Tawakul Karman, Pejuang Hak-hak Perempuan di Yaman

Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab yang merupakan satu-satunya negara yang menggunakan sistem pemerintahan Republik dan sistem patriarki yang dimana pria lebih dominan dibandingkan wanita dalam segala hal, tetapi walaupun begitu Yaman juga  merupakan negara Arab pertama yang memberikan hak pada perempuan untuk memilih. Selain sebagai anggota PBB, Yaman juga berpartisipasi sebagai anggota OKI, dan organisasi Islam lainnya. Negara Yaman merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi CEDAW 1948

Mayoritas penduduk Yaman adalah etnis Arab dan serta beragama Islam, dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak, Yaman telah memberikan kontribusi yang besar terkait peradaban Muslim di abad pertengahan ini seperti hal lain terjun di kemiliteran khilafah serta ikut serta dalam ekspedisi perluasan wilayah Islam.

Dengan kekentalan etnis dan agamanya, Yaman memiliki dua aliran besar yakni Sunni dan Syiah yang tak pernah pula sepi dari konflik, berawal lagi pada 2011 dan berlanjut hingga sekarang yang mana suku terkuat (Houti) memberontak dan berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh.

Peralihan kekuasaan yang terjadi saat pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh menghambat situasi dan terkadang menimbulkan kekerasan yang terjadi di Yaman sehingga saat itu demonstrasi mengguncang ibukota Yaman Sana'a sehingga puluhan ribu perempuan tampak berada dibagian depan dengan bertampilan sebagai pemimpin. Karena itu Presiden Ali Abdullah Saleh, merespon dengan menuduh kaum perempuan berlaku tidak sesuai ajaran Islam. Karena tanggapan seperti itu, Tawakkul Karman pun bertekad untuk menglengserkan kursi pemerintahan Ali Abdullah Saleh.

Selain sebagai seorang aktivis hak-hak perempuan, Tawakkul Karman juga berprofesi sebagai wartawan serta pegiat hak asasi manusia di Yaman dan juga sebagai pendiri Women Journalist Without Chains yang memimpin ribuan perempuan bersama demonstran lain untuk memprotes masalah pengangguran, krisis ekonomi, korupsi, serta berbagai usulan perubahan konstitusi lainnya.

Karena kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Yaman pada khususnya, dia mendapatkan penghargaan Hadiah Nobel, karena perjuangan untuk mempertahankan hak-hak perempuan tidak hanya sebagai perempuan pada umumnya, tetapi kesamaan hak sebagai warga negara.

Alasan Yaman menyetujui pemberian hak-hak untuk ikut serta dalam berpolitik kepada kaum perempuan antara lain adalah

Pertama, banyak demonstran perempuan yang dimanipulasi oleh kelompok-kelompok politik yang berkompetisi meraih kekuasaan dan memutuskan untuk meninggalkan demonstrasi lagi.

Kedua, konflik antar suku yang menimbulkan kekerasan sehingga memperumit perjuangan politik dan hak di Yaman khususnya wanita.

Pasca demonstrasi oleh para kaum perempuan yang meminta hak-hak mereka khususnya dalam berpartisipasi dalam politik, banyak sekali pro kontra yang timbul dikarekanan masalah tersebut, tetapi para kaum perempuan di Yaman telah bekerja keras untuk terus menuntut akan persamaan hak tersebut.

Dan juga banyak yang mengatakan bahwa para perempuan Yaman adalah perempuan-perempuan hebat dan mampu membentuk kelompok cendekiawan yang sudah dapat mempelajari teks-teks keagamaan dan mencari cara untuk mengakomodasikan persamaan gender dalam ukum syariah sehingga dapat mencapai kemajuan yang lebih lanjut.

Menteri Hak Asasi Manusia, Hooria Mashoor pun menyatakan bahwa Konferensi Perempuan Nasional di negara Yaman telah mengusulkan kewajiban kuota 30 persen untuk perempuan di semua lembaga pemerintahan ke dalam konstitusi yang baru dan negara ini baru memulai pembahasan isi konstitusi yang baru tersebut dan membicarakan fakta bahwa hak-hak kaum perempuan sedang dibahas secara serius yang merupakan langkah penting dalam proses yang sedang berkembang ini.

Karena perempuan sebenarnya mampu dan bisa untuk berpartisipasi dalam politik, tapi salah satu faktor yang terjadi di yaman adalah karena kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk perempuan dalam bidang pendidikan pada khususnya disebabkan oleh konflik perang yang terjadi di Yaman juga menjadi salah satu kendala.

usaha para kaum wanita mampu menggerakan hati para petinggi-petinggi Yaman untuk mempertimbangkan tentang ketidak adaan diskriminasi antara hak kaum perempuan dengan laki-laki di berbagai bidang.

Untuk solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Yaman adalah dengan menambahkan sarana dan prasarana bagi kaum wanita untuk bisa belajar dan mendapatkan hak yang sama dalam berbagai bidang, karena pada dasarnya dalam Islam derajat antara laki-laki dan perempuan itu sama, yang dibedakan disini adalah fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh agama tersebut.

Islam tidak pernah mengajarkan adanya diskriminasi hak, semua hak itu dikerjakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, seperti hal nya perempuan, bukan dia tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi fungsi yang lebih dominan untuk seorang perempuan adalah sebagai pendamping seorang pemimpin, karena jika disitu ada seorang pemimpin hebat, maka dibaliknya pasti ada seorang wanita hebat.