Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi masyarakat ASEAN dengan adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan kompetitif.
Masyarakat Ekonomi ASEAN ditandatangani dan disepakati pada November 2007 dan dilaksanakan pada 31 Desember 2015 oleh negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, mengatasi masalah-masalah perekonomian diantara negara anggota dan juga sebagai harapan pembangunan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.
Memiliki tujuan utama dalam bidang perdagangan, menjadikan MEA sebagai harapan dapat membuka pasar investasi seluas-luasnya sehingga negara-negara anggota ASEAN dapat melakukan investasi, serta kapabilitas terhadap daya saing yang lebih besar. Hal ini juga dapat diartikan sebagai setiap pergerakan baik barang, jasa, tenaga kerja hingga investasi akan sepenuhnya di liberalisasi serta pengurangan hambatan di masing-masing sektor.
Implementasi pasar bebas dan liberalisasi terhadap berbagai sektor menjadi harapan terbesar di negara-negara anggota. Secara singkat, integrasi ekonomi ini diharapkan dapat memberi keuntungan bersama.
Thailand sebagai salah satu pendiri dari ASEAN dan penggagas Masyarakat Ekonomi ASEAN mengharapkan kehadiran MEA berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan bebas yang tanpa hambatan.
Negara-negara anggota ASEAN memiliki beragam kepentingan, baik dalam ekonomi maupun politik. Keberadaan MEA dinilai sebagai media dalam pencapaian kepentingan kolektif meskipun terdapat berbagai kepentingan.
Thailand menerapkan berbagai strategi yang sistematis dalam rencana pencapaian kepentingan nasionalnya. Thailand menjadikan momentum ini sebagai peluang besar untuk mempersaingkan berbagai sektor potensial kepada negara-negara lainnya di ASEAN.
Thailand membagi beberapa fokus sektor yang menjadi prioritas dengan beragam potensi, seperti sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, pemerintah Thailand juga mewajibkan penerapan bahasa Inggris kepada masyarakatnya. Komponen ini dianggap penting mengingat persaingan MEA di tahun 2017 juga ikut mempersaingkan kapasitas masyarakatnya selain jasa dan produk. Sinergisitas ini diperlukan dalam proses pencapaian kepentingan Thailand khususnya dalam pertumbuhan ekonomi mikro dan makro.
Kepentingan Thailand dalam kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN dominan kepada kepentingan ekonomi. Terciptanya kepentingan nasional itu sendiri dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan perbaikan neraca perdagangan. Fakta tersebut mengambarkan bahwa dasar pemerintahan Thailand dalam MEA adalah pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Thailand berekspektasi kepentingan nasionalnya akan tercapai dengan menciptakan kerjasama dalam rangka perbaikan ekonomi.
Kondisi perekonomian Thailand pada kurun waktu 2010 hingga 2013 menunjukkan angka fluktuatif atau bersifat naik-turun. Ketidakstabilan ini yang menjadikan prioritas Thailand untuk membentuk kerjasama di bidang perekonomian dalam mengikuti Masyarakat Perekonomian ASEAN.
Di kawasan Asia Tenggara kepentingan ekonomi lebih mendominasi dibandingkan kepentingan politik ataupun militer. Pemerintah Thailand sudah memerhitungkan potensi keuntungan maksimal yang dapat diperoleh saat bergabung dalam MEA.
Terjadi penurunan perdagangan produk ke luar negeri termasuk kawasan ASEAN disebabkan terdapat kendala masuk pasar yang dipenuhi dengan hambatan non tarif. Penurunan ini berdampak besar terhadap rencana pencapaian kepentingan nasional Thailand dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Hal ini mendorong Thailand untuk berpartisipasi dalam kerjasama melalui kerangka MEA di kawasan Asia Tenggara.
Thailand menerapkan mekanisme penggunaan kerjasama internasional untuk mendapatkan kepentingan ekonomi. Thailand membangun interaksi dengan negara anggota ASEAN dalam rangka penguatan ekonomi kawasan dan konsolidasi politik. Thailand telah melakukan beberapa kerjasama dengan negara anggota ASEAN dan non-ASEAN dalam penguatan MEA, seperti :
- Kerjasama dengan Indonesia yang dikenal dengan Konferensi Permesinan dan Logam di Metalex, Bangkok pada November 2014.
- Kerjasama Thailand-ASEAN, yakni ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang melibatkan organisasi masyarakat terkhusus pemuda yang mendorong pembangunan komunitas melalui people to people. Sektor yang menjadi fokus adalah pendidikan, pembangunan identitas ASEAN serta lingkungan hidup.
- Kerjasama Thailand-Singapura tentang platform pembayaran digital lintas antarnegara untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam bentuk penggabungan Paynow (Singapura) dan Promptpay (Thailand) sebagai program utama dalam mempermudah sistem transaksi ketika diterapkan MEA.
- Kerjasama Thailand-Jepang dalam kerangka Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) sebagai penguatan hubungan investasi, pertukaran teknologi, pengiriman tenaga ahli, dan sektor strategis lainnya.
Dilihat dari berbagai kerjasama Thailand dapat diidentifikasi sebagai bentuk kerjasama bilateral.
Perubahan Thailand sesudah bergabung dalam MEA dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kepentingan nasional. Penting untuk mengetahui signifikansi MEA terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Thailand.
Berdasarkan data, Thailand mengalami peningkatan pasca bergabung dengan MEA meskipun peningkatan ini tidak signifikan. Thailand diuntungkan dalam produk pertanian dan perkebunan di pasar MEA yang memberikan dampak pada perbaikan ekonomi. Prioritas pada sektor ini dimanfaatkan Thailand untuk membuat pertumbuhan ekonomi agar terjadi peningkatan.
Dapat dikatakan bahwa peluang Thailand pada tingkat Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan potensi keuntungan besar dengan beberapa perbaikan. Penguatan kualitas penduduk khususnya dan penguasaan bahasa asing. Sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata berpotensi besar dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Selain itu, hambatan terbesar Thailand ialah penguatan internal dalam konsolidasi pemerintah Thailand.
