Pers dan Pilar Demokrasi

Pers memang harus menjaga jarak dari semua kekuasaan. Karena mereka adalah salah satu pilar yang menegakkan demokrasi.

Paska Reformasi 1998, kebebasan mereka memang mencapai puncaknya. Kekhawatiran diberangus atau di-"persekusi" oleh penguasa, sebagaimana yang dialaminya di penghujung era Demokrasi Terpimpin dan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, telah berakhir. 

Setelah itu, sejumlah "kekerasan" terhadap dunia pers justru banyak dilakukan oleh kalangan partikelir yang tak nyaman dengan pemberitaan mereka. Laku yang semestinya tak perlu dan tak boleh dibiarkan dalam kehidupan yang merayakan masyarakat sipil yang demokratis.

###

Setelah sekian lama melalui masa kekuasaan pemerintahan yang represif, kemerdekaan berekspresi dan menyatakan pendapat justru disikapi dengan gamang. Keberpihakan pada kelompok atau golongan tertentu seolah hal yang niscaya sehingga siapa saja bisa terjebak pada sikap saling mencurigai. Termasuk dalam menyikapi pemberitaan media.

Salah satu hal yang amat disayangkan terjadi, paska Reformasi 1998 kemarin, adalah berkelindannya kekuasaan politik, modal, dan kepemilikan media. Hal yang justru menyuburkan kecurigaan terhadap independensi mereka.

Persepsi yang berkembang akibat ulah sebagian media itu, kemudian meluas. Seolah-olah semuanya tak lagi independen, tapi memihak pada kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Tempo berulang kali mengalaminya. Termasuk ketika memberitakan dugaan aliran dana ke relawan yang mendukung Ahok lewat kegiatan pengumpulan ktp dan tanda tangan masyarakat yang waktu itu menginginkan pencalonannya kembali.

Bagi sebagian simpatisan Gubernur Basuki Tjahja Purnama, pemberitaan tersebut tak dilihat lagi sebagai bagian dari tugas mereka dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Sikap kritis dan berbeda justru dianggap permusuhan.

Kali ini, Tempo melakoni fungsi jurnalistiknya untuk menyoroti soal kemunduran proses reformasi TNI. Sesuatu yang memang nyata berkembang selama era kepemimpinan Joko Widodo.

Masyarakat sipil Indonesia memang tergagap-gagap melakoni kemerdekaannya. Mereka masih lebih banyak bertikai memperebutkan kekuasaan dibanding membangun kehidupan demokratis masyarakat sipilnya sendiri. 

Tapi semua itu tetap bukan sebuah alasan untuk mengembalikan peran kekuatan bersenjata untuk mencampurinya. Aksi kartu kuning mahasiswa UI saat Joko Widodo hadir pada Dies Natalis mereka kemarin, salah satunya adalah ingin memperingatkan beliau tentang hal tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, semestinya kita dapat menghargai substansi pesan yang disampaikannya.

###

Mungkin, kesalahan terbesar kita setelah Reformasi 1998 yang menyingkirkan ABRI dari kehidupan sipil, adalah "menyerahkan" begitu saja segala-galanya proses reformasi itu pada birokrasi PNS yang memang terlanjur bobrok.

Hal itu justru "dimanfaatkan" oleh mereka (partai dan oknum politik) yang sibuk membangun kekuasaannya. Agenda kehidupan masyarakat sipil yang demokratis malah terpinggirkan dan hanya menjadi asesoris.

Lalu semua justru terkejut ketika muncul sosok-sosok seperti Ahok dan Jokowi yg sungguh-sungguh ingin membangun kehidupan masyarakat sipil. Pertikaian semakin liar justru berkembang di antara kalangan sipil sendiri. Disengaja atau tidak, semua itu membuka peluang campur tangan militer kembali. Tentu saja dengan cara "berputar-putar" serta atas nama ketertiban dan keamanan. Sewajarnya kita sikapi dengan hati-hati.

Jilal Mardhani, 7 Februari 2018