Impor Beras, Enggar dan Buwas Tidak Salah

Impor Beras menjadi topik hangat di bulan September 2018 ini. Media menggambarkan perbedaan yang sangat tajam antara pendapat Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso (Buwas) yang mengatakan tidak perlu impor beras karena stok masih banyak. Sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Enggar) mengatakan perlu melakukan impor beras 2 juta ton untuk menjamin agar masyarakat tidak kesulitan bahan pangan utama itu.

Apa sesungguhnya yang terjadi?

Sebenarnya tidak ada masalah karena dua-duanya benar, dan dua-duanya merupakan bagian dari pemerintah. Bulog adalah perusahaan umum milik negara, Kemendag juga bagian dari pemerintah.

Kini nasi atau beras sudah merupakan makanan pokok atau utama bagi 263 juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu Menperdag merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya makanan pokok itu di seluruh pasar di Indonesia.

Untuk menghidupi seluruh penduduk Indonesia itu diperkirakan 37.700.000 ton beras per tahun atau 3,1 juta ton per bulan. Badan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization (FAO)) menyarankan agar Pemerintah Indonesia selalu menyediakan 1,1 juta ton hingga 1,8 juta ton beras per bulannya.

Di bulan September 2018 ini Menperdag mengatakan agar Bulog melakukan impor 1 juta ton beras demi persediaan hingga tahun ini. Ka Bulog mengatakan saat ini gudangnya masih penuh jadi tidak perlu melakukan impor.

Menperdag Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa keputusan impor itu sesungguhnya merupakan keputusan Pemerintah dan tanggal 15 Januari 2018, sudah diputuskan untuk melakukan impor beras 500 ribu ton pada rakor di kantor Menteri Koordiantor Perekonomian. Kemudian, ia menulis surat kepada Bulog untuk melaksanakan keputusan rakor dengan mengimpor beras, dan Bulog melakukan tender terbuka dan akhirnya kebutuhan atau persediaan sudah terpenuhi.

Kemudian, di bulan September 2018 ini ternyata masih ada tren penurunan produksi beras. Pemerintah, kemudian pada 19 Maret 2018 kembali melakukan rakor dengan keputusan impor 500 ribu ton dengan mekanisme yang sama, termasuk dengan tender terbuka.

Setelah itu, pemerintah pada April 2018 membuat analisis di kantor Menko Perekonomian dan membuat keputusan tambahan impor beras 1 juta ton lagi. Tujuannya tentunya untukmenjaga jangan sampai kesulitan karena nanti akan terjadi kelangkaan berdasarkan kecenderungan tersebut.

Namun Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso ngotot tidak mau mengimpor beras karena ia beranggapan saat ini gudang masih penuh dan akan ditaruh di mana nantinya beras itu. Buwas mengatakan bahwa tidak perlu mengimpor beras karena stok beras Indonesia saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun depan.

Data yang dimilikinya, saat ini stok beras masih 2,4 juta ton. Kengototan juga dilakukan karena, kontrak impor beras sebesar 1,8 juta ton yang dibuat tahun lalu belum sepenuhnya masuk. Sementara itu, 400 ribu ton sisanya baru akan masuk ke Indonesia sampai Oktober 2018 mendatang.

Siapa yang Benar?

Persoalannya sebenarnya bagaimana caranya menjamin ketersediaan 37.700.000 ton beras per tahun itu. Bulog lebih melihat kebutuhan dan kenyataan saat ini sementara Kemendag lebih melihat ketersediaan pada akhirnya.

Jadi intinya Menperdag, Menko Ekuin, Menteri Pertanian, dan Ka Bulog perlu duduk bersama untuk membahas ketersediaan beras dan tentang impor beras. Sebaiknya jangan disampaikan ke media dulu sebelum satu suara, karena bisa menimbulkan pandangan seolah-olah tidak solid. Kalau sudah satu suara barulah disampaikan ke media.

Sekali lagi Menperdag mengatakan perlu impor karena menjaga kepentingan masyarakat dan Ka Bulog juga mengatakan tidak perlu impor karena masih banyak tersedia di gudang, juga demi kepentingan masyarakat.

Tapi perlu dilakukan pada saat yang tepat agar sungguh-sungguh masyarakat dijamin ketersediaan kebutuhannya, dan masyarakat juga tidak harus dirugikan karena harus membayar sewa gudang jika saatnya tidak tepat untuk menyediakan persediaan itu.