Dengan berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat dan bergerak secara stimulan dan dibarengi dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka hal ini berimplikasi pada hadirnya beragam kelompok yang memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Kondisi ini semakin terlihat beberapa dekade terakhir khususnya sejak terjadi berbagai konflik baik tingkat kelompok maupun organisasi dan peristiwa tersebut berdampak besar bagi hadirnya berbagai gerakan sosial dan perilaku kolektif.
Gerakan sosial serta perilaku kolektif tersebut muncul dikarenakan banyak faktor seperti halnya gerakan yang dilakukan oleh sekelompok pekerja dengan tujuannya meningkatkan taraf kesejahteraan bagi kalangan pekerja dengan cara protes serta mengubah kebijakan agar lebih memperhatikan nasib para kaum pekerja. Demikian halnya dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh para pemuda mahasiswa. Tepatnya pada 4 tahun silam banyak gerakan sosial bermunculan seperti misalnya aski Indonesia Tanpa Pacaran, aksi Gejayan Memanggil, dan Aksi Kamisan. Hal ini mengindikasikan nyata adanya bahwa gerakan sosial di Indonesia semakin berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari kegiatan tersebut termuat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor mikro berupa motivasi serta beliefs individu dan faktor makro berupa struktur politik dan ekonomi yang dinilai tidak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.Â
Gerakan sosial pertama kali bangkit di negara-negara Eropa dan Amerika. Gerakan ini terbentuk karena adanya transformasi demokrasi dalam kebijakan publik yang berakibat menimbulkan suatu gerakan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Studi yang dilakukan mengenai gerakan hak-hak sipil di kelompok Kulit Hitam di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan 1960,gerakan lingkungan hidup, gerakan mahasiswa tahun 1960-an, gerakan perdamaian serta gerakan solidaritas, beberapa kegiatan tersebut membawa hasil bagi kemunculan beragam pendekatan dan teori gerakan sosial.
Salah satu tokoh sosiologi yakni Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial (social movement) merupakan bentuk upaya kolektif untuk menggapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar cakupan lembaga formal. Dapat ditafsirkan, gerakan sosial dari pernyataan Giddens merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara kolektif dan bersama-sama dengan tujuan mencapai suatu kepentingan yang diinginkan kelompok tersebut. Studi mengenai gerakan sosial dapat dipisahkan ke dalam dua pendekatan yang saling beroposisi. Pendekatan pertama yaitu teori yang cenderung menilai gerakan sosial sebagai sebuah masalah atau gejala penyakit di masyarakat. Teori ini dipengaruhi oleh teori fungsional yang merupakan teori dominan di dalam sosiologi. Fungsionalisme menilai masyarakat sebagai sistem dimana seluruh masyarakat dan sistem sosial lainnya saling interdependensi dan bekerja sama dalam menciptakan sebuah keseimbangan. Kunci utama di dalam fungsionalisme ialah keseimbangan yang dimiliki anggota masyarakatnya. Sebagai akibatnya, gerakan sosial dipandang sebagai "penyakit" di masyarakat karena dianggap dapat memicu konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat.
Pendekatan kedua merupakan teori ilmu sosial yang bertentangan dengan teori pertama. Teori ini justru menilai gerakan sosial sebagai "fenomena positif" dan sebagai sarana pembangunan bagi perubahan sosial. Pendekatan ini merupakan substitusi terhadap fungsionalisme, teori ini dikenal dengan teori konflik yang pada dasarnya menggunakan tiga asumsi dasar yaitu pertama, rakyat dianggap sebagai sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha keras untuk memenuhi keinginannya. Kedua, kekuasaan merupakan inti dari struktur sosial dan hal ini akan melahirkan perjuangan untuk merebutnya. Dan ketiga, nilai serta gagasan adalah senjata konflik yang dipergunakan oleh kelompok untuk mencapai tujuannya, daripada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan perbedaan tujuan.
Apa itu Aksi Kamisan?
Mahasiswa merupakan komponen masyarakat intelektual dan kesehariannya bergelut dengan pencarian kebenaran dalam kehidupan nasionalnya. Kegelisahan kerap kali muncul dalam diri pemuda mahasiswa yang kemudian teraktualisasikan dalam aksi-aksi protes yang kemudian menghasilkan perubahan yang reformatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai komponen intelektual mahasiswa memikul tanggung jawab sosial yang berat dan khas. Salah satu kegiatan nyata yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk representative atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tujuan mengingatkan pemerintah mengenai tanggungjawab yang belum terselesaikan yaitu dengan mengadakan Aksi Kamisan.
Aksi Kamisan merupakan salah satu strategi yang dibentuk oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) dalam menyuarakan serta menuntut keadilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum terselesaikan. Gerakan atau aksi ini diangkat dari aksi Madres Plaza de Mayo di Argentina. Aksi tersebut merupakan aksi diam yang dilakukan di depan Plaza de Mayo untuk tujuan menuntut keadilan HAM.
Aksi yang dilakukan di Argentina tersebut dilakukan dengan simbol membawa poster dengan harapan pemerintah setempat menindaklanjuti keadilan HAM serta mengusut tuntas kasus yang menimpa 30.000 jiwa pada saat itu. Selama 25 tahun aksi ini dilakukan hingga pada akhirnya tuntutan tersebut didengar dan dikabulkan oleh pemerintah. Dengan demikian, melalui gerakan ini lahir gerakan aksi Kamisan yang bertujuan memberi tuntutan agar korban ketidakadilan HAM mendapatkan hak-haknya.
Aksi Kamisan atau populer dengan Black Umbrella Protest merupakan salah satu bentuk aksi kolektif berupa protes perlawanan di Indonesia. Corak yang digunakan para aktivis pemuda berbeda dengan aksi protes lainnya yang identik dengan keributan dan saling bersorak-sorai. Aktivis Kamisan memisahkan keduanya dengan melakukan aksi dengan unjuk rasa diam berdiri di depan Istana Negara dengan memakai atribut serba hitam. Para anggota aksi memilih untuk menyampaikan tuntutan mereka dengan menulis pada atribut tindakan. Oleh karena itu, akasi ini menggunakan tagline "Protes Diam Melawan Impunitas".
Pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dianggap serius oleh keluarga korban serta para aktivis, terlebih lagi tidak adanya titik terang hingga saat ini. Dalam permasalahan ini pemerintah yang seharusnya memiliki kewenangan dalam membangun kekuasaan yang dianggap sebagai faktor determinan untuk membangun toleransi. Namun, faktanya perangkat negara yang seharusnya mengusut tuntas dan bertanggung jawab akan persoalan ini seolah-olah tak berdaya dan terlihat bahwa penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM ini bukan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Dengan adanya fakta lapangan tersebut, maka para keluarga serta aktivis pemuda menghukum dengan cara melawan dan mencecar aparat wewenang serta pihak yang telah lalai dalam kinerjanya menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ini.
