Mohon tunggu...
Jimmy Haryanto
Jimmy Haryanto Mohon Tunggu... Administrasi - Ingin menjadi Pembelajaryang baik

Pecinta Kompasiana. Berupaya menjadi pembelajar yang baik, karena sering sedih mengingat orang tua dulu dibohongi dan ditindas bangsa lain, bukan setahun, bukan sepuluh tahun...ah entah berapa lama...sungguh lama dan menyakitkan….namun sering merasa malu karena belum bisa berbuat yang berarti untuk bangsa dan negara. Walau negara sedang dilanda wabah korupsi, masih senang sebagai warga. Cita-cita: agar Indonesia bisa kuat dan bebas korupsi; seluruh rakyatnya sejahtera, cerdas, sehat, serta bebas dari kemiskinan dan kekerasan. Prinsip tentang kekayaan: bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang sudah kita berikan kepada orang lain.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi, Budi Gunawan, dan “Kebablasan Pers”

15 Januari 2015   04:11 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:07 180
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masyarakat sekarang lebih kritis dan setelah mengetahui perusahaan Selandia Baru yang baik hati itu sudah tutup, dan kredit itu diberikan kepada anak berusia 19 tahun dalam bentuk tunai (Rp 57 miliar lagi), masyarakat awam pun menganggap itu tidak wajar.

Anggapan orang asing bahwa masyarakat Indonesia itu terlalu permisif, nampaknya ada benarnya. Karena penjelasan Irjen Budi Gunawan saat itu diterima saja oleh masyarakat.

Penutup

Kompolnas sudah mengajukan satu nama yakni Komjen Budi Gunawan (dari lima calon) kepada Presiden Jokowi dan Presiden menerima saran Kompolnas tersebut dan mengajukannya kepada DPR untuk diproses. Namun KPK kemudian menetapkan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden itu.

Dari kasus ini masyarakat Indonesia perlu belajar agar kebebasan pers perlu terus ditingkatkan, dan hasil penelusuran media atas rekening pejabat negara yang tidak wajar tidak boleh dibiarkan atau ditangani dengan setengah hati, karena dampaknya di kemudian hari bisa lebih sulit.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun