayangkan bahwa para kepala daerah itu akan tega mencuri atau menyalahgunakan uang rakyat yang kemerdekaannya diperjuangkan dengan darah dan nyawa.  

Apapun pilihan kita, apapun latar belakang kita, apapun agama kita, apapun partai kita, kita tidak boleh lupa perjuangan kemerdekaan itu. Kita juga harus berani mengakui keberhasilan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak dia dilantik menjadi presiden tahun 2014, bahkan saat gubernur DKI dan wali kota Solo pun dia sudah menunjukkan kepemimpinan yang berbeda yakni sederhana, jujur dan berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. 

Kebijakan yang paling menyentuh adalah keberaniannya menyamakan harga bahan bakar di Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Tentunya kritikan dari pihak yang tidak setuju dengan Jokowi juga mungkin ada yang baik untuk diperhatikan demi Indonesia yang makin baik.