Peran Pemuda dalam Jalan Panjang Menemui Keadilan: Aksi Kamisan

Dengan berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat dan bergerak secara stimulan dan dibarengi dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka hal ini berimplikasi pada hadirnya beragam kelompok yang memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Kondisi ini semakin terlihat beberapa dekade terakhir khususnya sejak terjadi berbagai konflik baik tingkat kelompok maupun organisasi dan peristiwa tersebut berdampak besar bagi hadirnya berbagai gerakan sosial dan perilaku kolektif.

Gerakan sosial serta perilaku kolektif tersebut muncul dikarenakan banyak faktor seperti halnya gerakan yang dilakukan oleh sekelompok pekerja dengan tujuannya meningkatkan taraf kesejahteraan bagi kalangan pekerja dengan cara protes serta mengubah kebijakan agar lebih memperhatikan nasib para kaum pekerja. Demikian halnya dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh para pemuda mahasiswa. Tepatnya pada 4 tahun silam banyak gerakan sosial bermunculan seperti misalnya aski Indonesia Tanpa Pacaran, aksi Gejayan Memanggil, dan Aksi Kamisan. Hal ini mengindikasikan nyata adanya bahwa gerakan sosial di Indonesia semakin berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari kegiatan tersebut termuat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor mikro berupa motivasi serta beliefs individu dan faktor makro berupa struktur politik dan ekonomi yang dinilai tidak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. 

Gerakan sosial pertama kali bangkit di negara-negara Eropa dan Amerika. Gerakan ini terbentuk karena adanya transformasi demokrasi dalam kebijakan publik yang berakibat menimbulkan suatu gerakan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Studi yang dilakukan mengenai gerakan hak-hak sipil di kelompok Kulit Hitam di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan 1960,gerakan lingkungan hidup, gerakan mahasiswa tahun 1960-an, gerakan perdamaian serta gerakan solidaritas, beberapa kegiatan tersebut membawa hasil bagi kemunculan beragam pendekatan dan teori gerakan sosial.

Salah satu tokoh sosiologi yakni Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial (social movement) merupakan bentuk upaya kolektif untuk menggapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar cakupan lembaga formal. Dapat ditafsirkan, gerakan sosial dari pernyataan Giddens merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara kolektif dan bersama-sama dengan tujuan mencapai suatu kepentingan yang diinginkan kelompok tersebut. Studi mengenai gerakan sosial dapat dipisahkan ke dalam dua pendekatan yang saling beroposisi. Pendekatan pertama yaitu teori yang cenderung menilai gerakan sosial sebagai sebuah masalah atau gejala penyakit di masyarakat. Teori ini dipengaruhi oleh teori fungsional yang merupakan teori dominan di dalam sosiologi. Fungsionalisme menilai masyarakat sebagai sistem dimana seluruh masyarakat dan sistem sosial lainnya saling interdependensi dan bekerja sama dalam menciptakan sebuah keseimbangan. Kunci utama di dalam fungsionalisme ialah keseimbangan yang dimiliki anggota masyarakatnya. Sebagai akibatnya, gerakan sosial dipandang sebagai "penyakit" di masyarakat karena dianggap dapat memicu konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.

Pendekatan kedua merupakan teori ilmu sosial yang bertentangan dengan teori pertama. Teori ini justru menilai gerakan sosial sebagai "fenomena positif" dan sebagai sarana pembangunan bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan substitusi terhadap fungsionalisme, teori ini dikenal dengan teori konflik yang pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar yaitu pertama, rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha keras untuk memenuhi keinginannya. Kedua, kekuasaan merupakan inti dari struktur sosial dan hal ini akan melahirkan perjuangan untuk merebutnya. Dan ketiga, nilai serta gagasan adalah senjata konflik yang dipergunakan oleh kelompok untuk mencapai tujuannya, daripada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan perbedaan tujuan.

Apa itu Aksi Kamisan?

Mahasiswa merupakan komponen masyarakat intelektual dan kesehariannya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kerap kali muncul dalam diri pemuda mahasiswa yang kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian menghasilkan perubahan yang reformatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai komponen intelektual mahasiswa memikul tanggung jawab sosial yang berat dan khas. Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk representative atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tujuan mengingatkan pemerintah mengenai tanggungjawab yang belum terselesaikan yaitu dengan mengadakan Aksi Kamisan.

Aksi Kamisan merupakan salah satu strategi yang dibentuk oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) dalam menyuarakan serta menuntut keadilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum terselesaikan. Gerakan atau aksi ini diangkat dari aksi Madres Plaza de Mayo di Argentina. Aksi tersebut merupakan aksi diam yang dilakukan di depan Plaza de Mayo untuk tujuan menuntut keadilan HAM.

Aksi yang dilakukan di Argentina tersebut dilakukan dengan simbol membawa poster dengan harapan pemerintah setempat menindaklanjuti keadilan HAM serta mengusut tuntas kasus yang menimpa 30.000 jiwa pada saat itu. Selama 25 tahun aksi ini dilakukan hingga pada akhirnya tuntutan tersebut didengar dan dikabulkan oleh pemerintah. Dengan demikian, melalui gerakan ini lahir gerakan aksi Kamisan yang bertujuan memberi tuntutan agar korban ketidakadilan HAM mendapatkan hak-haknya.

Aksi Kamisan atau populer dengan Black Umbrella Protest merupakan salah satu bentuk aksi kolektif berupa protes perlawanan di Indonesia. Corak yang digunakan para aktivis pemuda berbeda dengan aksi protes lainnya yang identik dengan keributan dan saling bersorak-sorai. Aktivis Kamisan memisahkan keduanya dengan melakukan aksi dengan unjuk rasa diam berdiri di depan Istana Negara dengan memakai atribut serba hitam. Para anggota aksi memilih untuk menyampaikan tuntutan mereka dengan menulis pada atribut tindakan. Oleh karena itu, akasi ini menggunakan tagline "Protes Diam Melawan Impunitas".

Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dianggap serius oleh keluarga korban serta para aktivis, terlebih lagi tidak adanya titik terang hingga saat ini. Dalam permasalahan ini pemerintah yang seharusnya memiliki kewenangan dalam membangun kekuasaan yang dianggap sebagai faktor determinan untuk membangun toleransi. Namun, faktanya perangkat negara yang seharusnya mengusut tuntas dan bertanggung jawab akan persoalan ini seolah-olah tak berdaya dan terlihat bahwa penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM ini bukan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Dengan adanya fakta lapangan tersebut, maka para keluarga serta aktivis pemuda menghukum dengan cara melawan dan mencecar aparat wewenang serta pihak yang telah lalai dalam kinerjanya menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ini.

Tepatnya berawal pada tanggal 18 Januari 2007 hingga saat ini aksi Kamisan masih populer dengan julukan aksi tak berujung karena aksi tersebut hingga saat ini belum menemukan jalan terang penyelesaian. Pergumulan Aksi Kamisan mula mulai dengan mencari kebenaran oleh keluarga korban yang terhimpun dalam sebuah paguyuban bernama Paguyuban Tragedi Berdarah 13 dan 15 Mei 1998, Semanggi I 13 November 1998, Semanggi II 24 September 199. Melalui paguyuban tersebut berbagai langkah dilakukan seperti audiensi kepada lembaga terkait yang menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Protes kerap kali dilakukan dengan menggunakan simbol tertentu sebagai sarana menyuarakan tuntutan. Aksi Kamisan merupakan bentuk perlawanan secara kolektif ketimbang kegiatan rutin mingguan yang hanya sekadar memperkuat solidaritas antar sesama korban pelanggarakan Hak Asasi Manusia yang penyelesaiannya belum tuntas sepenuhnya. Gerakan ini menuntut penyelesaian secara tuntas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan pada saat yang bersamaan sebagai bentuk dalam membuat politik tetap terjaga ingatannya terhadap sikap represif militer yang melanggar hak sipil dan politik.

Para aktivis pemuda menyadari bahwa negara ini abai dan memiliki kekurangan komitmen dalam membenahi berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terdahulu. Dengan adanya gerakan sosial yang dilakukan oleh para pemuda yaitu Aksi Kamisan sebagai upaya bersikeras dalam mengungkap, memperjuangkan, mencari keadilan, dan melawan lupa akan tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan cara khas yaitu berdiri diam menjadi pilihan simbol bagi aksi ini, adapun makna dari berdiam diri tersebut menandakan bahwa keluarga korban pelanggaran HAM mampu berdiri kokoh untuk melawan serta memperjuangkan haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Kabar buruknya hingga saat ini sudah lebih dari 500 kali sejak aksi Kamisan dilaksanakan belum juga menemui penyelesaian akan kasus pelanggaran HAM.

Peran Pemuda Dalam Aksi Kamisan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia meningkat dalam 18 tahun belakangan. Pada 1998 sejumlah negara mulai bergerak menuju era reformasinya dan bergerak menuju demokrasi untuk menyatakan dukungan terhadap Hak Asasi Manusia. Seiring berjalannya waktu banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia tipe berat yang terjadi di Indonesia, khususnya pada pemerintahan orde baru. Pelanggaran pada masa itu menimpa 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak ketika sedang unjuk rasa memperjuangkan reformasi. Permasalahan sikap represif dan otoriter ini menimbulkan kerugian bagi negara, termasuk belum suksesnya Indonesia dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perkembangan  persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia semakin kompleks. Saat ini kejadian beberapa tahun lalu masih menyisakan luka batin bagi bangsa Indonesia, terutama bagi keluarga korban. Dapat dikatakan bahwa saat ini krisis HAM mulai melanda dan menjadi masalah serius, seseorang bebas melakukan tindakan dengan embel-embel Hak Asasi Manusia tanpa memikirkan akibat tindakannya tersebut bagi orang lain. Mengingat persoalan Hak Asasi Manusia ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik-hukum dan kebudayaan ada indikasi bahwa terdapat oknum-oknum pemerintahan yang memonopoli Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya mayoritas aktivis dari aksi Kamisan merupakan pemuda, maka kesempatan ini dijadikan refleksi serta evaluasi bagi para pemuda mengenai bagaimana sistem peradilan yang seharusnya diberlakukan dalam negeri ini. Peran dan tanggung jawab sosial yang khas pemuda menjadikan ia memiliki banyak kegelisahan akan penyimpangan dan disfungsi yang terjadi di sistem pemerintah. Untuk itu, peran pemuda adalah sebagai pengingat pemerintah apabila dinilai kebijakan yang dibuat telah mengalami disfungsi dan bahkan merugikan masyarakat. Generasi muda digadang-gadang sebagai pelaksana penegakan Hak Asasi Manusia yang umumnya diwakili oleh mahasiswa. Pemuda dan mahasiswa termasuk di dalamnya merupakan penyambung lidah ataupun jembatan masyarakat saat adanya ketidakadilan melanda di negeri ini. Pemuda diharapkan mampu memberi kontribusi nyata saat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bukan hanya itu pemuda juga diminta memberikan ide cemerlang serta aksi pembelaan bagi kasus-kasus pelanggaran, bukan hanya HAM saja.

Masih teringat jelas dengan pepatah Soekarno "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." kutipan tersebut merepresentasikan bahwa seorang pemuda memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan dan bahkan dunia. Tanpa peran pemuda mungkin bangsa Indonesia tidak seperti sekarang.

Pemuda sebagai agent of change sangat diperlukan keterlibatannya dalam ruang sosial, di sisi lain pemuda sebagai kaum intelektual termasuk elemen masyarakat yang fundamental. Sebagai agen perubahan pemuda memiliki tugas dalam melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan negara bekerja berdasarkan perspektif HAM, salah satunya dengan gerakan aksi Kamisan ini. Melalui pergerakan sosial ini pemuda berperan besar dalam melakukan perubahan sosial yang progresif, dapat dibayangkan apabila pemuda apatis terhadap isu-isu serta permasalahan yang terjadi maka akan seperti apa jadinya kondisi negeri ini kedepannya. Dengan adanya sikap apatis tersebut memicu minimnya kepedulian terhadap kondisi politik pemerintahan terlebih lagi bagi masyarakat mikro yang merasa tidak memiliki ruang bersuara kepada pemangku kebijakan. Untuk itu di sini peran pemuda bermain yaitu sebagai penyalur dan pembela suara masyarakat mikro agar segala permasalahan dapat menemui jalan terang dan keadilan sosial menyertai segenap masyarakat.