Setelah kasus ini bergulir panas, sang gubernur kemudian mengeluarkan pernyataan ingin mengganti sistem e-budgeting karena dianggap tidak cukup baik dan saya hanya tertawa mendengar pernyataan itu keluar dari seorang kepala daerah, sebab akar permasalahan ini adalah adanya keinginan oknum manusia untuk merampok uang rakyat dengan cara mark up anggaran, dan masyarakat Indonesia khususnya DKI seharusnya berterima kasih pada sistem e-budgeting sebab kita bisa tahu ada anggaran yang janggal dan tidak rasional.
Mari kita buka pikiran dan logika siapa yang harus dibela dan siapa yang harus dituntut pertanggung jawaban adanya anggaran janggal ini, jangan sampai kita terkecoh oleh oknum-oknum yang berusaha membelokkan dan menggiring opini publik kearah yang salah. bayangkan kalau anggaran lem aibon dan pulpen ini tembus maka sudah pasti Rp 200 Milyar uang rakyat akan terbang begitu saja dan hinggap dalam kantong-kantong oknum yang ingin melakukan korupsi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
