Problematika Teknologi Informasi dalam Perkembangan Sistem Publikasi Informasi Masyarakat Desa

Teknologi informasi sudah menjadi sebagian dari kehidupan masyarakat. Perkembangan sistem informasi sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik dibidang seni, kebudayaan, ekonomi, politik, dan pendidikan. 

Kemajuan tersebut telah menciptakan berbagai  inovasi yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan akan terus bertambah mengingat teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Fasilitas yang disediakan pun sudah sangat bermanfaat dalam keseharian masyarakat.

Namun, tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan fasilitas tersebut. Keterbatasan jaringan internet dipelosok desa masih sering menjadi penyebab terputus nya penyebaran informasi. Selain itu, banyak masyarakat yang belum bisa mengoperasikan  teknologi informasi.

Kemampuan masyarakat desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, tujuan berkembangnya teknologi informasi sama saja tidak bisa dikatakan berhasil jika masyarakat pengelola fasilitas teknologi informasi sendiri belum bisa mengoperasikannya. 

Kerja sama antara manusia pengelola dan teknologi informasi adalah kunci sukses dari penerapan teknologi informasi.
Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan UU tersebut disebutkan bahwa pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa. Maka sudah seharusnya pemerintah terus memperbaiki pelayanan masyarakat pedesaan yang masih kesulitan mengakses internet. Yang pasti akan berdampak pada masyarakat itu sendiri dan pemerintah. 

Dimana masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi dari luar, dan kesulitan dalam menyuarakan pendapat untuk pemerintah pusat.Karena keterbatasan media komunikasi. Sedangkan untuk pemerintah sendiri akan sulit menyampaikan informasi dan mengkoordinir daerah tersebut.

Dalam Konteks Desa, UU 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanatkan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan Pembangunan kawasan perdesaan. 

Sitem Informasi desa meliputi data desa, data Pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta Informasi lain yang berkaitan. Data tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan.

Beberapa UU sudah menjelaskan atas kewajiban mengembangkan sistem teknologi informasi di pedesaan karena walaupun dipelosok negri, mereka masih masyarakat Indonesia yang masih tanggung jawab pemerintahan Indonesia. 

Namun, faktanya masih banyak diantara masyarakat yang tidak terlihat keberadaannya karena masalah keterbatasan komunikasi. Bukankah sudah diamanatkan kepada pemerintah daerah untuk berkewajiban mengembangkan sistem informasi desa.

Saat ini di daerah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara pegguna internet baru sebesar 5,9 juta atau 6,7 persen dari total penetrasi Internet 2014 sebesar 88,1 juta. Dalam survei ditemukan, salah satu kendala masyarakat Indonesia Timur adalah sinyal radio yang buruk. Hal ini membuktikan masyarakat Indonesia Timur tidak hanya membutuhkan pita lebar namun juga infrastruktur internet yang memadai.

Problematika tersebut masih terus berkembang. Data yang tertulis merupakan data dari kota atau daerah yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan mengenai fasilitas sistem teknologi informasi.  

Namun, faktanya dalam garis besar saja kota-kota tersebut masih terdeteksi rendahnya penggunaan internet, bagaimana dengan nasib pelosok desa yang tidak tercantum sebagai daerah kekurangan fasilitas sistem teknologi informasi?yang sampai saat ini penangganannya masih harus dipertanyakan lagi

Kemkominfo melaporkan ada sekitar 9.113 daerah yang tidak tercover jaringan 4G, dan 3.435 zdaerah non 3T yang juga tidak tercover jaringan ini. Jika ditotal, ada sekitar 12.548 daerah. Daerah blankspot ini tidak memiliki jaringan fiber optic yang menghubungkan base transceiver station(BTS), sehingga tidak masuk lingkup jaringan 4G.

Oleh karena itu supaya terjadi penyeluruhan jaringan internet di Indonesia. Seyogyanya pemerintah lebih memperhatikann masyarakat desa,saat akan terjadi penyebaran infastruktur. Dan diharapkan setelah itu, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses seluruh fasilitas sistem teknologi informasi yang telah disediakan.