THR Buah Perjuangan Buruh Tempo Doeloe

Masuknya orde baru dianggap sebagai pro buruh dengan keluarnya surat keputusan mentri tenaga kerja tahun 1967 yang berisi substansi dari peraturan mentri perburuhan 1961 sebagai dasar perhitungan besaran THR yang menjadi hak buruh sehingga tuntutan buruh dapat diprediksi dan dinetralisir ketika tuntutannya sudah melebihi batas hukum.

Akan tetapi peraturan 1967 itu hanya memberikan angin segar pada buruh hingga tahun 1968 sebab pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perburuhan ( Undang-undang derajat hukumnya lebih tinggi daripada peraturan mentri) sebagai pijakan orde dalam bidang perburuhan. 

Di mana seiring waktu pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang ekonomi dengan pilar ekonomi kapitalis liberal dalam penataan sosial masyarakat. termasuk di dalamnya, restrukturiasi politik yang dapat menciptakan kendali atas gerakan buruh, guna pembangunan ekonomi.

Dalam kontrol sosial politk inilah perubahan besar terjadi terhadap THR buruh, melalui surat edaran mentri tenaga kerja Mohammad Sadli yang menjabat sebagai ketua komite penanaman moda asing mempermasalahkan keberadaan THR yang membebani perusahaan sehingga diminta untuk mencari pengganti THR. 

Adanya pengganti THR akan menarik minat investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, akan tetapi istilah pengganti THR memiliki arti yang ambigu sehingga memberikan kesempatan pada pengusaha untuk menetapkan pengganti THR secara sepihak dan ini jelas sangat merugikan kaum buruh.

Adanya surat edaran itu membuat kaum buruh sulit  menuntut perusahaan untuk membayarkan THR yang selama ini mereka perjuangkan tanpa henti. apalagi saat itu pemerintah sangat membatasi berbagai jenis gerakan yang sifatnya menuntut pemerintah, buruh mulai terbiasa dengan ketiadan THR , sehingga selama 20 tahun kemudian kaum buruh atau organisasi buruh tidak lagi mempertanyakan perihal THR. 

Pada masa itu kaum buruh tidak diberikan hak lagi menyuarakan aspirasinya secara mandiri apalagi jika menyangkut soal hak dan kepentingan, makanya pada zaman orde baru tidak ada istilahnya mogok kerja karena ini bisa dikategorikan sebagai perlawanan terhadap negara dan hukumnya jelas penjara.

Memasuki tahun 90an para kaum buruh yang sudah muak dengan pemerintah yang tidak memperhatikan buruh kemudian melakukan perlawanan dengan mogok kerja pada tahun 1994, pemogokan yang paling besar saat itu terjadi di medan, dengan besarnya dampak yang diakibatkan mogok kerja itulah pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang isinya serupa dengan peraturan mentri 1967 dan melalui mentri tenaga kerja menyerukan membayarkan THR paling lambat 14 hari sebelum lebaran. tetapi meski sudah diserukan mentri tenaga kerja masih banyak perusahaan yang belum membayar THR 1 hari sebelum lebaran.

Seiring hancurnya orde baru dan memasuki masa revolusi kaum buruh terus menerus memperjuangkan THR setiap tahunnya hingga pemerintah kemudian semakin memperhatikan kaum buruh dan memberikan apa yang mereka perjuangkan selama ini yaitu THR  sebesar 1 kali upah. 

Mungkin ketika organisasi buruh melakukan demo banyak orang menganggap remeh bahkan mencibirnya, padahal selama ini apa yang telah kita dapatkan khususnya THR merupakan buah hasil perjuangan mereka untuk semua buruh di Indonesia dan buah itu bisa dinikmati oleh semua pekerja. jadi jangan anggap sepele kaum buruh, adanya mereka merupakan andil terhadap apa yang kita nikmati saat ini.