***
Jika ada pejabat --- baik di kementerian, badan usaha milik negara dan lembaga non kementerian lain, serta daerah --- yang berkilah tentang keruwetan atau ketidak siapan yang terjadi lapangan, entah soal koordinasi, kerjasama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, ketersediaan prasarana maupun sarana, dan seterusnya, maka sudah barang tentu merekalah yang pantas dipersalahkan.
Apakah kita mengharapkan Joko Widodo harus terus-menerus berada di pedalaman, Papua misalnya, untuk sekedar memastikan tidak terjadi lagi lonjakan harga BBM eceran?
Pertimbangan hingga tekad Presiden tentang BBM satu harga itu, sudah jelas dan tegas. Bahwa terdapat bermacam kendala --- karena program tersebut merupakan hal baru yang sebelum beliau berkuasa tak pernah disentuh --- tentu saja wajar dan sangat dimaklumi. Pertamina dan lembaga terkait memang harus bekerja keras, untuk menyempurnakan distribusi titik penyalur sehingga ruang gerak pedagang eceran mempermainkan harga, semakin dibatasi bahkan ditiadakan.
Sebelum kondisi itu tercapai maka sikap dan prilaku yang diambil seyogyanya bersifat darurat. Apa boleh buat, dalam situasi yang memang belum normal, langkah-langkah khusus dan diluar kebiasaan harus dilakukan. Bukan saling berbantah dan membela diri masing-masing. Sebab sejatinya mereka semua adalah satu team yang bercita-cita dan memiliki tujuan yang sama : berupaya memberikan pelayanan terbaik dan semestinya bagi saudara-saudara kita yang hidup di pedalaman itu.
Jilal Mardhani, 20 Desember 2017
