Pelanggaran Etik dan Integritas: Analisis Kasus Hakim Guntur di Mahkamah Konstitusi

Kronologi Kasus

Seorang hakim bertanggung jawab untuk menerima, mengolah, dan menyelesaikan kasus sehingga tidak menimbulkan masalah di masa depan. Jika undang-undang tersebut tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada sama sekali, oleh karna itu hakim harus mencari atau menemukan undang-undang yang relevan. 

Guntur Hamzah resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu, 23-11-2022. Penunjukan Guntur ini mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Aswanto, yang dinilai telah mengecewakan DPR dengan kinerjanya. Menurut UU Mahkamah Konstitusi, Aswanto seharusnya tetap menjabat sampai ia mencapai usia pensiun. Keputusan DPR untuk menunjuk Guntur sebagai penggantinya mengundang kritik karena dianggap dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa transparansi.

Tuduhan pemalsuan putusan tersebut terkait dengan pengujian substansif Pasal 23 ayat 1 dan 2 serta Pasal 27 UU Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pengacara Zico Leonardo. Pengujian substansif ini diajukan menanggapi pencopotan Aswanto dari jabatan hakim konstitusi oleh DPR pada 29-9-2022. DPR mendatangkan Guntur menggantikan Aswan. 

Zico lantas menyebutkan ada inkonsistensi putusan MK terkait pengujian substansif tersebut. Ini disebabkan oleh perbedaan antara putusan yang dibacakan secara langsung dengan salinan berlabel Nomor 103/PUU-XX/2022 yang diterimanya.

Hakim Guntur Hamzah Melakukan Pelanggaran Etik?

MKMK secara resmi memberlakukan sanksi terhadap Guntur Hamzah. Hal ini dikarenakan Guntur terbukti mengubah putusan MK, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip Integritas dalam Sapta Karsa Hutama. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengumumkan keputusan tersebut dengan No. 1/MKMK/T/02/2023 pada hari Senin, 20-03-2023. Dalam amar putusan tersebut, MKMK menyatakan bahwa Guntur Hamzah telah melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya terkait dengan penerapan prinsip integritas.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh MKMK, terbukti bahwa Guntur merekomendasikan perubahan frase tersebut. Menurut MKMK, Guntur, yang baru saja dilantik sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi pada saat pembacaan putusan, hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim terkait gugatan yang diajukan oleh Zico. 

Dalam RPH tersebut, Guntur ikut serta dalam diskusi bersama hakim konstitusi lainnya. Berdasarkan keterangan MKMK, dalam RPH tersebut Guntur mengatakan bahwa peristiwa penggantian hakim konstitusi seperti ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Pada saat itu, Guntur mengakui bahwa ia tidak teliti membaca draft keputusan secara rinci karna terdapat 5 amar.

Setelah mempelajari draft putusan tersebut, Hakim Konstitusi Guntur kemudian menyarankan agar frasa "dengan demikian" dalam putusan tersebut diganti menjadi "ke depan." Menurut Guntur, langkah tersebut, sebagaimana yang disampaikannya kepada MKMK, dimaksudkan supaya kejadian penggantian hakim tidak terjadi lagi. 

Meskipun MKMK mengakui bahwa Guntur memiliki kewenangan untuk mengusulkan merubah serta memperbaiki dalam putusan di dalam ranah kekuasaan kehakiman, namun MKMK tetap menilai bahwa Guntur telah melanggar etika, termasuk kontroversi terkait diangkatnya sebagai hakim MK yang menggantikan Aswanto. Selain itu, MKMK juga menyatakan bahwa Guntur tidak terlibat dalam putusan No. 103/PUU-XX/2022.

Sanksi Terhadap Hakim Guntur Hamzah

• Sanksi Teguran Tertulis, MKMK menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah atas pelanggaran kode etik dan perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang hakim konstitusi. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan MKMK No. 1/MKMK/T/02/2023.
• Vonis Ringan, Guntur Hamzah hanya mendapat vonis ringan berupa teguran tertulis karena MKMK menilai pelanggaran yang dilakukannya tidak cukup berat untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. MKMK menganggap pelanggaran yang dilakukan Guntur Hamzah masih dalam kategori ringan dan tidak mempengaruhi putusan MK secara signifikan, meskipun Guntur terbukti merekomendasikan perubahan frasa dalam putusan tersebut.

Prinsip dan Nilai-nilai Etika Administrasi Publik yang Dilanggar

• Prinsip integritas, MKMK secara eksplisit menyatakan bahwa Guntur Hamzah telah melanggar prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama dengan mengubah putusan MK. Integritas adalah ketulusan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
• Prinsip akuntabilitas, Tindakan Guntur Hamzah mengubah putusan MK tanpa alasan yang cukup kuat dapat dianggap melanggar prinsip akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik sebagai pejabat publik.
• Prinsip profesionalisme, Perilaku Guntur Hamzah dianggap tidak profesional dan melanggar kode etik profesi hakim konstitusi yang mengharuskan mereka untuk menjunjung tinggi integritas dan martabat lembaga peradilan.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa Guntur Hamzah telah melanggar prinsip-prinsip utama etika administrasi publik seperti integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga peradilan dan pejabat publik.

Referensi:

Febriyan. (2023). Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis. https://nasional.tempo.co/read/1704958/hakim-guntur-hamzah-terbukti-ikut-ubah-putusan-mk-sanksinya-teguran-tertulis (Diakses tanggal 14 April 2024)

Nugraheny, D. E., & Prabowo, D. (2022). Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto. (Diakses tanggal 14 April 2024)