Dari pengamatan saya, jumlah siswa yang diterima di SD negeri tersebut terlalu banyak. Ketika anak-anak SD tersebut berbaris mengikuti upacara pada hari Senin, saya melihat suasananya bagaikan menonton konser. Anak-anak itu berdiri sangat rapat karena jumlah anak tidak sebanding dengan luas halaman sekolah.
Tidak hanya itu, saking banyaknya siswa, anak-anak tersebut dibagi dalam kelas pagi dan kelas siang. Kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi mengapa tidak ada pembangunan sekolah baru? Justru yang terjadi adalah peleburan sekolah.
Pada 2021, sebanyak 26 SD di Depok dilebur menjadi 12 SD (depoktoday.hops.id, 22/11/2021). Demi efisiensi sarana dan prasarana, sekolah-sekolah negeri tersebut kurang layak untuk pendidikan anak. Padahal kita berharap sekolah-sekolah di negeri ini adalah sekolah ramah anak. Dengan kata lain, kondisi tersebut tidak sejalan juga dengan program Kota Layak Anak (KLA).
Pemerintah daerah perlu mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Persoalan penyelenggaraan pendidikan yang berlarut-larut dari tahun ke tahun mesti diperbaiki segera. Jika anggaran pendidikan selama ini tidak cukup, maka harus ditambah. Perlu diingat, bahwa pembangunan pendidikan itu prioritas dan anggarannya minimal 20% dari APBD.
Penambahan anggaran pendidikan diperlukan untuk pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, renovasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan seperti buku dan seragam sekolah negeri. Kita tidak mau anak-anak putus sekolah karena persoalan biaya pendidikan. Kita tidak mau anak-anak malu dan takut ke sekolah karena tidak sanggup membeli/memiliki seragam sekolah yang dijual pihak sekolah.
Komitmen pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memajukan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa. APBD itu diprioritaskan untuk pendidikan, untuk masa depan bangsa. Tinggal bagaimana APBD yang merupakan uang rakyat tersebut dikelola secara bijak, transparan, penyerapannya maksimal, dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus didesak dan diawasi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Itu perintah konstitusi yang harus dilaksanakan. Sekali lagi, APBD itu diprioritaskan untuk pendidikan.
(Depok, 29 Juli 2023)
