Revolusi budaya digital yang sedang mengubah cara pandang, prilaku, adat-istiadat manusia dan kehidupannya memang sedang berlangsung. Tak hanya terjadi dan berpengaruh bagi kita di Indonesia, tapi juga seluruh dunia, dan tak mungkin terbendung lagi. Membatasi diri pada hal-hal kuno yang dibangun atas keterbatasan peradaban masa lampau --- bahkan mungkin disandera pemikiran maupun kepentingan politik kekuasaan yang sempit dan munafik --- sebaiknya mulai dilupakan.
Kita harus siap, terbiasa, dan berani berhadapan dengan setiap peluang perubahan tersebut. Termasuk bijak dan bersikap kesatria terhadap seluruh tantangannya yang segera merasuki hampir setiap sendi kehidupan.
Maka sikap kaku yang mengacu pada berbagai tatanan dan ketentuan yang dibangun atas pemahaman masa lalu, sehingga kita ragu bahkan khawatir menerima perkembangan zaman, sebaiknya tak perlu lagi dibiarkan menjerat keseharian kita. Sesungguhnya hsl itulah yang dimaksud dari ungkapan Archandra Tahar pada salah satu sesi diskusi Indonesia-is-me Summit di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada Sabtu siang, 9 Desember 2017 tadi siang.
Banyak tatatan birokrasi pemerintahan yang kita miliki, seolah-olah membatasi ruang gerak inovasi dan kreatifitas yang dibutuhkan untuk menyikapi tantangan zaman. Sedemikian rupa sehingga yang dapat dan boleh dilakukan hanya hal yang selama ini telah ditata oleh berbagai aturan yang ada. Sementara sesungguhnya, begitu banyak hal baru yang berlangsung.
Kekakuan sistem administrasi dan birokrasi itu telah menyebabkan membudayanya rasa khawatir --- bahkan anggapan haram --- untuk mencoba mengembangkan sikap maupun tanggapan yang dibutuhkan.
Hal itu bertentangan dengan kondusifitas yang berlangsung di sebagian besar pelosok dunia yang berpesta menyambut Revolusi Budaya Digital itu. Berbeda dengan fakta yang kita hadapi di sini, mereka justru menganut faham yang leluasa untuk mencoba apapun selama tidak termasuk hal-hal yang dilarang atau diharamkan.
Tapi mungkin kegamangan --- atau bahkan ketidak mampuan --- sebagian menteri, pimpinan lembaga pemerintah, dan kepala daerah dalam menyikapi perubahan eksponesial yang sedang berlangsung itulah yang justru menyebabkan mereka "berlindung" di balik sistem birokrasi yang ada.
Lalu sebagian anggaran yang disediakan negara akhirnya lebih banyak dihambur-hamburkan bukan pada pokok kegiatan yang diperlukan, tapi justru pada program-program penunjangnya yang tidak produktif. Sebagaimana kejengkelan yang diungkapkan Jokowi pada penyerah DIPA 2018 di Istana Bogor kemarin.
###
Sekali lagi, semua sepak terjang Jokowi yang ingin menerobos berbagai kebuntuan yang telah berlangsung lama itu, tak akan optimal bahkan bisa kembali sia-sia jika dan hanya jika yang lain tak mampu mengimbanginya.
Maka jika tekad mewujudkan "Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang" sebagaimana tagline dari perhelatan Indonesia-is-me Summit itu sungguh-sungguh ingin diwujudkan, perbaikilah sikap, prilaku, dan cara berfikir yang menyia-nyiakan anggaran Negara yang terbatas tersebut, untuk hal-hal yang bukan menjadi kegiatan pokok diperlukan. Dengan demikian berarti Anda memang mendukung dan mensyukuri anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada bangsa kita.
