Deflasi Nyata Menghantui, Sinyal Resesi Ekonomi Makin Jelas

Konsumen sendiri juga mengalami tekanan pendapatan akibat aktivitas ekonomi yang dibatasi dan PHK massal diberbagai sektor juga mempengaruhi naiknya tingkat deflasi meski sudah memasuki masa new normal.

Stimulus Fiskal

Pemerintah memang sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi melambatnya pertumbuhan ekonomi dengan menjaga daya beli. Salah satu yang gencar dilakukan adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyasar masyarakat yang benar-benar tidak mampu hingga masyarakat menengah.

Ada program Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan non tunai, program kartu pra kerja, bantuan UMKM, Subsidi gaji khusus karyawan bergaji dibawah Rp 5 juta, Subsidi Listrik, Uang Pulsa bagi ASN, dll. 

Semuanya itu bertujuan untuk menjaga daya beli agar tingkat konsumsi rumah tangga tidak menurun. Ingat, Angka konsumsi rumah tangga kita menyumbang hampir 57% terhadap PDB kita.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memepertahankan daya beli masyarakat nampaknya belum bisa mengembalikan tingkat konsumsi ke level normal karena ketidakpastian global maupun regional. Penurunan tingkat konsumsi pada masa Pandemi adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang tidak terelakkan.

Pun begitu dengan upaya internal pemerintah sendiri. Stimulus fiskal dengan mendorong upaya percepatan belanja anggaran pemerintah untuk mendorong pemulihan dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. 

Presiden Jokowi bahkan menyoroti rata-rata nasional realisasi APBD 2020 hingga bulan Agustus masih berada di angka 44,74%, sementara untuk realisasi di tingkat kota dan kabupaten baru mencapai 48,4%.

Ini artinya. Hingga ujung kuartal III, realisasi belanja pemerintah tingkat daerah belum menyentuh angka 50%, dimana seharusnya realisasi belanja pemerintah di daerah sudah harus menyentuh angka 75%. 

Angka ini menyebabkan jumlah uang yang beredar semakin sedikit dan belanja modal serta realisasi terhadap bantuan sosial menjadi terhambat. Pada akhir Agustus, bahkan masih terdapat Rp 170 Triliun anggaran daerah yang belum cair dari perbankan. Ini perlu dicairkan segera.

Jika demikian kondisi Pandemi yang belum berakhir, kondisi global dan regional, kemudian rendahnya eksekusi stimulus fiskal dari pemerintah ke masyarakat  semakin membuat ancaman resesi tak terelakkan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PDB Indonesia pada kuartal III masih berada dibawah 0%.