Hutang antara Sri Mulyani dan Zulkifli

Masalah hutang Indonesia ternyata berlanjut terus. Pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa hutang negara sudah terlalu besar sehingga akan membebani masyarakat dan negara ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa hutang negeri Indonesia masih dalam keadaan wajar dan hutang itu memang diperlukan untuk mendukung pemabngunan.

Agar masyarakat tidak dibingungkan dengan perbedaan ini perlu kita melihat secara jernih tentang hutang Indonesia yang sesungguhnya.

Pertama harus diakui bahwa hutang pemerintah itu merupakan akumulasi dari hutang yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia sudah "dipaksa" penjajah Belanda untuk berhutang karena hutang pemerintah Hindia Belanda harus menjadi tanggungan negara yang baru merdeka.

Belanda mengancam tidak akan mangakui kemerdekaan Indonesia atau tidak mangakui Papua sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika Pemerintah Indonesia tidak mengakui hutang pemerintah Hindia Belanda itu. Tentu ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah yang baru merdeka. Namun saat itu tidak ada pilihan lain kecuali menerima kenyataan itu sehingga sejak awal berdirinya Indonesia, pemerintah sudah mempunyai hutang.

Kemudian negara Indonesia yang baru merdeka itu tidak langsung mampu mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sehingga diperlukan dana untuk membangun Indonesia. Indonesia beruntung karena banyak negara yang mau membantu dengan memberikan pinjaman atau hutang kepada Indonesia. 

Saat ini banyak negara di dunia yang ingin melakukan pinjaman atau berhutang tapi tidak banyak yang bersedia memberikannya karena tidak yakin bahwa negara itu bisa mengembalikannya.

Guna menjalankan suatu negara dan pemerintahan, bukan hanya Indonesia yang meminjam atau berhutang. Negara maju dan besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Singapura, Thailand, Tiongkok, Malaysia, dll. pun melakukan peminjaman atau berhutang. 

Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memonitor dengan cermat keadaan hutang negara-negara di dunia. Untuk mengetahui apakah hutang Indonesia itu wajar atau sudah membahayakan mari kita lihat keadaan hutang negara-negara di dunia ini.

Hutang AS

Banyak orang Indonesia terhenyak ketika mengetahui negara maju AS pun ternyata mempunyai hutang luar negeri, bahkan merupakan negara dengan hutang terbesar di dunia.

Misalnya tanggal 3 Agustus 2016 hutang AS mencapai ASD19 411 triliun atau sekitar Rp. 200.000 triliun atau sekitar lima puluh kali jumlah hutang Indonesia (4.000 trilliun rupiah) atau setiap warga AS berhutang ASD 60 ribu (hutang per kapita) atau sekitar Rp 800 juta.

Hutang Singapura

Hutang Singapura dengan 5,5 juta penduduknya per tanggal 3 Agustus 2016 sekitar S$ 395.357.179.082 sehingga hutang rakyatnya S$71.884 atau Rp. 710 juta atau sekitar 60 kali hutang orang Indonesia.

Selama ini orang Indonesia hanya tercengang dengan kemajuan Singapura. tapi itu sebenarnya dibangun dengan hutang. Asal tidak dikorupsi seperti dalam kasus KTP elektronik sebenarnya tidak masalah kalaupun berhutang.

Hutang Malaysia

Malaysia dengan 31 juta penduduknya mempunyai hutang RM. 614.747.505.716 atau setiap orang Malaysia berhutang RM 19.830 atau Rp. 64,35 juta atau sekitar 5 kali hutang orang Indonesia.

Hutang Thailand

Thailand dengan 69 juta penduduknya 4.813.604.402.180 baht atau setiap orang Thailand berhutang 69.762,38 baht atau sekitar Rp. 262,58 juta atau 20 kali hutang orang Indonesia.

Hutang Indonesia

Seandainya Pemerintah Indonesia menambah hutang untuk membangun Indonesia, hal itu bisa saja dilakukan seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju.

Namun dengan kenyataan yang relatif baik di mana Indonesia sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 15 dengan sekitar 250 juta penduduknya namun hutangnya hanya sekitar 25 persen dari GDPnya, maka Pemerintah sebaiknya tetap memanfaatkan dana yang ada saja tanpa menambah hutang karena pembayaran bunga hutang Indonesia saja sudah cukup besar.

Menurut Bank Indonesia hutang luar negeri jangka pendek menurun, sementara utang luar negeri jangka panjang meningkat. Bank Indonesia memandang perkembangan hutang luar negeri pada triwulan I 2017 tetap sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Hutang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi.

Pelajaran yang bisa dipetik dari perkembangan hutang pemerintah ini, walaupun masih relatif kecil, tapi sebaiknya Indonesia berupaya mengurangi atau kalau bisa menghilangkan hutang pemerintah.

Apalagi hasilnya bisa terlihat nyata seperti dalam Asian Games 2018 di mana Indonesia sudah mendapatkan medali emas 22 semantara salama ini Indonesia tidak pernah mendapatkan medali sebanyak itu walaupun dengan anggaran atau pengeluaran yang kurang lebih sama.

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya (data Kemenkeu tanggal 21 April 2016) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

Tahun: Jumlah Hutang (persentase terhadap PDB)

1. 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2. 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
3. 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
4. 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
5. 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
6. 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
7. 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
8. 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
9. 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
10. 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
11. 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
12. 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
13. 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
14. 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
15. 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
16. 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
17. 2016: Rp 3.196,61 triliun (25 %).
18. 2017: Rp 3.938,7 triliun (29%)

(Diolah dari berbagai sumber)

Sementara hutang orang Indonesia hanya sekitar Rp 12,7 juta per orang di tahun 2016. Dengan kata lain hutang orang Amerika enampuluh kali hutang orang Indonesia.

Berikut daftar hutang luar negeri negara-negara di dunia. Indonesia berada di urutan ke-31 negara dengan hutang besar. AS di urutan pertama.

Rank Country/Region External debt

US dollars DatePer capita

US dollars percent of GDP

1. United States18,624,000,000,00030 June 2017[1]57,30098
2. United Kingdom7,852,460,000,00030 June 2017[2]119,000283
3. France5,369,125,000,00030 June 2017[3]82,600213
4. Germany5,141,400,000,00030 June 2017[4]62,600148
5. Netherlands4,306,190,000,00030 June 2017[5]234,000533
6. Luxembourg4,013,746,000,00030 June 2017[6]6,733,0006,731
7. Japan3,516,200,000,00030 June 2017[7]27,60074
8. Italy2,324,420,000,00030 June 2017[8]39,200126
9. Ireland2,236,430,000,00030 June 2017[9]471,000780
10. Spain2,116,000,000,00030 June 2017[10]44,100167
11. Canada1,775,920,000,00030 June 2017[11]48,500116
12. Switzerland1,738,370,000,00030 June 2017[12]205,000265
13. China1,562,800,000,00030 June 2017[13]1,10013
14. Hong Kong1,498,880,000,00030 June 2017[14]203,000414
15. Australia1,487,720,000,00030 June 2017[15]60,800126
16. Singapore1,320,567,000,00030 June 2017[16]231,000453
17. Belgium1,278,465,000,00030 June 2017[17]112,000265
18. Sweden938,692,000,00030 June 2017[18]94,500177
19. Austria638,340,000,00030 June 2017[19]73,100167
20. Norway623,223,000,00030 June 2017[20]117,000169
21. Brazil556,418,000,00030 September 2017[21]3,20030
22. Russia537,458,000,00030 September 2017 [22]3,70040
23. Denmark491,617,000,00030 June 2017[23]85,700163
24. Finland483,369,000,00030 June 2017[24]87,500196
25. India471,852,000,00031 March 2017[25]34020
26. Greece471,763,000,00030 June 2017[26]42,300245
27. Portugal447,022,000,00030 June 2017[27]43,300216
28. Turkey432,352,000,00030 June 2017[28]5,30052
29. Mexico431,344,000,00031 March 2017[29]3,20038
30. South Korea407,341,000,00030 June 2017[30]7,50027
31. Poland363,658,000,00030 June 2017[31]9,50070
32.  Indonesia335,289,000,00030 June 2017[32]1,30034

Dengan demikian tidak masalah hutang Indonesia meningkat asal benar-benar digunakan untuk rakyat dan tidak dikorupsi. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulayani degan pengawasan DPR hingga saat ini masih dalam kondisi yang wajar dalam pengelolaan hutang negara. Bahkan secara per kapitapun hutang Indonesia masih lebih kecil dari hutang Singapura, AS, Jepang, dll.