Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan penuruan ekspor Indonesia dalam bulan November 2018. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi persnya di Gedung BPS, Jakarta mengatakan bahwa ekspor produk Indonesia turun 3,28% di bulan November 2018 dibandingkan dengan ekspor produk Indonesia pada bulan November 2017 sebesar US$ 14,83 miliar atau sekitar Rp 222,45 triliun.
Tentu saja ini memengaruhi pembangunan kita karena secara umum seluruh negara di dunia saat ini mendapatkan penerimaan negara dari kegiatan ekonomi seperti ekspor produknya, investasi asing dan melalui kadatangan turis asing yang diyakini dapat memajukan perekonomian negara, dan tentunya itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat walaupun yang paling bertanggungjawab tentunya pemerintah.
Di bidang pariwisata misalnya bencana alam seperti gempa di Lombok dan Palu tahun 2018 ini telah menurunkan minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia.
Namun Indonesia harus lebih giat lagi. Sebenarnya hingga tahun 2018 ini banyak negara di dunia yang melihat Indonesia secara objektif dan mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa. Tidak perlu membandingkannya dengan keadaan di awal kemerdekaan ketika orang di Jakarta masih belum mampu pakai sandal ke Hotel Indonesia, satu-satunya hotel yang ada, sehingga ada tulisan "Harus memakai alas kaki" sebagaimana pernah dituturkan oleh mantan anggota Komisi Tiga Negara dari Australia Richard Kirby yang berpihak untuk Indonesia.
Membandingkan Indonesia di awal reformasi dengan sekarang saja banyak kemajuan, termasuk di bidang pemberantasan korupsi. Bahwa ada anggapan korupsi di tahun 2018 ini sudah berada pada stadium empat, dapat dijelaskan seperti ini. Penangkapan kepala daerah karena meminta uang dari calon kepala dinas atau pejabat di daerahnya, di zaman sebelum reformasi bukan dianggap korupsi dan sering terjadi.
Jika perusahaan memberikan uang tanda terima kasih setelah proyeknya selesai, sebelum zaman reformasi juga dianggap sebagai hal biasa dan pelakunya tidak perlu masuk penjara.
Walaupun banyak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal itu harus dilihat sebagai keberhasilan KPK melaksanakan tugasnya dengan baik dan masih adanya keinginan orang untuk memperkaya diri atau orang lain dengan cara yang tidak sesuai aturan. Setidaknya aturannya sekarang ini sudah jelas dan tegas. Â
Namun Indonesia tidak boleh terlena. Kemajuan harus kita akui bersama. Perbedaan politik tidak boleh menghambat pembangunan apalagi merusak kemajuan itu. Indonesia akan dianggap tidak mampu memanfaatkan keadaan baik jika tidak dapat menikmati pembangunan saat ini. Keberadaan sosok Presiden Jokowi yang sunguh-sungguh bersih dan sederhana dan selalu bekerja keras harus dianggap sebagai kesempatan luar biasa untuk membangun negeri ini. Tapi Jokowi tidak akan selamanya memerintah. Seandainya dalam pemilu 2019 dia terpilih kembali, maka tahun 2024 Indonesia harus mencari penggantinya. Tentu kita berharap penggantinya bisa lebih baik dan tetap meneruskan sikap sederhana dan anti korupsinya serta dukungan keluarga yang menjadi teladan bagi masyarakat.
Namun seluruh rakyat yang 266 juta orang tidak boleh berdiam diri. Menurunnya ekspor Indonesia pada bulan November 2018 walaupun bisa dijelaskan antara lain karena keadaan ekonomi di negara lain sedang lesu dan akibat penurunan harga minyak mentah di pasar dunia yang pada Oktober 2018 tercatat US$ 77,56 per barel dan pada November 2018, menjadi US$ 62,98 miliar telah mengakibatkan menurunnya nilai ekspor Indonesia, namun Indonesia harus tetap mencari upaya lain untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Di sektor pertanian, misalnya, permintaan dunia akan produk pertanian Indonesia seeprti nenas dan pisang sangat besar dan Indonesia belum mampu memenuhinya.
Mengapa? Karena lahan untuk pertanian sangat terbatas. Ada pengusaha yang memiliki lahan namun dibiarkan saja. Ketika pengusaha lain ingin menyewanya untuk menghasilkan peroduk pertanian yang diminati dunia, harganya langsung dibuat tidak masuk akal sehingga lahannya lebih baik dibiarkan terlantar.
Seandainya para pengusaha Indonesia yang memiliki lahan luas mau bekerjsama untuk menghasilkan produk yang bisa diekspor, betapa majunya negeri kita. Di Jepang pajak tanah yang tidak dikelola dibuat dengan harga tinggi sehingga di kotapun lahan tidak ada yang kosong.
Dengan manufaktur karena adanya penurunan ekspor barang perhiasan, minyak kelapa sawit, dan logam dasar mulia.
Namun secara umum sepanjang tahun 2018 ini yakni sejak Januari 2018 sampai November 2018 nilai ekspor Indonesia meningkat. Tahun 2018 ini ekspor Indonesia sudah mencapai US$ 165,81 miliar atau sekitar Rp 2.487,15 triliun atau meningkat 7,69% dibanding periode yang sama tahun 2017.
Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-November 2018 naik 4,50 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 25,56 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 7,58 persen.
Hubungan baik dengan negara lain juga harus tetap dijaga. Ekspor nonmigas Indonesia pada November 2018 misalnya yang terbesar itu ke Tiongkok yaitu US$2,01 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,46 miliar dan Jepang US$1,36 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 35,87 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,37 miliar.
Dengan demikian ungkapan permusuhan dengan negara lain sesungguhnya tidak tepat di era teknologi informasi ini. Justeru sebaliknya, bagaimana kita meningkatkan hubungan kita agar nilai ekspor kita meningkat dan kalau harus melakukan impor bagaimana caranya agar biaya dan harganya tidak terlalu tinggi sehingga lebih menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Para kepala daerah sebaiknya lebih giat untuk melakukan yang terbaik, bukan berlomba untuk melakukan korupsi. Lebih baik ikut pola hidup sederhana Jokowi sehingga tidak perlu korupsi. Ekspor Indonesia pada Januari-November 2018 yang terbesar berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$28,00 miliar (16,89 persen), diikuti Jawa Timur US$17,66 miliar (10,65 persen) dan Kalimantan Timur US$16,96 miliar (10,23 persen). Sebaiknya Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan kepada para gubernur ketiga wilayah ini untuk memicu yang lain.
Di bidang impor, ternyata Indonesia sangat membutuhkan produk dari negara lain. Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Januari-November 2018 Tiongkok dengan nilai US$40,85 miliar (28,07 persen), Jepang US$16,61 miliar (11,41 persen), dan Thailand US$10,09 miliar (6,94 persen).
Seluruh masyarakat Indonesia tidak boleh terlena, baik karena euforia maupun persaingan menjelang pemilu 2019 maupun karena sudah mulai menikmati hidup di alam kemerdekaan ini. Kita harus tetap belajar dan bekerja keras agar tidak tertinggal dari Malaysia, Vietnam, Singapura, Tiongkok, Jepang, dll.
