Definisi Waris dalam hukum Islam
Definisi Waris menurut hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dan dampaknya bagi para ahli warisnya, juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara’id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.
Beragam Istilah hukum Waris
1. Mawarrits, merujuk pada orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia berdasarkan keputusan hakim.
2. Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
3. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak dapat dibagi-bagi, karena menjadi kepunyaan semua ahli waris.
4. Tirkah,seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.
Dasar Hukum Islam Mempelajari Hukum Waris
Al-Qur’an surat An-Nisa' ayat 11 dan 176
يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ ۚ فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ ؕ وَلِاَ بَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ؕ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَاَبۡنَآؤُكُمۡ ۚ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَـكُمۡ نَفۡعًا ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ١١
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.1 Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”
يَسۡتَفۡتُوۡنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفۡتِيۡكُمۡ فِى الۡـكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امۡرُؤٌا هَلَكَ لَـيۡسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخۡتٌ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنۡ كَانَـتَا اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنۡ كَانُوۡۤا اِخۡوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَـكُمۡ اَنۡ تَضِلُّوۡا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ١٧٦
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).1 Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudari perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
Korelasi Waris dengan Utang
Dalam hukum Islam, utang (dalam bahasa Arab yakni Al-Qardh) bermakna memberikan harta berlandaskan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Utang dalam Islam adalah transaksi antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan harta kepada pihak kedua secara sukarela dengan janji akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat hukum waris yang dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Dalam konteks hutang, jika pewaris masih memiliki hutang pada saat meninggal dunia, harta peninggalannya harus digunakan untuk melunasi seluruh utang tersebut. Jika pewaris sebelum meninggal dunia telah mewasiatkan sesuatu yang berhubungan dengan hartanya, utang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, hubungan waris dengan hutang yang memprioritaskan pembayaran utang pewaris menggunakan harta peninggalannya, dan wasiat pewaris harus didahulukan sebelum dilaksanakannya pembagian warisan.
Terkait Pewarisan Utang Kepada Ahli Waris Padahal Tidak Ada Peninggalan Harta Oleh Pewaris
- Pelunasan Utang Pewaris Diutamakan : Dalam KHI, utang pewaris harus dilunasi sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini termaktub dalam Pasal 175 KHI, yang menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah utang dan kewajiban pewaris dilunasi. Jika pewaris tidak memiliki harta peninggalan, maka utang tidak dapat dilunasi dari harta peninggalan tersebut.
- Tidak Diatur Kewajiban Hukum Bagi Ahli Waris: Jika pewaris tidak memiliki harta peninggalan, ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang pewaris dengan harta pribadi mereka. KHI tidak mengatur bahwa utang pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris dalam situasi dan kondisi yang di mana tidak ada harta peninggalan yang cukup.
- Tanggung Jawab Moral dan Sosial: Kendatipun secara hukum tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi utang pewaris jika tidak ada harta peninggalan, terdapat tanggung jawab moral dan sosial yang disarankan dalam masyarakat Islam untuk membantu melunasi utang tersebut sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepada pewaris.
Permisalan Kasus dalam KHI
- Pewaris Meninggalkan Utang dan Harta: Jika pewaris meninggalkan utang dan harta peninggalannya, harta itulah yang akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang. Sisa hartanya (jika ada) akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Islam.
- Pewaris Meninggalkan Utang Tanpa Harta: Jika pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan yang cukup atau tidak ada harta sama sekali, ahli waris tidak diwajibkan untuk melunasi utang tersebut dengan mengeluarkan harta pribadi mereka jika merujuk pada KHI.