Optimisme Eksistensi Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Resesi

Pun demikian dengan pengelolaan utang pemerintah, Indonesia menjadi salah satu negara dengan defisit fiskal rendah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta negara dengan rasio terhadap utangnya yang rendah, yakni 29,8% terhadap PDB 2018 sebesar Rp. 13.837,36 Triliun. Artinya, Indonesia tidak memiliki kesulitan dalam melunasi utang luar negerinya.

Peran Kebijakan Fiskal dan APBN
Pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan APBN untuk menghadapi risiko pelemahan ekonomi. APBN sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Langkah konkret yang dilakukan antara lain menjaga tingkat konsumsi, meningkatkan daya saing, reformasi struktural serta menjaga ekonomi-politik.

Presiden Jokowi memberikan DIPA 2020 kepada Mendikbud, Nadiem Makarim. Presiden Jokowi mengingatkan para menteri dan kepala derah agar mengutamakan hasil dan efektivitas belanja, bukan sekedar bagaimana menyerap anggaran 100%. Sumber : kabarmakassar.com

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah membuat 5 prioritas pembangunan nasional yaitu, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan Vokasi, tax deduction dan kartu pra-kerja, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi (omnibus law), penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi berorientasi ekspor dan berbasis SDA, pembangunan industri hilir, penguatan neraca perdagangan dan insentif fiskal untuk industri berupa tax holiday.

Untuk mendukung daya saing usaha domestik bidang UMKM, pemerintah juga telah menurunkan suku bunga acuan bahkan sampai 4 kali pada tahun 2019 agar pada pelaku UMKM tetap eksis dipasar domestik dari 5,75 menjadi 5% saja.

Dengan demikian, asumsi pertumbuhan perekonomian pada tahun 2020 optimis akan bisa dicapai di angka 5,3% dengan tingkat Inflasi 3,3% Yoy. Indonesia siap menghadapi risiko perlambatan ekonomi dunia karena potensi internal berupa SDM dan konsumsi kita yang sangat tinggi.

Dalam pemanfaatan APBN, pemerintah harus memaksimalkan efektivitas, bukan sekadar harus memaksimalkan belanja negara dan daerah. Perlu ada sinkronisasi antar kementerian, lembaga dan kepala daerah agar program bisa dibuat searah dan sejalan dengan biaya yang seminimum mungkin.

Dalam pengembangan SDM, pelatihan Vokasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas karena pasar tenaga kerja sangat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang tertentu sehingga berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan tingkat kemampuan konsumsi rumah tangga.

Program lain yang digadang-gadang bakal berpengaruh besar adalah program B-30. Salah satu contohnya adalah percepatan program B30 di mana nantinya akan menggunakan CPO dalam negeri sebagai campuran untuk biodisel. Ini akan meningkatkan penghasilan petani. 

Petani sawit tadi harganya menjadi lebih tinggi berarti daya beli petaninya menjadi lebih tinggi. Ketika daya beli menjadi tinggi, konsumsi barang-barang yang dihasilkan industri dalam negeri jadi naik.