Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia tanggal 15 November 2018 mengumumkan bahwa utang pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2018 naik menjadi Rp 4.478,57 triliun.Â
Sebelumnya pada bulan September 2018 utang pemerintah di sebesar Rp 4.416,37 triliun sehingga utang Indonesia naik Rp 62,2 triliun atau tumbuh 1,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Oktober 2017), utang pemerintah naik Rp 584,97 triliun yang saat itu sebesar Rp 3.893,60 triliun.
Pertanyaannya sekarang dengan utang sebesar itu masih amankah bagi Indonesia? Kalau melihat negara-negara maju utang mereka jauh lebh tinggi.Â
Tiga bulan pertama tahun 2018 utang Italia misalnya mencapai ASD 2.302, Perancis ASD 2.255, Jerman ASD2.071, Inggris ASD2.016, Spanyol ASD 1.160, Belgia ASD 468, Belanda ASD 412, Yunani ASD323, Austria ASD 289, Portugal ASD 246, Polandia 244, Irlandia ASD 210. Sementara utang Indonesia Rp 4.478,57 triliun atau sekitar ASD 298 miliar; masih jauh di bawah Italia, Perancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya.
Namun demikian ada saran untuk Pemerintah agar masyarakat tahu untuk apa utang itu digunakan. Di negara maju biasanya proyek yang diresmikan ada prasasti yang memuat kapan proyek itu dimulai, kapan selesai, dan berapa total anggarannya, dan siapa arsiteknya.Â
Jika proyek yang dibiayai negara seperti stadion utama Bung Karno, masjid Itiqlal, tugu Monas, jalal tol, bandara, gedung sekolah, rumah sakit, dan lain-lain dibuatkan prasastinya yang memuat infromasi tentang jumlah anggaran dan informasi penting lainnya, masyarakat akan tahu ke mana utang itu digunakan.
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
Tahun,Jumlah, persentase terhadap PDB
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
2016: Rp 3.196,61 triliun  (25 %).
2017: Rp 3.938,7 triliun (28,16%).
2018: Rp 4.034,80 triliun (29,24%) (Februari)
2018: Rp 4.478,57 triliun (29,41%) (Oktober)
Dengan kenaikan utang Indonesia ini di bulan Oktober 2018, berarti untuk tahun 2018 setiap orang dari 260 juta penduduk Indonesia akan berutang sekitar Rp 17 juta. Apakah itu wajar? Kita bisa menbandingkan utang warga negara maju seperti AS. Mungkin kita berpikir karena negranya sudah maju, utang penduduknya tentunya lebih kecil.Â
Namun kenyataan menunjukkan utang negara-negara maju juga besar. Utang AS tanggal 3 Agustus 2016 misalnya mencapai ASD19.411 triliun atau sekitar Rp 200.000 triliun atau sekitar tujuh kali jumlah hutang Indonesia atau setiap warga AS berhutang ASD 60 ribu atau sekitar Rp 900 juta. Jadi utang penduduk Indonesia per kapita (Rp 17 juta) tahun 2018 jauh lebih kecil dibandingkan dengan utang penduduk AS yang Rp 900 juta pada tahun 2016. Utang penduduk AS tahun 2016 sebesar 57 kali utang Indonesia saat ini.
Kalau kita bandingkan dengan negara tetang yang sudah maju, Singapura misalnya. Mungkin kita dengan mudah mengatakan bahwa utang setiap penduduk Singapura jauh lebih kecil dari utang orang Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa utang Singapura dengan 5.5 juta penduduknya per tanggal 3 Agustus 2016 sekitar S$ 395.357.179.082 sehingga hutang rakyatnya S$71.884 atau Rp 710 juta atau sekitar 41 kali hutang orang Indonesia dan Malaysia dengan 31 juta penduduknya mempunyai hutang RM. 614.747.505.716 atau setiap orang Malaysia berhutang RM 19.830 atau Rp. 64,35 juta atau sekitar 4 kali hutang orang Indonesia, dan Thailand dengan 69 juta penduduknya 4.813.604.402.180 baht atau setiap orang Tahailnad berhutang 69.762,38 baht atau sekitar Rp. 262,58 juta atau 15 Â kali hutang orang Indonesia.
Sebenarnya Pemerintah Indonesia dapat saja menambah hutang untuk membangun seperti dilakukan oleh banyak negara maju, namun dengan kenyataan yang relatif baik di mana Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 16 dunia dengan sekitar 260 juta penduduknya namun hutangnya hanya sekitar 29% dari GDPnya, maka Pemerintah sebaiknya fokus pada upaya peningkatan ekspor, mendatangkan investor dan turis asing dengan memanfaatkan dana yang ada tanpa menambah hutang lagi karena pembayaran bunga hutang Indonesia juga akan semakin besar.