Adalah mustahil menyesuaikan kebiasaan yang salah untuk melakukan dan mencapai yang benar. Setidaknya teramat sulit.
Mereka yang selama ini tak pernah (peduli) mempertanyakan asal-usul rezeki yang diperoleh, sangat mungkin ikut terganggu. Walaupun tak turut langsung melakukan kebiadaban korupsi-kolusi-nepotisme, tapi mungkin telah terlanjur menggantungkan nasib pada pembelanjaan yang bersumber darinya.
Maka sungguh wajar dan mudah dimengerti jika fitnah maupun kebohongan --- meski nyata-nyata secara substansial tak berkait dengan penyakit laten yang menjadi musuh bersama yang sedang dibasminya --- begitu gampang menyulut kemarahan dan kebencian mereka padanya.
Mereka memang harus dipimpin untuk berubah. Sayangnya, terlalu banyak musuh yang meyakini kebaikan syahwat korupsi-kolusi-nepotisme yang terus melakukan perlawanan dan mengupayakan segala cara mempengaruhi mereka untuk setia dan menolak perubahan.
--- Ketiga adalah mereka yang hingga kini tetap menjadi obyek penderita.
Sebagian masyarakat memang belum beruntung. Dalam hal pendidikan, pengetahuan, modal, kesempatan, jaringan, lingkungan dan akses. Jadi, tak semata karena kemalasan atau kesalahan mereka. Mungkin sebagian adalah korban dari sistem yang timpang. Atau mereka masih belum beruntung karena termasuk dalam prioritas yang dikalahkan. Sebab negara ini memang sejak semula tertatih mengisi kemerdekaannya. Meski dikerubungi oleh bangsa dan modal yang tak sabar ingin menguasai dan mengeksploitasinya.
Di tengah kemiskinan dan segala anugerah sumber daya alam yang semula berlimpah ruah, pemimpin demi pemimpin pada dasarnya selalu berupaya mewujudkan mimpi-mimpi besar mereka tentang Indonesia dan Masa Depan. Tapi kemiskinan dan ketimpangan menyebabkan banyak pihak yang tak sabar. Lalu merongrong sehingga kompromi (politik) dianggap cara yang paling ampuh. Hanya sayangnya, semakin hari semakin bukan atas nama yang terbaik bagi semua.
Yaitu demi bangsa dan negara. Kompromi justru sekedar jadi pembagian kekuasaan yang berujung pada kendali pada sumber-sumber ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan pribadi dan kelompok. Itu sebabnya, hingga hari ini, partai dan kelompok politik merasa sangat berkepentingan untuk dapat menempatkan kader maupun simpatisannya pada kursi-kursi menteri dan pemimpin tertinggi lembaga-lembaga negara non kementerian, termasuk korporasi swasta yang dikuasai pemerintah. Keahlian dan profesionalitas bukan yang pertama dan utama.
Ketika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke 7 pun, ia tak mampu utuh memenuhi janji memilih dan menempatkan putra-putri terbaik, profesional, dan non partisan untuk mengisi jajaran pembantu terdekatnya. Sejarah telah mencatat sejumlah kader partai yang silih berganti mengisi posisi-posisi itu.
Sebagian masyarakat yang disebutkan kurang atau belum beruntung tadi, dari masa ke masa, memang lebih ditempatkan sebagai obyek penderita. Walaupun mungkin bukan suatu kesengajaan. Sementara ini mereka hanyalah bagian penting dari mimpi kampanye yang kerap terabaikan setelah proses pemilihan usai dan pemenangnya telah ditentukan.
Mereka memang cenderung bergantung nasib. Bahkan ada yang menganggap doa dan kepatuhan pada sang Khalik jauh lebih penting, dibanding upaya duniawi yang dilakukan sendiri, maupun bersama-sama pihak lain, untuk mengurai masalah dan mengupayakan pemecahannya.
