Selama pemerintahan Orde Baru pun, Bulog dan beras selalu menjadi wilayah bancakan yang tak pernah sepi. Kasus hukum yang mencuat dari sana tak pernah jemu. Bahkan hampir sepanjang sejarah.
Hari ini -- di era gonjang-ganjing politik radikalisme kontemporer, mega korupsi wakil rakyat dan pejabat negara, kasus narkoba yang semakin merata dan menggila, serta akrobatik bangsa menghadapi kelesuan ekonomi yang terus-menerus merongrong kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla-- kita kembali dihebohkan langkah Kepolisian Republik Indonesia yang menengarai kezaliman pada bisnis yang dilakoni PT Indo Beras Unggul, anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada tayangan berita Kompas TV kemarin (24-7-2017), Kapolri Tito Karnavian menyebut dugaan kerugian yang mencapai triliun rupiah.
Di tengah masyarakat, kasus ini -- sebagaimana beberapa kasus lain -- segera berkembang liar di luar proporsinya. Terlebih karena salah satu dewan komisaris perseroan dijabat oleh mantan anggota kabinet pemerintahan sebelumnya yang juga kader dari salah satu partai politik yang berseberangan dengan kubu pemerintah hari ini.
Sementara kasusnya sendiri telah berkembang menjadi polemik besar. Sebagian mengatakan sebagai persoalan niaga yang jamak. Ada yang mengatakan bahwa barang bukti yang kini disegel karena diduga sebagai beras subsidi itu, sesungguhnya tidaklah demikian. Bahwa bahan baku yang dibeli perusahaan tersebut bersumber dari produksi petani yang mendapat subsidi pupuk maupun bibit dari pemerintah, tak serta merta didefinisikan sebagai beras subsidi. Sebaliknya, definisi yang selama ini digunakan resmi terhadap beras subsidi adalah untuk beras yang dibeli oleh Bulog. Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah yang kemudian menjualnya ke pasar dengan harga lebih murah sesuai kemampuan masyarakat bawah.
Tulisan ini tak hendak membahas soal kontemporer yang telah masuk di ranah hukum itu.
+++
Sebetulnya, urusan beras dan panganan pokok rakyat ini bisa menjadi wilayah pengejawantahan revolusimental yang paling keren dan moncer. Sebagaimana ajakan moral yang didengungkan Joko Widodo di hari pertama terpilih sebagai Presiden RI 2014-2019 lalu.
Revolusi sesungguhnya bermakna perubahan yang seketika. Jelas berbeda dengan evolusi yang bisa menyiratkan 'alon-alon waton kelakon'. Hal itu adalah prasyarat yang perlu diyakini terlebih dahulu oleh siapapun yang ingin menggagas revolusi.
Revolusi selalu menyertakan korban. Terutama mereka yang berbeda pandangan dan mengganggu cita-cita. Suatu langkah yang perlu dilakukan seketika karena sifat darurat dari situasi yang dipandang tak boleh lagi dibiarkan berkepanjangan.
+++
Selanjutnya, sebelum melancarkan revolusi yang sesungguhnya, rumuskanlah terlebih dahulu strategi yang paling jitu. Belajar dari keberhasilan perkara lain adalah salah satu kiat yang disarankan.
