Sesuai dengan rencana 2021, pemerintah resmi melarang ekspor batu bara ke negara lain selama 1 bulan (1-- 31 Januari 2022) demi memaksimalkan supply ke semua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).Â
Ada 20 PLTU baik PLN maupun Independent Power Producer (IPP) dengan daya 10.850 Mega Watt (MW) yang mengalami krisis pasokan batu bara, di mana diperkirakan cadangannya hanya mampu mendukung operasi hingga 20 hari saja, hal ini memang menjadi warning mengingat kebutuhan listrik dalam negeri yang disumbang oleh batu bara yang masih sangat dominan, yaitu 61%. PLTA hanya mampu menyumbang 8%, diikuti PLTP sebesar 3%.
Namun, baru 11 hari larangan ekspor berjalan, Indonesia sudah membuka kembali keran ekspor batu bara. Protes keras dari Jepang, Korea Selatan, dan Filipina menjadi salah satu penyebabnya secara eksternal.Â
Alasan internal, pemerintah beralasan bahwa kebutuhan PLTU terhadap batu bara sudah terjaga dengan baik (sudah melewati masa kritis) sesuai dengan laporan PLN kepada pemerintah sebelum larangan ekspor dicabut. Per hari Rabu, 12 Januari 2022, kegiatan ekspor batu bara telah mulai dilakukan secara bertahap.
Larangan ekspor batu bara ini sempat menjadi euforia dan mengundang apresiasi dari berbagai pihak, termasuk lawan politik Jokowi yang mendukung larangan ekspor tersebut.Â
Berbagai pihak bahkan berspekulasi bahwa pemerintah akan membangun stockpile atau gudang penyimpanan batu bara dalam skala besar demi menjaga stok dan cadangan masa depan batu bara kita, mengingat batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (akan habis sekali pakai).
Kebijakan ini lebih membuat Indonesia serasa di atas angin lagi karena 3 negara (2 diantaranya negara maju) Jepang, Korea Selatan, dan Filipina langsung mengajukan protes terhadap Indonesia karena menutup keran ekspor batu bara.Â
Ini artinya, 3 negara ini sangat tergantung kepada negara Indonesia dalam bidang batu bara, kebutuhan listrik ketiga negara ini sangat tergantung pada pasokan batu bara Indonesia.Â
Artinya, Indonesia sangat bisa melakukan embargo batu bara jika pada suatu saat tertentu ada peselisihan yang tidak adil bagi Indonesia. Risikonya?Â
Ya, ketiga negara tersebut akan mengalami krisis energi dan belum siap untuk mencari penggantinya. Tak hanya negara itu, Tiongkok, India, dan Malaysia juga sebenarnya terancam krisis energi imbas dari kebijakan yang sangat populer bagi Indonesia ini.